Mendagri Tancap Gas Petakan Penanganan Bencana di Sumatera, Pimpin Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jakarta, duasatunews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung bergerak cepat memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera usai resmi ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini. Setelah fase tanggap darurat, ada daerah yang sudah selesai dan ada pula yang masih melanjutkan tanggap darurat selama 15 hari ke depan,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Upaya pemetaan tersebut dilakukan melalui pertemuan lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri memaparkan bahwa sebanyak 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak bencana alam. Sejak awal kejadian, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat. Langkah-langkah itu mencakup pembukaan akses jalan terisolasi, pembangunan jembatan darurat, penyediaan layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Berdasarkan hasil konsolidasi data dan pemantauan lapangan, Mendagri menyampaikan bahwa sebagian besar daerah terdampak telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan mulai berfungsinya kembali roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta berangsur normalnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Meski demikian, Mendagri menegaskan masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh daerah lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan karena tingkat kerusakan dan dampak bencana yang lebih berat.

Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Walaupun mayoritas daerah telah memasuki fase pemulihan, beberapa wilayah tertentu di kedua provinsi tersebut tetap menjadi prioritas penanganan sesuai dengan tingkat kerusakan infrastruktur, jumlah pengungsi, serta kebutuhan rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat.

Mendagri menambahkan, pemerintah terus memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung, sementara perbaikan jalan non-nasional masih terus dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama TNI, Polri, dan Pemda.

Selain infrastruktur, pemerintah juga mempercepat proses pendataan dan validasi rumah rusak akibat bencana. Data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan agar tepat sasaran dan dapat segera direalisasikan. Mendagri berharap percepatan ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Guna mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Mendagri mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa dari sekolah kedinasan. Mereka akan dilibatkan dalam kegiatan pembersihan lingkungan, perbaikan kantor pemerintahan, serta pemulihan fasilitas umum yang terdampak bencana.

Sebagai langkah penguatan koordinasi, pemerintah juga akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, masing-masing di Jakarta dan Banda Aceh. Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, serta informasi yang beroperasi selama 24 jam.

“Posko ini akan diawaki oleh tim yang kita bentuk untuk menampung dan mengolah informasi dari kementerian/lembaga maupun dari daerah, sehingga pengambilan keputusan di lapangan bisa lebih cepat dan tepat,” ujar Mendagri.

Melalui kerja terpadu lintas sektor tersebut, Mendagri menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.