
Oleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.I.Kom
Kepemimpinan daerah bukan hanya soal bagaimana seorang kepala daerah memimpin birokrasi, melainkan juga bagaimana ia mampu menavigasi berbagai kepentingan: politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan globalisasi yang terus menekan daerah. Dalam konteks ini, Konawe Selatan (Konsel) memiliki posisi strategis. Kabupaten yang dikenal sebagai lumbung pangan sekaligus memiliki potensi sumber daya alam besar ini kini berada dalam periode penting di bawah kepemimpinan Bupati Irham Kalenggo.
Banyak pihak menilai bahwa Irham Kalenggo berhasil menghadirkan arah baru pembangunan daerah. Penilaiannya tidak semata karena prestasi simbolik, melainkan karena pendekatan pembangunan yang lebih terukur, partisipatif, dan berupaya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan kepentingan rakyat kecil. Dalam pandangan saya, terdapat lima dimensi kepemimpinan yang patut dicatat.
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka
Salah satu indikator keberhasilan kepala daerah adalah sejauh mana ia mampu membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Irham Kalenggo berupaya membangun sistem pemerintahan daerah yang lebih terbuka melalui penguatan mekanisme musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang inklusif.
Dengan melibatkan masyarakat desa, tokoh adat, akademisi, dan pemuda dalam perencanaan pembangunan, Irham ingin memastikan kebijakan tidak lahir dari ruang birokrasi yang tertutup, tetapi dari kebutuhan nyata masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya desentralisasi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan efisien.
2. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Basis Pembangunan
Pembangunan ekonomi daerah kerap terjebak dalam jargon industrialisasi yang berorientasi pada investasi besar. Namun, Irham cukup bijak dalam membaca realitas Konsel: mayoritas masyarakatnya masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM.
Kebijakan untuk memperkuat infrastruktur desa, memberikan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha kecil, serta mendorong pasar lokal yang sehat adalah langkah strategis. Prinsip ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah bukan semata mengejar angka pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi bagaimana meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat bawah.
Lebih dari itu, pendekatan ini juga berimplikasi pada pemerataan pembangunan. Konsel yang terdiri dari wilayah pesisir, dataran, dan pegunungan membutuhkan kebijakan yang adaptif. Irham mencoba menghadirkan keadilan spasial dengan pembangunan yang menyentuh wilayah terpencil, bukan hanya pusat kabupaten.
3. Investasi dan Lingkungan: Mencari Titik Seimbang
Tantangan besar Konsel adalah hadirnya industri pertambangan dan investasi besar yang di satu sisi membuka lapangan kerja, tetapi di sisi lain berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks ini, Irham Kalenggo berusaha menyeimbangkan kepentingan.
Ia mendorong agar setiap investasi yang masuk ke Konsel harus mengikuti prinsip good mining practice, memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta memberi kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar. Pendekatan ini penting karena banyak daerah di Sulawesi Tenggara mengalami paradoks: kaya sumber daya alam tetapi masyarakatnya tetap miskin akibat eksploitasi tanpa kendali.
Kebijakan kehati-hatian ini menunjukkan bahwa Irham tidak sekadar mengutamakan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.
4. Politik Lokal yang Stabil
Stabilitas politik merupakan prasyarat utama pembangunan. Sejarah menunjukkan bahwa konflik elit di tingkat lokal sering kali menjadi penghambat utama program pembangunan. Di bawah kepemimpinan Irham Kalenggo, komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD, tokoh masyarakat, maupun kelompok kepentingan lainnya relatif terjaga.
Sebagai mantan Ketua DPRD, Irham memahami betul bagaimana menjaga dinamika politik tetap terkendali. Ia memanfaatkan jejaring politiknya untuk memastikan konsensus tercapai dalam isu-isu krusial, terutama dalam pembahasan anggaran dan kebijakan strategis. Dengan stabilitas politik, birokrasi bisa bekerja lebih fokus, dan masyarakat memperoleh kepastian pembangunan.
5. Kepemimpinan Humanis dan Kedekatan dengan Rakyat
Lebih dari sekadar kebijakan makro, kepemimpinan Irham Kalenggo juga ditandai dengan pendekatan humanis. Ia kerap turun langsung ke masyarakat, mendengarkan keluhan petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Model kepemimpinan yang “mendengar sebelum bertindak” ini menjadi penting di era demokrasi partisipatif.
Bagi masyarakat Konsel, kehadiran seorang bupati di tengah mereka bukan sekadar simbol, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah hadir. Kedekatan inilah yang membangun trust publik, yang menjadi modal sosial penting bagi keberhasilan pembangunan.
Tantangan yang Masih Mengadang
Meski demikian, tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tingkat kemiskinan di Konsel masih perlu ditekan, pengangguran pemuda masih menjadi persoalan serius, serta ketimpangan antarwilayah harus diatasi dengan kebijakan yang lebih progresif.
Selain itu, potensi konflik sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan juga harus terus diantisipasi. Irham Kalenggo perlu memperkuat perangkat hukum daerah, mempertegas sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh, serta memastikan dana-dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) benar-benar menyentuh masyarakat.
Penutup
Kepemimpinan Irham Kalenggo di Konawe Selatan adalah cerminan bagaimana seorang pemimpin daerah berusaha menghadirkan keseimbangan: antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, antara investasi dan lingkungan, antara kepentingan elit politik dan kebutuhan rakyat kecil.
Sebagai masyarakat, kita tentu berharap agar gaya kepemimpinan semacam ini terus berlanjut, tidak terjebak dalam politik pencitraan, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat nyata.
Irham Kalenggo sedang menulis bab baru sejarah Konsel. Tinggal bagaimana seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, turut menjaga agar arah pembangunan yang ditempuh tetap konsisten pada cita-cita: Konawe Selatan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Arin Fahrul Sanjaya, S.I.Kom
(Pemerhati Sosial, Politik, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah)






