Breaking News
light_mode
Beranda » Teknologi » Digitalisasi Lebih Dulu, Bukan Sekadar Kejar AI: Strategi Indonesia Hadapi Otomatisasi Dini

Digitalisasi Lebih Dulu, Bukan Sekadar Kejar AI: Strategi Indonesia Hadapi Otomatisasi Dini

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
  • visibility 128
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Duasatunews.com) — Dorongan global untuk mempercepat adopsi kecerdasan buatan (AI) terus menguat. Banyak negara berlomba menerapkan teknologi ini demi efisiensi. Namun, bagi Indonesia, kecepatan bukan satu-satunya jawaban.

Sejumlah pengamat menilai Indonesia perlu bertindak hati-hati. Karena itu, adopsi AI harus berjalan seiring penguatan fondasi digital. Tanpa kesiapan institusi dan tenaga kerja, otomatisasi justru berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

Indonesia memiliki sekitar 280 juta penduduk. Sementara itu, bonus demografi diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030–2035. Setiap tahun, sekitar 2–3 juta penduduk usia kerja masuk ke pasar tenaga kerja.

Namun, pertumbuhan lapangan kerja formal masih terbatas. Akibatnya, lebih dari 55 persen tenaga kerja bertahan di sektor informal. Kondisi ini membuat pasar kerja lebih rentan terhadap percepatan teknologi.

Risiko Otomatisasi di Berbagai Sektor

Di sektor perbankan, lembaga keuangan menggunakan chatbot dan sistem analitik berbasis AI. Teknologi ini memang meningkatkan efisiensi layanan. Namun, penerapan luas dapat mengurangi kebutuhan tenaga administrasi.

Selain itu, sektor ritel modern mulai mengandalkan kasir otomatis dan sistem inventori cerdas. Dengan demikian, peran kasir dan staf gudang semakin menyusut. Di manufaktur, perusahaan memanfaatkan robot industri dan sistem prediktif. Akibatnya, permintaan tenaga kerja semi-terampil ikut menurun.

Tanpa kebijakan transisi, otomatisasi dapat memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, pasar kerja berisiko terpolarisasi antara pekerjaan berupah tinggi dan pekerjaan informal berupah rendah.

Fondasi Digital Masih Lemah

Masalah utama tidak terletak pada teknologi AI. Sebaliknya, tantangan terbesar muncul dari kesiapan institusi. Pemerintah telah mendorong digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan integrasi data kependudukan.

Namun, banyak kementerian dan lembaga masih mengelola data secara terpisah. Akibatnya, interoperabilitas belum berjalan optimal. Di sisi lain, tata kelola data pribadi masih memerlukan penguatan.

Pengalaman penyaluran bantuan sosial selama pandemi COVID-19 menunjukkan lemahnya sinkronisasi data. Karena itu, banyak warga miskin tidak tercatat, sementara penerima ganda tetap muncul.

Jika pemerintah mengotomatisasi proses ini sepenuhnya, dampaknya bisa lebih luas. Dengan demikian, kesalahan algoritma akan sulit dikoreksi tanpa mekanisme banding yang kuat. Dalam skala nasional, kesalahan tersebut berpotensi memicu ketidakadilan sistemik.

Produktivitas dan Risiko Ketergantungan

Indonesia juga menghadapi tantangan produktivitas. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja stagnan di kisaran 3–4 persen per tahun. Sementara itu, angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelum 2010.

Tanpa reformasi struktural, AI hanya menambah lapisan teknologi. Oleh sebab itu, efisiensi jangka pendek tidak otomatis menciptakan mesin pertumbuhan baru.

Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada teknologi global. Infrastruktur komputasi awan dan model AI generatif sebagian besar berasal dari luar negeri. Akibatnya, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar pengguna dan pemasok data.

Pengamat menilai Indonesia perlu menempatkan digitalisasi sebagai tahap awal pembangunan AI. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola data, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan industri digital domestik.

Dengan pendekatan bertahap, AI dapat menjadi alat pembangunan. Sebaliknya, tanpa fondasi kuat, otomatisasi justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendikti Saintek Libatkan 82 Kampus untuk Pemulihan Pascabencana

    Kemendikti Saintek Libatkan 82 Kampus untuk Pemulihan Pascabencana

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 196
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mengerahkan ribuan mahasiswa dari 82 perguruan tinggi untuk membantu pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan keterlibatan perguruan […]

  • Iran beli rudal Rusia di tengah meningkatnya ketegangan Timur Tengah

    Iran Belanja Rudal Rusia Rp10 Triliun, Sinyal Kesiapan Hadapi Tekanan Amerika?

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 89
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Iran beli rudal Rusia senilai hampir Rp10 triliun untuk memperkuat sistem pertahanan udaranya. Langkah ini muncul setelah meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah dan serangkaian serangan terhadap wilayah Iran. Laporan Financial Times menyebut Teheran dan Moskow menandatangani kesepakatan rahasia senilai sekitar 500 juta euro. Anadolu Agency mengutip laporan tersebut pada Kamis (26/2/2026). […]

  • Dugaan korupsi pengadaan EDC BRI diperiksa KPK di Gedung Merah Putih

    korupsi pengadaan EDC BRI: KPK Periksa GM Telkomsel

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 64
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan kasus korupsi pengadaan EDC BRI. Kali ini, penyidik memeriksa General Manager PT Telkomsel berinisial NA sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan tersebut penting untuk melengkapi alat bukti. Selain itu, penyidik ingin menggali keterangan soal dukungan […]

  • Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Terancam UAS

    Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Terancam UAS

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 299
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Beasiswa Pemda Konawe belum berjalan hingga pertengahan semester. Padahal, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah menetapkan program tersebut melalui penandatanganan MoU sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Hadapi Kendala Sejumlah mahasiswa asal Konawe mengaku menghadapi kendala serius akibat belum cairnya dana beasiswa. Banyak mahasiswa […]

  • Pembongkaran Tiang Monorel Jakarta Ditarget Januari 2026

    Pembongkaran Tiang Monorel Jakarta Ditarget Januari 2026

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 226
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Pembongkaran Tiang Monorel Jakarta kembali mencuat setelah hampir dua dekade proyek tersebut mangkrak dan membebani wajah ibu kota. Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tenggat waktu tegas untuk mengakhiri kebuntuan yang berkepanjangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah akan memulai pembongkaran pada minggu ketiga Januari 2026. Pemprov DKI memberi waktu satu […]

  • wilayah sengketa coc laut china selatan spratly

    CoC Laut China Selatan Masuki Tahap Krusial

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Beijing, (duasatunews.com) – Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan negosiasi pedoman tata perilaku atau CoC Laut China Selatan telah memasuki tahap krusial. Menurutnya, seluruh pihak berharap dapat mencapai kesepakatan mengenai aturan bersama di kawasan tersebut dalam waktu dekat. “Dengan terus melaksanakan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DoC), perundingan kini berada pada fase penting. Karena itu, […]

expand_less