PKS Desak BPK Audit Program MBG
- account_circle adrian moita
- calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
- visibility 65
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, duasatunews.com — Majelis Pertimbangan Tinggi Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025 atau genap satu tahun.
Ketua MPP PKS Mulyanto menegaskan, MBG merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan mulia. Namun, demi menjamin prinsip good governance, program berskala nasional tersebut harus ditopang sistem pengawasan yang kuat dan transparan.
“Misalnya, karena penggunaan anggaran yang cukup besar,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).
Menurut Mulyanto, pengawasan tidak cukup hanya pada aspek keamanan dan kesehatan makanan, tetapi juga harus mencakup pengelolaan anggaran negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.
Soroti Dugaan Konflik Kepentingan
MPP PKS juga menyinggung adanya sejumlah laporan dan temuan masyarakat sipil yang mengindikasikan potensi irisan antara pelaksana MBG dengan kepentingan politik.
“Tentunya, ini tidak boleh dibiarkan muncul ruang abu-abu antara kebijakan publik dan kepentingan politik,” ujar Mulyanto.
Ia tidak merinci laporan tersebut. Namun, pada April 2025, Tempo pernah memuat laporan bertajuk “Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek MBG”. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga merilis kajian berjudul “Ada Siapa di Balik MBG: Patronase Politik dalam Memperkuat Dukungan” pada 29 Desember 2025.
Mulyanto berharap laporan-laporan tersebut tidak diabaikan dan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.
“Jangan dianggap sepele,” tegasnya.
Anggaran Rp 335 Triliun, Target 55 Juta Penerima
Ia mengingatkan, setiap program yang dibiayai APBN dan berskala nasional wajib steril dari konflik kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Audit independen dinilai penting untuk menjaga legitimasi publik MBG.
“Jangan sampai MBG kehilangan legitimasi publik. Ini program yang baik tujuannya,” kata Mulyanto.
Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada Maret 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, sebanyak 19.188 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan beroperasi dalam waktu dekat.
Dapur-dapur tersebut ditargetkan melayani 55,1 juta penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu hamil dan menyusui, hingga kelompok lanjut usia. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun dalam APBN, menjadikannya salah satu program sosial dengan pembiayaan terbesar dalam sejarah Indonesia.
