Wagub Aceh Sampaikan Apresiasi atas Pengembalian TKD Rp 1,7 Triliun
- account_circle adrian moita
- calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
- visibility 76
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh yang dihadiri DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keputusan mengembalikan anggaran transfer ke daerah (TKD) Aceh sebesar Rp 1,7 triliun pada 2026.
Anggaran tersebut sebelumnya sempat mengalami penyesuaian seiring kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Pengembalian TKD dinilai mendukung upaya percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian terhadap Aceh, khususnya dalam pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh. Dalam rapat tersebut, Fadhlullah juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas perannya dalam memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI.
Pengembalian TKD Aceh dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan permintaan agar anggaran TKD dikembalikan guna mendukung percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran TKD Aceh pada 2026 tetap dialokasikan penuh.
Selain isu anggaran, Wakil Gubernur Aceh juga meminta percepatan pencairan bantuan pascabencana, termasuk bantuan uang harian dan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak. Ia menyampaikan bahwa data penerima bantuan telah melalui proses validasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah Aceh berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemulihan serta memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
