Beranda »
Nasional »
PDIP : Menolak, Inillah daftar Partai yang Mendukung Wacana Pilkada Lewat DPRD
PDIP : Menolak, Inillah daftar Partai yang Mendukung Wacana Pilkada Lewat DPRD
- account_circle ADMIN 21
- calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
- visibility 164
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta-DuaSatuNews-Wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan memantik perdebatan di ruang publik. Sejumlah partai politik parlemen menyatakan dukungannya terhadap mekanisme tersebut dengan berbagai alasan, mulai dari efisiensi anggaran hingga stabilitas politik daerah.
Berdasarkan pernyataan elit partai dan sikap politik yang berkembang, mayoritas partai politik di parlemen cenderung mendukung atau membuka ruang pembahasan Pilkada yang dipilih melalui DPRD. Partai-partai tersebut menilai sistem ini pernah diterapkan sebelumnya dan dianggap mampu menekan biaya politik yang tinggi serta meminimalkan konflik horizontal di masyarakat.
Beberapa partai yang disebut mendukung wacana tersebut antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dukungan ini umumnya disertai catatan bahwa mekanisme pengawasan dan transparansi harus diperkuat agar tidak membuka ruang transaksi politik.
Sementara itu, hanya satu partai yang secara tegas menyatakan penolakan, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai ini menilai Pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat yang tidak boleh ditarik kembali. Menurut PDIP, pengembalian Pilkada ke DPRD berpotensi menjauhkan rakyat dari hak politiknya serta melemahkan demokrasi lokal.
“Pilkada langsung adalah hasil reformasi dan menjadi sarana rakyat memilih pemimpinnya secara langsung. Ini harus dipertahankan,” demikian sikap yang disampaikan oleh perwakilan Partai Demokrat dalam sejumlah kesempatan.
Di antara delapan partai politik parlemen, PDI Perjuangan sejauh ini menjadi satu-satunya yang secara terbuka menolak wacana pilkada melalui DPRD dan menegaskan komitmen pada pemilihan langsung oleh rakyat. Politikus PDI-P Guntur Romli menilai alasan efisiensi tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mencabut hak politik warga, bahkan menyebut pilkada tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi yang mengarah kembali ke praktik Orde Baru.
Wacana ini pun menuai respons beragam dari masyarakat sipil dan pengamat politik. Sebagian menilai Pilkada lewat DPRD sebagai langkah mundur demokrasi, sementara yang lain melihatnya sebagai solusi pragmatis atas mahalnya biaya politik dan maraknya politik uang.
Hingga kini, pemerintah belum mengambil keputusan resmi, namun diskursus terkait sistem Pilkada dipastikan akan terus bergulir dan menjadi isu strategis menjelang agenda politik nasional ke depan.
Update, Akurat & Terpercaya