BANJIR BUKAN TAKDIR, TAPI ULAH ILEGAL LOGGING

Jakarta-DuaSatuNews-Setiap kali banjir datang, kita selalu melihat gambar yang sama dimana-mana rumah terendam, anak-anak digendong menyebrangi arus, ibu-ibu menangis menyelamatkan sisa-sisa harta, dan lelaki-lelaki yang hanya bisa pasrah menatap kampung yang hancur. Kita menyebutnya musibah, seolah ini adalah hukuman alam. Padahal kenyataannya jauh lebih pahit perlu direnungi jika banjir ini bukan takdir ini akibat tangan-tangan manusia yang merampas hutan secara liar.

Musibah banjir yang berulang kali terjadi di berbagai wilayah Indonesia bukanlah fenomena alam semata. Banyak di antaranya merupakan akibat langsung dari aktivitas ilegal logging yang terus menggerus hutan tanpa kendali. Hutan yang seharusnya menjadi benteng alami penahan air justru dirusak demi keuntungan sesaat, meninggalkan kerentanan ekologis yang mahal harganya bagi masyarakat.

Ketika pohon-pohon ditebang secara liar, tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Akar yang sebelumnya menjadi penjaga stabilitas tanah hilang, membuat air hujan langsung mengalir tanpa hambatan menuju sungai dan pemukiman. Akibatnya, saat intensitas hujan meningkat, sungai meluap dan menimbulkan banjir besar. Dampaknya bukan hanya kerusakan material, tetapi juga hilangnya mata pencaharian bahkan korban jiwa yang berjatuhan.

Baca Juga:  MENGGUNGAT MAFIA TANAH DI SULAWESI TENGGARA

Ironisnya, masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling menderita, padahal mereka bukan pelaku perusakan hutan. Di sisi lain, para pelaku ilegal logging sering kali bekerja dengan jaringan kuat yang sulit disentuh hukum. Jika kondisi ini dibiarkan, ekosistem akan semakin rusak, dan bencana akan menjadi tamu tetap setiap musim hujan.

Ilegal logging telah mencabik-cabik paru-paru bumi kita. Pohon-pohon yang seharusnya menjadi pelindung, penjaga tanah, dan penahan air, ditebang begitu saja tanpa rasa bersalah. Ketika hujan turun, tanah yang sudah telanjang tak mampu lagi menahan air. Air yang seharusnya meresap perlahan kini mengalir bebas, menghantam desa-desa yang tidak pernah meminta bencana.

Baca Juga:  TEKNOLOGI AI YANG MEMBUAT HIDUP LEBIH CEPAT DAN PRAKTIS

Dan siapa yang paling menderita? Bukan mereka yang meraup keuntungan dari kayu ilegal. Bukan para cukong yang kaya raya karena merusak hutan. Korban sesungguhnya adalah masyarakat kecil yang hidup sederhana, yang tidak pernah menebang sebatang pohon pun. Mereka membayar mahal atas kerakusan segelintir orang.

Jika saja tanah bisa berteriak hentikan maka, akan mengaung keseluruh penjuru hutan-hutan yang disentuh tangan-tangan serakah. Akan tetapi tanah hanya bisa pasrah direbut dan digunduli penahan air yang menjadi sumber kehidupan manusia.

Kita tidak boleh lagi diam dimana setiap pohon yang tumbang secara ilegal adalah ancaman bagi kampung kita rumah kita. Setiap truk bermuatan kayu ilegal adalah tanda bahaya dan setiap banjir yang menelan rumah dan nyawa adalah jeritan alam yang meminta kita bangun dan melawan.

Baca Juga:  Pemuda 21 Rayakan Ramah Tamah Wisuda Kader, Siap Cetak Pemimpin Masa Depan dan Berdaya Saing Global

Kampanye menjaga hutan bukan hanya soal lingkungan tapi ini soal kemanusiaan. Soal melindungi anak-anak agar tidak tumbuh dalam ketakutan setiap musim hujan. Soal masa depan desa-desa kita kampung kita dimana darah kita mengalir disaat kamu keluar dari rahim seorang Ibu. Soal keberanian untuk berkata Cukup sudah perusakan hutan ini. Kami ingin hidup, bukan tenggelam.

Banjir tidak akan berhenti hanya dengan doa. Ia berhenti ketika ilegal logging dihentikan. Dan itu dimulai dari kita dari suara kita, dari gerakan kita, dari keberanian kita meminta keadilan.

Pemerintah bersama Aparat Penegak Hukum (APH) saatnya berkolaborasi dengan penggiat Lingkungan untuk menuntaskan masalah Ilegal Logging demi masa depan  Bangsa Indonesia.

 

Penulis : Eni Samayati

 

PEMUDA 21 OFFICIAL

PEMUDA 21 OFFICIAL

FoKus pada pembangunan sumber daya manusia dan isu-isu lingkungan

Related Posts

PENGANGKATAN P3K DI KONAWE: HONORER TERLUPAKAN, YANG BARU TAMAT SEKOLAH JUSTRU LULUS

Konawe-DuaSatuNews-Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sejatinya dihadirkan sebagai solusi keadilan bagi tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara. Namun dalam praktiknya, semangat keadilan itu justru terasa memudar.…

Menggugat Arah Masa Depan Konawe Selatan di Tengah Badai Deforestasi dan Impunitas

Oleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.i.kom (Direktur Eksekutif Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka – JNMM) Konawe Selatan (Konsel), dengan garis pantai yang memanjang dan hutan yang kaya, kini tidak lagi sekadar menjadi…