Darurat Parkir Jakarta, DPRD Desak Pemprov Benahi Tata Kelola
- account_circle Windi Anggraini
- calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
- visibility 268
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti maraknya parkir liar dan lemahnya pengawasan sistem perparkiran di Jakarta. Ia meminta Pemprov DKI segera membenahi tata kelola parkir untuk mencegah kebocoran PAD dan praktik pungutan liar.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,{duasatunews.com} — Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai persoalan parkir di ibu kota sudah memasuki kondisi darurat. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki sistem pengelolaan parkir agar lebih tertib dan transparan.
Kenneth menyoroti maraknya parkir liar yang masih muncul di berbagai kawasan Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Unit Pengelola Perparkiran di lapangan. Ia juga menilai sistem pembayaran tunai masih membuka peluang pungutan liar.
“Masalah parkir di Jakarta sudah sangat serius. Pemerintah harus bergerak cepat memperbaiki sistem yang ada,” kata Kenneth di Jakarta, Minggu.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menyebut darurat parkir Jakarta tidak bisa dianggap persoalan biasa. Ia menilai masalah tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pemasukan daerah.
Kenneth juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap operator parkir yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai beberapa operator belum menjalankan tugas secara maksimal. Karena itu, ia mendorong pemerintah membuka lelang ulang operator parkir secara transparan.
Selain itu, Kenneth meminta audit terhadap sistem parkir elektronik dan aliran retribusi parkir. Menurutnya, langkah itu penting untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia berharap pemerintah mampu menghadirkan sistem parkir modern yang tertib dan aman bagi masyarakat. Dengan pembenahan yang tepat, pemerintah juga bisa meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir.
Persoalan parkir liar memang masih menjadi keluhan warga Jakarta. Banyak pengguna kendaraan mengaku sering menemukan pungutan parkir tidak resmi di sejumlah titik keramaian. Kondisi itu membuat masyarakat meminta pemerintah bertindak lebih tegas.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga terus mendorong penggunaan sistem parkir elektronik untuk mengurangi transaksi tunai. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan pengawasan pendapatan parkir daerah.
- Penulis: Windi Anggraini
- Editor: Wilda
