PEMUDA 21 OFFICIAL
Jakarta, DuaSatuNews.Com. Pada tanggal 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025. Keputusan ini memicu perdebatan luas di ruang publik dan media, karena nama Soeharto selalu dikaitkan dengan dua sisi sejarah, keberhasilan pembangunan dan kontroversi masa Orde Baru. Penetapan gelar ini menjadi titik fokus untuk menilai kembali peran Soeharto dalam sejarah Indonesia, tidak hanya dari sisi kontribusi pembangunan, tetapi juga dari perspektif politik dan moral.
Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, memimpin bangsa ini selama 32 tahun di era Orde Baru (1966–1998). Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami stabilitas politik pasca-kekacauan tahun 1965, pertumbuhan ekonomi yang pesat, pembangunan infrastruktur yang masif, serta program swasembada pangan yang membawa Indonesia menuju kedaulatan pangan. Namun, masa pemerintahannya juga tercatat dengan sejumlah catatan kelam, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang meluas.
Di Indonesia, gelar Pahlawan Nasional diberikan melalui mekanisme yang ketat, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009 dan PP Nomor 35 Tahun 2010, dengan pertimbangan jasa luar biasa bagi bangsa, moralitas, dan kontribusi yang menginspirasi generasi berikutnya. Oleh karena itu, keputusan untuk menganugerahkan gelar tersebut kepada Soeharto bukan sekadar pengakuan sejarah, tetapi juga memerlukan evaluasi kritis mengenai implikasi politik, etika, dan moralnya bagi masyarakat modern.
Refleksi sejarah, Soeharto sering dipandang sebagai tokoh yang membawa stabilitas politik pasca-1965, mengakhiri kekacauan dan ketidakpastian politik yang menyelimuti Indonesia pada masa transisi pasca-G30S. Stabilitas ini memungkinkan pemerintah untuk menjalankan agenda pembangunan nasional secara lebih efektif.
Di bidang ekonomi dan infrastruktur, Soeharto menorehkan sejumlah prestasi yang signifikan. Pembangunan jalan, irigasi, listrik, sekolah, dan fasilitas kesehatan berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia. Program swasembada pangan pada 1984 berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara yang mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri, suatu pencapaian yang menjadi kebanggaan nasional. Selain itu, diplomasi luar negeri di bawah kepemimpinannya menguatkan posisi Indonesia di ASEAN dan dunia internasional, memperluas jaringan politik dan ekonomi negara. Dari perspektif ini, jasa Soeharto dalam pembangunan nasional dan stabilitas politik menjadi landasan yang sering dijadikan argumen positif dalam wacana penetapan gelar Pahlawan Nasional.
Namun, perjalanan sejarah Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari sejumlah catatan kelam. Beberapa peristiwa mencatat dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk Tanjung Priok (1984), di mana bentrokan antara aparat dan masyarakat sipil menewaskan puluhan hingga ratusan orang, serta Talangsari (1989), yang menimbulkan korban jiwa dan pengungsian massal akibat operasi militer di Lampung Timur. Kasus Timor Timur (1975–1999) lebih kompleks, dengan invasi, operasi militer, dan konflik yang berlangsung puluhan tahun, menyebabkan ribuan korban dan dampak sosial yang panjang bagi penduduk setempat.
Selain itu, rezim Orde Baru dikenal membatasi kebebasan pers, mengekang aktivitas politik, dan menekan kelompok masyarakat sipil yang dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sistemik menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas moral kepemimpinan Soeharto. Semua ini menimbulkan persepsi negatif yang mendalam, baik di kalangan aktivis, akademisi, maupun sebagian masyarakat.
Kedua sisi sejarah ini, kontribusi pembangunan di satu pihak, dan pelanggaran HAM serta korupsi di pihak lain tentunya membentuk persepsi publik dan akademik yang kompleks terhadap figur Soeharto. Bagi sebagian masyarakat, jasa pembangunan dan stabilitas nasional menjadi alasan untuk menghargai jasanya. Namun, bagi kelompok lain, catatan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan menimbulkan keraguan moral dan legitimasi gelar Pahlawan Nasional.
Paradoks ini menegaskan bahwa penilaian terhadap Soeharto tidak bisa dilakukan secara sepihak. Kajian sejarah modern menekankan perlunya menimbang kontribusi, dampak sosial-politik, dan etika kepemimpinan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan yang bersifat simbolik dan berpengaruh terhadap memori kolektif bangsa.
Dari sudut pandang politik, usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan terhadap jasa besar yang telah diberikan bagi pembangunan dan kestabilan nasional. Gelar ini tidak hanya menyoroti pencapaian ekonomi dan infrastruktur selama era Orde Baru, tetapi juga berfungsi sebagai simbol penghargaan atas upaya menjaga integritas negara di tengah tantangan politik dan sosial yang kompleks.
Selain itu, penetapan gelar ini berpotensi meningkatkan citra pemerintah saat ini, khususnya dalam menonjolkan kontinuitas pembangunan dan stabilitas sebagai prioritas nasional. Dalam konteks politik modern, simbol penghargaan terhadap tokoh besar dapat digunakan untuk menegaskan visi pemerintah mengenai kesinambungan pembangunan dan pentingnya penghormatan terhadap sejarah bangsa.
Di sisi lain, penetapan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto berpotensi menimbulkan polarisasi politik yang tajam. Masyarakat dan elit politik terbelah antara kelompok yang mendukung pengakuan jasa Soeharto dan mereka yang menolak karena catatan pelanggaran HAM dan korupsi. Polarisasi ini dapat memperuncing ketegangan sosial-politik, memperkuat sentimen pro-kontra terhadap pemerintah, dan memicu perdebatan emosional di ruang publik.
Selain itu, keputusan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai politisi dalam sejarah. Legitimasi gelar yang diberikan oleh pemerintah dapat dipandang sebagai politisisasi sejarah, di mana penghargaan terhadap tokoh masa lalu digunakan untuk memperkuat citra politik saat ini, bukan semata-mata menilai jasa secara objektif. Hal ini bisa menimbulkan kritik dari akademisi, aktivis, dan masyarakat korban Orde Baru yang merasa sejarah diperlakukan selektif.
Penetapan gelar ini memiliki implikasi luas terhadap peta politik nasional. Pertama, partai politik tertentu mungkin memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat basis dukungan, sementara partai lain bisa menggunakannya sebagai isu kritik terhadap pemerintah. Kedua, opini publik akan semakin terpolarisasi, dengan kelompok yang menganggap gelar tersebut sahih dan yang menilai keputusan itu kontroversial atau tidak etis.
Terakhir, hubungan pemerintah dengan masyarakat korban Orde Baru juga menjadi titik penting. Penetapan gelar tanpa mempertimbangkan sisi kelam sejarah dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan, memperburuk hubungan antara pemerintah dan kelompok korban, serta memicu tuntutan moral dan simbolik untuk pengakuan yang lebih adil atas penderitaan mereka.
Dari perspektif moral, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa besar yang telah ia berikan bagi bangsa dan negara. Gelar ini menegaskan pengakuan atas upaya pembangunan nasional, stabilitas politik, dan keberhasilan program-program strategis seperti swasembada pangan, infrastruktur, dan diplomasi internasional.
Selain itu, penghargaan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap tokoh sejarah sebagai figur pembangunan yang berjasa membentuk arah bangsa. Dalam konteks moral simbolik, gelar Pahlawan Nasional menegaskan pentingnya mengakui prestasi tokoh-tokoh besar, yang bisa menjadi inspirasi generasi muda untuk memahami sejarah pembangunan bangsa.
Namun, dari sisi etika publik, moralitas gelar ini dipertanyakan karena catatan pelanggaran HAM, represi terhadap masyarakat, dan praktik korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru. Pemberian gelar hanya berdasarkan prestasi pembangunan, tanpa mempertimbangkan pelanggaran tersebut, dapat menimbulkan kesan pengabaian terhadap korban sejarah dan menyampaikan pesan moral yang ambigu kepada masyarakat.
Etika publik menekankan bahwa penilaian terhadap pahlawan nasional tidak bisa semata-mata melihat keberhasilan pembangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan integritas, keadilan, dan dampak tindakan tokoh tersebut terhadap masyarakat. Gelar yang diberikan tanpa pertimbangan etika yang matang berpotensi menimbulkan kontroversi dan kritik moral dari berbagai kalangan. Dalam konteks moral dan etika, penting untuk menyeimbangkan jasa dan kesalahan sebelum menentukan apakah gelar Pahlawan Nasional pantas diberikan.
Proses penilaian moral ini sebaiknya melibatkan sejarahwan, ahli HAM, dan masyarakat luas, sehingga gelar yang diberikan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencerminkan keadilan, integritas, dan tanggung jawab historis. Dengan demikian, keputusan ini akan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat dan diterima oleh publik secara luas, tanpa mengabaikan kompleksitas sejarah yang melekat pada sosok Soeharto.
Seperti kata Plato, ‘Orang yang bijak memerintah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan seluruh rakyat.
Penulis : Saydul
Editor : Eni Samayati
