“Nikel Berdarah, Alam Menangis: Di Balik Kilau Industri, Tersembunyi Derita Bumi dan Rakyat”.

Oleh: Masda Agus, S.H.
Tokoh Pemuda Sulawesi Tenggara & Aktivis Nasional

Indonesia tengah berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, kita digadang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui hilirisasi industri nikel dan bahan baku baterai kendaraan listrik. Namun di sisi lain, kita sedang menghadapi badai krisis lingkungan dan ketimpangan sosial akibat tata kelola tambang yang tidak adil, tidak akuntabel, dan terlalu memihak modal.

Sungguh ironi. Di saat dunia menyerukan transisi energi bersih, Indonesia justru mengorbankan hutan, sungai, pesisir, dan kampung-kampung rakyat demi memenuhi pasokan global. Nikel yang diklaim sebagai mineral masa depan ternyata menimbulkan luka mendalam di masa kini.

Ekspansi Tambang Nikel = Ekspansi Kejahatan Ekologis
Mari jujur: apa yang terjadi hari ini bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam, tapi sebuah bentuk kejahatan ekologis yang dilegalkan oleh sistem. Izin-izin tambang dikeluarkan begitu mudah, tanpa pengawasan yang memadai, tanpa keterlibatan masyarakat lokal, dan tanpa akuntabilitas atas kerusakan yang ditimbulkan.

Di Konawe, Morowali, Halmahera, Luwu Timur, Kolaka, hingga Weda, kita menyaksikan pemandangan yang serupa: hutan ditebang, tanah ditambang, sungai tercemar, dan udara penuh debu. Habitat alami dihancurkan. Satwa langka punah. Nelayan tak bisa lagi melaut karena pesisir dikeruk dan tercemar tailing. Petani kehilangan lahan. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh racun.

Semua ini terjadi bukan dalam diam, tapi dalam pembiaran. Negara tahu, tapi diam. Aparat tahu, tapi banyak yang justru ikut melindungi. Pemerintah daerah tahu, tapi ikut menikmati.

Ini bukan lagi sekadar pelanggaran lingkungan. Ini kejahatan ekologis yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan bisa disebut sebagai bentuk ecocide—pembunuhan massal terhadap ekosistem yang berdampak langsung pada kemanusiaan.

Dari Hukum Jadi Alat Kekuasaan: Hukum Lingkungan Dipermainkan
Sebagai seorang yang berlatar hukum, saya mengamati dengan cemas bagaimana UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) serta aturan turunannya seperti Perda Tata Ruang, UU Minerba, hingga aturan reklamasi pasca tambang—hanya tegak pada teks, tapi lumpuh dalam praktik.

Contoh nyata:

Banyak perusahaan yang tidak menyetor dana reklamasi, tapi tetap dibiarkan beroperasi.

Banyak tambang ilegal yang jelas-jelas mencemari lingkungan, tapi malah dilindungi aparat dan oknum penguasa.

Masyarakat adat yang menolak pertambangan justru dikriminalisasi, dipanggil polisi, bahkan ditahan.

Aktivis lingkungan dibungkam, dicap pengganggu investasi.

Ini adalah wajah hukum yang menyedihkan: tajam ke rakyat kecil, tumpul ke pemilik modal. Undang-undang tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan menjadi alat kekuasaan yang memihak kepada kekuatan ekonomi-politik.

Krisis Lingkungan = Krisis Kemanusiaan
Kerusakan lingkungan akibat tambang nikel bukanlah soal teknis. Ia telah menjelma menjadi krisis multidimensi: kesehatan masyarakat menurun, mata pencaharian hancur, harga tanah lokal anjlok, konflik horizontal meningkat, hingga migrasi paksa warga dari kampung mereka sendiri.

Apakah ini yang disebut pembangunan? Apakah ini yang dimaksud kemajuan?
Jika pembangunan mengorbankan hak hidup masyarakat dan menghancurkan alam yang menjadi sumber kehidupan, maka sesungguhnya kita sedang membangun istana di atas kuburan.

Rakyat kecil tidak butuh statistik ekspor. Mereka tidak hidup dari laporan pertumbuhan industri. Mereka hanya ingin tanah yang subur, air yang bersih, dan udara yang sehat. Tapi sayangnya, semua itu direnggut secara brutal oleh tambang-tambang yang diberi karpet merah oleh negara.

Rebut Kendali: Negara Harus Memihak Alam dan Rakyat
Sudah cukup. Kita tidak bisa terus mengandalkan wacana pembangunan hijau yang hanya berhenti di seminar dan kertas kerja. Negara harus turun tangan. Negara harus berhenti menjadi pelayan modal. Negara harus kembali ke konstitusi—menjamin hak hidup yang layak bagi rakyat dan menjaga kelestarian alam.

Beberapa langkah penting yang harus dilakukan negara:

Audit menyeluruh terhadap semua izin tambang nikel, termasuk dampak lingkungan, konflik sosial, dan pelanggaran hukum.

Moratorium tambang nikel baru di kawasan kritis ekologis dan padat penduduk.

Tindak tegas perusahaan yang mencemari lingkungan, tanpa pandang bulu. Pidanakan, cabut izin, dan sita aset.

Pulihkan wilayah yang rusak, reklamasi bukan sekadar formalitas. Warga terdampak harus dilibatkan dalam proses pemulihan.

Kembalikan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama masyarakat adat dan petani lokal.

Kuatkan posisi aparat penegak hukum yang berani melawan mafia tambang. Lindungi mereka dari tekanan politik dan ekonomi.

Buka akses data publik soal izin, dana reklamasi, dan laporan dampak lingkungan dari perusahaan.

Penutup: Jangan Sampai Alam Melawan Balik
Jika negara terus memanjakan industri ekstraktif dan abai terhadap dampak ekologisnya, maka kita sedang mempercepat kehancuran kita sendiri. Banjir, longsor, kekeringan ekstrem, polusi udara, hilangnya biodiversitas, dan perubahan iklim adalah peringatan keras dari bumi.

Alam bisa sabar, tapi tidak akan diam selamanya. Jika kita terus merusak, maka alam akan melawan. Dan saat alam melawan, tidak ada investasi yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada industri yang bisa membendung murka bumi.

Kita Harus Memilih: Kekayaan Sementara atau Kelangsungan Hidup
Pertambangan nikel bisa menjadi berkah, jika dan hanya jika dikelola dengan bijak, adil, dan berkelanjutan. Tapi jika dibiarkan seperti hari ini—rakyat dieksploitasi, alam dirusak, hukum dipermainkan—maka nikel hanya akan menjadi simbol kerakusan dan kehancuran moral bangsa.

Pilihannya jelas: kita mau jadi bangsa yang membangun peradaban dengan kehormatan, atau menjadi generasi yang mewariskan kehancuran?

Kita tidak butuh tambang yang merusak. Kita butuh keadilan ekologis, keadilan sosial, dan keberpihakan hukum pada kehidupan.

Masda Agus, S.H.

(Tulisan ini adalah bentuk panggilan moral atas situasi kerusakan lingkungan yang semakin tak terbendung akibat pertambangan nikel di Indonesia.)