Kutukan Kinerja: Mengapa ASN Produktif Sulit Berkembang?
- account_circle Darman
- calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
- visibility 104
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com – Awal tahun selalu menjadi musim semi bagi birokrasi daerah. Di kantor-kantor dinas, badan, hingga kecamatan, daftar pelatihan mulai beredar. Undangan bimbingan teknis, workshop, dan diklat datang silih berganti. Di atas kertas, semuanya tampak ideal: setiap ASN berhak memenuhi kewajiban 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun sebagai bagian dari pengembangan kompetensi.
Namun realitas di lapangan sering kali berkata lain.
Di banyak kantor pemerintahan daerah, pemandangan ini bukan hal asing. ASN yang dikenal rajin, cekatan, dan menjadi tulang punggung pekerjaan justru kerap tertinggal ketika daftar peserta pelatihan disusun. Alasannya klasik: “masih dibutuhkan di kantor”, “tidak ada pengganti”, atau “nanti saja tahun depan”. Sementara mereka yang kontribusinya minim justru lebih sering terlihat berangkat bimtek—bahkan ke luar daerah.
Inilah ironi yang diam-diam menjadi perbincangan di kalangan ASN daerah. Produktif bekerja ternyata belum tentu berbanding lurus dengan kesempatan berkembang. Kinerja tinggi malah menjadi semacam kutukan. Mereka yang bisa diandalkan dianggap terlalu penting untuk dilepas, sehingga kesempatan belajar dan memperluas kapasitas kerap tertutup.
Di tingkat lokal, masalah ini diperparah oleh budaya senioritas dan kedekatan struktural. Penentuan peserta pelatihan sering kali tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan organisasi atau potensi individu, melainkan pertimbangan non-teknis. Tak heran jika pelatihan lebih sering dipandang sebagai “hak jalan-jalan dinas” ketimbang investasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Akibatnya, manfaat pelatihan pun tak selalu terasa di kantor. Ilmu yang diperoleh tidak ditularkan, inovasi jarang lahir, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan pola lama. Sertifikat memang bertambah, tetapi kinerja organisasi tetap stagnan. Masyarakat sebagai penerima layanan akhirnya ikut menanggung dampaknya.
ASN produktif di daerah berada pada posisi paling rentan. Mereka bekerja lebih keras menutup kekurangan sistem, tetapi akses terhadap peningkatan kapasitas dan jenjang karier justru terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mematikan semangat kerja dan melahirkan sikap apatis: bekerja biasa saja dirasa lebih aman daripada berprestasi.
Padahal, tantangan pemerintahan daerah ke depan semakin kompleks. Digitalisasi layanan, tuntutan transparansi, serta keterbatasan anggaran menuntut aparatur yang adaptif dan kompeten. Daerah tidak akan maju jika sistem pengembangan SDM masih abai terhadap mereka yang benar-benar bekerja.
Sudah saatnya pemerintah daerah melakukan evaluasi serius. Penetapan peserta diklat harus transparan dan berbasis kinerja serta kebutuhan unit kerja. Hasil pelatihan perlu ditindaklanjuti, bukan berhenti pada laporan perjalanan dinas. Dan yang tak kalah penting, pimpinan harus berani memberi ruang tumbuh bagi ASN produktif, bukan justru menahannya di tempat.
Jika kutukan kinerja ini terus dibiarkan, maka birokrasi daerah akan terus berputar di lingkaran yang sama. Pelatihan berjalan, anggaran terserap, tetapi kualitas pelayanan publik tak pernah benar-benar melompat maju.
Saat ini belum ada komentar