Pemerintahan Daerah
Ketua KNPI Desak Kemendagri Segera Terbitkan SK Definitif Bupati Kolaka Timur, Dinilai Hambat Pemilihan Wakil Bupati
- calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
- visibility 113
- 0Komentar
Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) definitif Bupati Kolaka Timur. Desakan tersebut menyusul adanya persoalan kepastian administrasi kepemimpinan daerah yang dinilai turut menghambat proses pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur. Menurut Ketua KNPI, kepastian status definitif Bupati Kolaka Timur menjadi […]
Polemik Pelantikan Penjabat Konawe Kembali Mencuat
- calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
- visibility 459
- 0Komentar
KONAWE, (duasatunews.com) – Polemik pelantikan Konawe kembali mencuat dan menarik perhatian publik. Isu yang sempat mereda kini kembali bergulir dan memicu berbagai pertanyaan terkait tata kelola pemerintahan daerah. Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Konawe Jakarta, Abdi Aditya, menilai polemik tersebut mencerminkan persoalan dalam proses pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Ia menyebut pelantikan penjabat sebelumnya […]
Aksi Mahasiswa Sultra Desak Kejagung Usut Dugaan Gubernur Sultra Dan Tambang
- calendar_month Senin, 2 Feb 2026
- visibility 552
- 0Komentar
Jakarta, duasatunews.com — Aksi Mahasiswa Sultra berlangsung di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin (2/2/2026). Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Bersatu mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyampaikan tuntutan penegakan hukum atas dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sejak awal aksi, mahasiswa menyampaikan tuntutan secara terbuka dan tertib. Mereka meminta aparat […]
Pos Bantuan Hukum Sultra Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan
- calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
- visibility 603
- 0Komentar
Jakarta, duasatunews.com – Pos Bantuan Hukum Sultra resmi hadir di seluruh desa dan kelurahan setelah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara meraih penghargaan atas komitmennya memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah kini memiliki instrumen hukum yang lebih dekat dengan warga. Selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara membentuk 2.285 Pos Bantuan Hukum […]
