KMH Sultra-Jakarta Desak Mabes Polri dan Kejagung Usut Anggota DPRD Konawe

Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) — Koalisi Mahasiswa Hukum (KMH) Sulawesi Tenggara-Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Senin, 9/11/2026.

Dalam aksi tersebut, KMH mendesak Kapolri menginstruksikan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) agar segera menuntaskan penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret Teguh Rahmat alias Rahmat Teguh, anggota DPRD Kabupaten Konawe dari Fraksi Partai Gerindra.

KMH juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) mempercepat koordinasi dan penelitian berkas perkara, serta meminta DPP Partai Gerindra melakukan evaluasi internal terhadap kadernya tersebut.

Penanggung Jawab Aksi I, Irsan Aprianto Ridham, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap perkara yang dilaporkan sejak 2022, tetapi hingga informasi terakhir yang dihimpun KMH belum mencapai tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU).

“Perkara yang telah berjalan sejak 2022 harus mendapatkan kepastian hukum. Aparat penegak hukum harus bekerja profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai penanganan perkara berlarut-larut tanpa kejelasan,” tegas Irsan.

Kronologi Perkara Dan Dugaan Aliran Dana Lebih Dari Rp.1,3 Miliar

Berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, perkara ini bermula dari laporan seorang pengusaha bernama Rudi Candra pada 2022 terkait dugaan transaksi penjualan bijih nikel dari lokasi tambang PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe.

Dalam laporan tersebut, Teguh Rahmat disebut menawarkan kargo bijih nikel sebanyak 30.000 metrik ton dan menghubungkan pelapor dengan Deny Zainal Ahuddin. Transaksi tersebut dikaitkan dengan pengurusan RKAB tahun 2021.

Pelapor menduga telah mentransfer dana secara bertahap ke rekening Deny Zainal dan Teguh Rahmat dengan nilai keseluruhan lebih dari Rp1,3 miliar. Namun, RKAB yang dijanjikan disebut tidak terbit dan dana yang diserahkan tidak dikembalikan.

Berdasarkan informasi SP2HP tertanggal 24 Agustus 2026 sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan, Teguh Rahmat telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan.

KMH menegaskan bahwa status tersangka bukan merupakan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. Oleh karena itu, seluruh dugaan dan peran masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

Berkas Perkara Dikembalikan, Aparat Diminta Segera Memberikan Kepastian

KMH turut menyoroti informasi pengembalian berkas perkara antara penyidik Polda Sultra dan Kejati Sultra. Berdasarkan kronologi pemberitaan, berkas diserahkan pada 20 Agustus 2026, kembali disampaikan pada 10 September 2026, kemudian dikembalikan kepada penyidik pada 18 September 2026 untuk dilengkapi.

Kejati Sultra sebelumnya menyatakan berkas belum lengkap atau P-21 karena masih terdapat petunjuk jaksa yang harus dipenuhi penyidik.

Atas kondisi tersebut, KMH mendesak Polda Sultra segera memenuhi petunjuk JPU, melengkapi alat bukti, serta memastikan proses penyidikan berjalan efektif dan profesional.

“Kami meminta seluruh petunjuk jaksa segera ditindaklanjuti. Jika terdapat bukti yang mengarah kepada keterlibatan pihak lain, dalami secara objektif. Penegakan hukum harus berdasarkan alat bukti, bukan asumsi,” ujar Irsan.

KMH juga meminta penyidik menelusuri aliran dana lebih dari Rp1,3 miliar, termasuk tujuan transfer, penerima dana, dokumen transaksi, komunikasi para pihak, dan kaitannya dengan rencana transaksi bijih nikel serta pengurusan RKAB.

DPP Partai Gerindra Dan DPRD Konawe Diminta Jalankan Fungsi Evaluasi

Selain mendesak penuntasan perkara, KMH meminta DPP Partai Gerindra melakukan evaluasi internal terhadap Teguh Rahmat sebagai kader sekaligus anggota DPRD Kabupaten Konawe.

Evaluasi tersebut perlu mencakup aspek etik, disiplin organisasi, dan status keanggotaan partai. Apabila ditemukan dasar yang sah, partai diminta mempertimbangkan sanksi sesuai AD/ART dan mekanisme internal organisasi.

KMH juga mendorong Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Konawe menelaah aspek etik dan administratif sesuai kewenangannya.

Di sisi lain, Penanggung Jawab Aksi II, Juslin, turut menyoroti terpilihnya Teguh Rahmat sebagai Ketua PBVSI Kabupaten Konawe dalam Musyawarah Daerah pada 17 Oktober 2026.

Menurutnya, jabatan organisasi olahraga tidak menghapus kewajiban penyelesaian persoalan hukum yang sedang berjalan.

“Kami menghormati hasil Musda PBVSI Konawe. Namun, jabatan baru tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan hukum. Integritas dan kepercayaan publik harus tetap dijaga,” tegas Juslin.

Tuju Tuntutan Resmi KMH SULTRA-JAKARTA

1. Mendesak Mabes Polri mengintruksikan Polda Sultra segera menuntaskan penyidikan, memenuhi petunjuk JPU, dan melengkapi berkas perkara.

2. Mendesak Kejagung RI mengintruksikan Kejati Sultra agar mempercepat koordinasi dan penelitian berkas perkara sesuai ketentuan hukum.

3. Mendesak penelusuran aliran dana lebih dari Rp1,3 miliar, termasuk tujuan transaksi, penerima dana, dan seluruh dokumen pendukung.

4. Mendesak pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan berdasarkan bukti, serta penetapan tersangka apabila syarat hukum terpenuhi.

5. Mendesak DPP Partai Gerindra mengevaluasi dan memecat saudara Teguh Rahmat, meninjau status keanggotaan, dan mempertimbangkan sanksi organisasi sesuai AD/ART.

6. Mendesak Badan Kehormatan DPRD Konawe menjalankan fungsi pengawasan dan menelaah aspek etik serta administratif sesuai kewenangannya.

7. Mendesak transparansi perkembangan perkara agar masyarakat memperoleh kepastian informasi tanpa mengabaikan hak tersangka dan independensi proses peradilan.

Jangan Biarkan Perkara Berlarut-larut Tanpa kepastian

KMH Sultra-Jakarta menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan pengawasan masyarakat, bukan upaya menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan.

Aparat penegak hukum harus memastikan setiap proses berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, partai politik dan lembaga legislatif harus menjalankan fungsi evaluasi serta pengawasan secara bertanggung jawab.

“Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, setiap orang tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil. Kami akan terus mengawal perkara ini sampai terdapat kepastian hukum,” tutup Irsan.