Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » DPR RI Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

DPR RI Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 465
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Hakim Konstitusi DPR RI bertambah setelah DPR RI menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. DPR RI mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta.

Rapat paripurna berlangsung pada Selasa dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Ia memimpin jalannya sidang secara langsung. Selanjutnya, ia mengajukan pertanyaan persetujuan kepada forum sebelum mengetuk palu. Seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan persetujuan secara aklamasi.

Keputusan DPR RI dalam Rapat Paripurna

Dalam rapat yang sama, DPR RI mencabut Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR/1/2025–2026. Keputusan tersebut sebelumnya memuat pencalonan Inosentius Samsul sebagai hakim konstitusi. Melalui pencabutan itu, DPR RI menyesuaikan mekanisme pencalonan dengan keputusan terbaru yang telah disepakati bersama.

Setelah forum menyetujui agenda, pimpinan DPR RI mempersilakan Adies Kadir maju ke depan mimbar sidang. DPR RI kemudian memperkenalkan Adies sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga legislatif. DPR RI mengajukan pencalonan ini untuk menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang akan memasuki masa purna tugas.

Selain itu, DPR RI menerima surat dari DPP Partai Golkar Nomor B/934/DPP/GOLKAR/2026 tertanggal 26 Januari 2026. Melalui surat tersebut, partai mengatur Pergantian Antarwaktu (PAW) Pimpinan DPR RI dari Partai Golkar untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Komisi III Tekankan Penguatan Mahkamah Konstitusi

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai Mahkamah Konstitusi memerlukan penguatan kelembagaan. Ia menegaskan bahwa lembaga tersebut membutuhkan hakim konstitusi dengan pemahaman hukum yang menyeluruh serta rekam jejak yang kuat.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya integritas dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, hakim konstitusi yang berintegritas dapat memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, ia berharap hakim konstitusi yang baru mampu memastikan pelaksanaan konstitusi berjalan konsisten, adil, dan berkeadilan.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kondisi lapangan STQ Unaaha Konawe diduga tidak sesuai anggaran revitalisasi

    Proyek Rehabilitasi Bangunan STQ Unaaha Kabupaten Konawe Tak Nampak, Kejati Sultra Dan Polda Sultra Diminta periksa Pemegang Proyek.

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 584
    • 0Komentar

    KONAWE, Duasatunews.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe menganggarkan Rp2,82 miliar untuk Revitalisasi Kawasan STQ Unaaha melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Pemda Konawe mengklaim anggaran tersebut untuk memperbaiki fasilitas fisik di kawasan Lapangan STQ Unaaha. Selama ini, masyarakat menggunakan kawasan tersebut untuk kegiatan keagamaan dan aktivitas publik, seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an […]

  • Bulan menjauhi bumi saat fenomena supermoon Wolf Moon di langit London

    Bulan Terus Menjauh dari Bumi, Gerhana Matahari Total Terancam Menghilang

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 317
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Bulan terus bergerak menjauhi Bumi setiap tahun. Para ilmuwan mencatat jarak kedua benda langit ini bertambah sekitar 3,8 sentimeter per tahun. Para peneliti mulai mengukur jarak Bumi dan Bulan sejak misi Apollo pada 1960-an. Astronot memasang reflektor khusus di permukaan Bulan. Ilmuwan kemudian memantulkan sinar laser dari Bumi menuju reflektor tersebut. Dari […]

  • Svitolina juara Italian Open 2026 mengangkat trofi di Roma

    Svitolina Juara Italian Open 2026, Tundukkan Gauff di Final Dramatis

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Petenis Ukraina Elina Svitolina sukses merebut gelar WTA 1000 Italian Open 2026 usai mengalahkan Coco Gauff pada partai final, Minggu WIB. Svitolina menang lewat duel ketat tiga set dengan skor 6-4, 6-7(5), 6-2. Keberhasilan tersebut menjadi gelar ketiga Svitolina di Roma setelah sebelumnya menjuarai turnamen yang sama pada 2017 dan 2018. Trofi ini sekaligus […]

  • GPM Jabodetabek Desak Kejagung & Kajati Sulbar Usut Tuntas Kasus Dugaan Makelar Jual Beli Titik yang Melibatkan Beberapa Oknum Ketua Yayasan

    GPM Jabodetabek Desak Kejagung & Kajati Sulbar Usut Tuntas Kasus Dugaan Makelar Jual Beli Titik yang Melibatkan Beberapa Oknum Ketua Yayasan

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – 16 Juni 2026 Gerakan Pemantau Masyarakat (GPM) wilayah Sulawesi Barat secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kajati Sulbar) untuk mengusut secara mendalam, transparan, dan tuntas kasus dugaan praktik makelar jual beli titik SPPG ( Satuan pelayanan pemenuhan Gizi) yang diduga melibatkan sejumlah oknum ketua yayasan di wilayah sulawesi barat. Koordinator GPM […]

  • “Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan pernyataan terkait transparansi pengadaan Sekolah Rakyat di Jakarta”

    Mensos Buka Proses Pengadaan Sekolah Rakyat untuk Audit KPK

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 383
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen transparansi dalam pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Ia menyatakan Kementerian Sosial siap menjalani audit dan pemeriksaan untuk mencegah penyimpangan anggaran. Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos akan membuka seluruh tahapan pengadaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga berencana bertemu pimpinan KPK […]

  • Pemerasan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diusut KPK terkait dugaan aliran dana ke aset kripto

    KPK Telusuri Aliran Dana Pemerasan Izin Tinggal WNA, Diduga Mengalir ke Investasi Kripto

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penggunaan uang hasil pemerasan untuk membeli aset kripto. Dugaan tersebut muncul dalam penyidikan kasus korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah menyita empat akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar. Penyidik menduga para tersangka membeli aset digital tersebut menggunakan uang […]

expand_less