Penebangan 3 Hektar Mangrove oleh Gubernur Sultra: Bom Waktu yang Sedang Berdetak di Tangan Kekuasaan
- account_circle Tajalli
- calendar_month Minggu, 7 Des 2025
- visibility 379
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com – Ada banyak cara seorang pemimpin menunjukkan siapa dirinya. Ada yang membangun harapan, ada yang membangun masa depan. Tetapi ada juga yang dengan entengnya, menebang 3 hektar hutan mangrove, benteng alam yang melindungi nyawa ribuan warga hanya demi membangun rumah pribadinya. Pada saat itu publik akhirnya sadar, yang memegang kekuasaan kadang justru yang paling berani merusak.
Tiga hektar mungkin terdengar kecil di telinga pejabat yang terbiasa bermain proyek triliunan. Tapi bagi alam, angka itu adalah luka menganga. Mangrove adalah pagar hidup pesisir ketika pagar itu dihancurkan, gelombang tidak lagi menemukan penghalang dan rakyatlah yang akan menjadi tembok terakhir.
Data tidak bisa dibohongi, tidak seperti pernyataan pejabat. Sebuah riset Nature menegaskan, hilangnya mangrove membuat 15 juta orang tambahan terendam banjir setiap tahun, dan kerugian properti dunia melonjak hingga puluhan miliar dolar.
Di Indonesia, wilayah yang kehilangan mangrove bahkan hanya ribuan pohon per hektar langsung merasakan efeknya, banjir rob meningkat, tanah pesisir hilang digerogoti abrasi, sumur warga berubah asin, dan rumah-rumah mulai tidak aman untuk ditempati.
Itu baru sebagian kecil dampak. Ketika mangrove ditebang, hilang pula tempat pembiakan udang, kepiting, dan ikan. Ekonomi masyarakat pesisir hancur pelan-pelan, bukan karena bencana alam, tetapi karena kerakusan manusia. Dan kali ini, pelakunya bukan oknum kecil, tetapi orang yang mestinya menjaga integritas ekologi wilayahnya.
Maka wajar jika publik bertanya. Apa yang lebih berbahaya dari pejabat yang merusak lingkungan?
Jawabannya sederhana. Pejabat yang merusak lingkungan, tetapi merasa berhak melakukannya.
Dan ini bukan imajinasi. Setiap riak air yang naik ke halaman rumah warga, setiap kali rob datang tanpa ampun, setiap kali abrasi mencuri beberapa meter tanah dari bibir pantai itu adalah peringatan. Alam sedang bicara “Aku sedang kehilangan pelindungku.”
Penebangan 3 hektar mangrove itu bukan sekadar tindakan tidak etis. Itu adalah pengumuman terang-terangan bahwa keselamatan rakyat bisa dikorbankan demi kepentingan pribadi seorang penguasa. Ketika pejabat melakukan pelanggaran, dampaknya tidak berhenti pada batas lahannya, dampaknya merembes ke rumah-rumah rakyat yang bahkan tidak pernah tahu bahwa hutan mereka telah dirampas.
Dan inilah yang paling menusuk.
Mangrove membutuhkan 20–30 tahun untuk pulih.
Tetapi banjir bisa datang besok pagi.
Itu sebabnya tindakan ini adalah bom waktu. Bukan metafora kosong, bukan sekadar retorika. Ini benar-benar bom ekologis yang saat ini sedang berdetak dan satu-satunya alasan belum meledak adalah karena alam masih menahan sabar.
Namun seperti semua bom waktu, akan ada detik terakhirnya. Ketika gelombang besar akhirnya datang, ketika permukiman rakyat terendam, ketika tanah pesisir hilang, ketika sumur jadi asin, ketika banjir menjadi tamu bulanan, barulah semua sadar bahwa rumah pribadi seorang gubernur telah dibangun di atas ancaman terhadap keselamatan publik.
Saat itu terjadi, alam tidak akan menagih kepada humas pemerintah. Alam akan menagih kepada mereka yang menebang, merusak, dan menutup mata. Dan sejarah akan mencatat dengan sangat jelas, “Bom waktu ini bukan dibuat oleh alam,bom ini dibuat oleh kekuasaan”.
Penulis : Saydul, S.Sos
Saat ini belum ada komentar