Prabowo Dewan Perdamaian Gaza di WEF 2026 Davos
- account_circle Adrian Moita
- calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
- visibility 566
- comment 0 komentar
- print Cetak
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump di sela peluncuran Dewan Perdamaian Gaza pada agenda World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1) waktu setempat.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com — Prabowo Dewan Perdamaian Gaza menjadi perhatian dalam agenda internasional World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir bersama tujuh pemimpin negara lain dalam peluncuran Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace Gaza) di Congress Hall, Kamis (22/1) waktu setempat.
Dengan langkah ini, Indonesia menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza sebagai bagian dari komitmen mendorong perdamaian dan stabilitas di Gaza, Palestina. Selain itu, pemerintah menegaskan peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional dan isu kemanusiaan global.
Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan keputusan tersebut melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri dari delapan negara. Adapun negara yang bergabung meliputi Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dengan demikian, kerja sama regional ini mencerminkan konsensus awal di antara negara-negara terkait.
Lebih lanjut, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menggagas pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Tujuannya, menindaklanjuti rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza. Dalam pernyataan bersama, delapan negara menyatakan dukungan terhadap gencatan senjata permanen. Pada saat yang sama, mereka menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan bagi rakyat Palestina.
Selain itu, para menteri luar negeri menegaskan hak rakyat Palestina untuk membentuk negara berdaulat sesuai hukum internasional. Sebagai tambahan, Dewan Perdamaian Gaza berperan sebagai otoritas sementara. Melalui peran tersebut, dewan ini mengoordinasikan mobilisasi sumber daya internasional guna mendukung pemulihan Gaza pascakonflik.
Namun demikian, tidak semua negara memilih bergabung dalam inisiatif tersebut. Sebaliknya, sejumlah negara Uni Eropa, termasuk Prancis, serta China, menempuh jalur berbeda. Menurut pernyataan mereka, mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik Gaza.
Ke depan, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza diperkirakan menambah dinamika diplomasi internasional terkait konflik Palestina–Israel. Oleh karena itu, efektivitas dewan ini bergantung pada koordinasi dengan lembaga internasional. Dengan dukungan komunitas global, proses perdamaian yang berkelanjutan di Gaza diharapkan dapat terwujud.
