4.180 Jiwa Terdampak Banjir di Kalsel, Air Mulai Berangsur Surut
- account_circle ADMIN 21
- calendar_month Selasa, 30 Des 2025
- visibility 180
- comment 0 komentar
- print Cetak
Banjir yang menghantam pemukiman warga, dibeberapa titik banjir setinggi atap rumah warga
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemantauan tidak hanya difokuskan pada wilayah Sumatra, tetapi juga mencakup daerah lain yang terdampak cuaca ekstrem.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hulu Sungai Selatan (HSS), banjir yang terjadi sejak Sabtu (27/12/2025) telah berdampak pada 4.180 jiwa. Selain itu, sedikitnya 38 unit rumah mengalami kerusakan akibat genangan air dan cuaca ekstrem yang menyertai.
Kepala Pelaksana BPBD HSS, Kusairi, menyebutkan bahwa data tersebut masih bersifat sementara dan terus diperbarui seiring perkembangan di lapangan. Hingga Senin (29/12/2025), belum ada laporan warga yang mengungsi karena kondisi air di sejumlah wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda surut.
“Kondisi terakhir, air sudah berangsur surut dan belum ada warga yang harus mengungsi,” kata Kusairi saat dikonfirmasi di Kandangan.
Sementara itu, Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera menangani dampak banjir di Kalimantan Selatan. Ia mencontohkan bahwa beberapa desa terdampak cukup parah akibat bencana tersebut.
“Kami juga memonitor bencana-bencana di daerah lain. Beberapa hari lalu terjadi bencana yang cukup besar di Kalimantan Selatan. Ada sejumlah desa terdampak dan sudah kami minta BNPB untuk menanganinya secepatnya,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Selain Kalimantan Selatan, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana susulan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Koordinasi lintas kementerian dilakukan, termasuk dengan Kementerian Kehutanan, guna mempercepat pembersihan material kayu di aliran sungai agar tidak menghambat aliran air.
