Bandara khusus IMIP Morowali Jadi Sorotan Nasional, Panda Nababan Pertanyakan Peran Intelejen Negara
- account_circle RAHMAN
- calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
- visibility 136
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com – Keberadaan Bandara Khusus di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Sulawesi Tengah, tengah menjadi sorotan nasional dan ramai diperbincangkan publik. Bandara yang beroperasi di kawasan industri strategis tersebut dipertanyakan karena dinilai minim pengawasan negara, meski telah beroperasi selama bertahun-tahun.
Isu ini mengemuka setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan keheranannya saat melakukan kunjungan ke bandara tersebut. Menhan mempertanyakan mekanisme pengamanan dan pengawasan negara terhadap fasilitas yang tergolong objek vital strategis.
Sorotan publik kian menguat setelah muncul kesaksian mantan pegawai IMIP yang menyebut bahwa akses ke bandara sangat terbatas, bahkan kepala daerah setempat disebut tidak leluasa memasuki area tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontrol negara terhadap fasilitas strategis di kawasan industri tersebut.
Politikus senior Panda Nababan menilai situasi ini sebagai anomali dalam tata kelola negara. Ia menegaskan bahwa bandara, meski bersifat khusus, tetap berada dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan semestinya berada di bawah pengawasan aparat negara.
Bandara bukan sekadar fasilitas internal kawasan industri. Ini menyangkut lalu lintas orang dan barang lintas negara, sehingga pengawasan imigrasi, keamanan, dan intelijen menjadi keharusan, ujar Panda Nababan.
Dalam konteks ini, Panda mempertanyakan peran intelijen negara dan lembaga pengawas. Menurutnya, pengawasan terhadap fasilitas strategis seharusnya dilakukan secara berlapis untuk mencegah potensi pelanggaran hukum dan ancaman terhadap kedaulatan.
Negara harus memastikan tidak ada ruang abu-abu dalam pengelolaan fasilitas strategis, dengan komitmen Presiden RI yang menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan nasional serta memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam kendali negara.
Hingga saat ini, publik menantikan klarifikasi resmi pemerintah terkait status operasional bandara tersebut, termasuk mekanisme perizinan, pengawasan, serta peran aparat negara di dalamnya. Pemerintah juga didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bandara-bandara khusus di kawasan industri strategis di berbagai daerah.
Saat ini belum ada komentar