Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Koalisi Sultra Desak Mabes Polri Usut Dugaan Pelanggaran di Lalonggasumeeto

Koalisi Sultra Desak Mabes Polri Usut Dugaan Pelanggaran di Lalonggasumeeto

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month 14 jam yang lalu
  • visibility 50
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (20/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk desakan lanjutan kepada Kapolri agar segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah dugaan persoalan penegakan hukum di Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan pembiaran aktivitas penimbunan dan peredaran bahan bakar minyak (BBM) ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap dugaan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Lalonggasumeeto.

Koordinator Lapangan (Korlap), Abdi Aditya, mengatakan aksi Jilid II merupakan bentuk keseriusan mahasiswa dalam mengawal persoalan tersebut agar tidak berhenti sebatas laporan dan tuntutan di ruang publik.

“Kami meminta Kapolri segera mengambil langkah dengan memerintahkan pemeriksaan serta evaluasi terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto berinisial IPDA A,” tegas Abdi.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian, pembiaran, maupun pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Selain meminta perhatian Kapolri, Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara juga mendesak Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik penimbunan dan distribusi BBM ilegal. Massa turut meminta aparat mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Lalonggasumeeto hingga ke aktor utama apabila ditemukan bukti yang cukup.

Pada kesempatan yang sama, Korlap II, Akbar Rasyid, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto beserta jajaran personelnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan keterlibatan maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota kepolisian.

“Jika benar terjadi pelanggaran hukum, harus ada tindakan tegas. Tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa, termasuk aparat penegak hukum,” ujar Akbar.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan aparat kepolisian.

Dalam aksi Jilid II tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama:

  1. Mendesak Kapolri segera memerintahkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, atas dugaan pembiaran aktivitas penimbunan dan peredaran BBM ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap peredaran narkotika.
  2. Mendesak Bareskrim Polri segera turun tangan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan praktik penimbunan serta distribusi BBM ilegal, sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Lalonggasumeeto hingga ke aktor utama.
  3. Mendesak Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek berinisial IPDA A beserta jajaran personel Polsek Lalonggasumeeto guna mengungkap dugaan kelalaian, pembiaran, atau keterlibatan oknum anggota dalam aktivitas ilegal tersebut.
  4. Mendesak Kapolri melalui Bareskrim dan Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran serta membuka hasil penanganan perkara secara transparan kepada publik.

Koalisi menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan melemahkan institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial untuk memastikan Polri menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab.

Massa menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Karena itu, setiap laporan maupun dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada dugaan pelanggaran hukum yang dibiarkan tanpa kejelasan. Kami meminta Mabes Polri menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti persoalan ini. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan hukum,” tutup Akbar.

Melalui aksi desakan Jilid II tersebut, Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan serta memastikan adanya tindak lanjut konkret dari Mabes Polri.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menolak Lupa: Laksamana Perempuan Pertama di Ujung Pulau Sumatera yang menggemparkan dunia membentuk pasukan Inong Balle Melawan Penjajah

    Menolak Lupa: Laksamana Perempuan Pertama di Ujung Pulau Sumatera yang menggemparkan dunia membentuk pasukan Inong Balle Melawan Penjajah

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 1.134
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Sejarah Indonesia mencatat sosok luar biasa bernama Laksamana Malahayati, laksamana perempuan pertama di dunia yang berasal dari Aceh. Pada abad ke-16, saat kekuatan Eropa mulai mencengkeram Nusantara, Malahayati memimpin perlawanan laut secara langsung demi menjaga kedaulatan wilayah Aceh. (06/01/2026) Perempuan yang Membalik Logika Zaman Di ujung barat Nusantara, ketika bangsa Eropa memetakan […]

  • I Wayan Eka Mariarta Ketua PN Depok berjalan menuju mobil tahanan setelah OTT KPK

    KY Periksa PN Depok Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 596
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – KY periksa PN Depok terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Seiring itu, pemeriksaan etik dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam perkara sengketa lahan di Depok, Jawa Barat. Fokus KY pada Penegakan Kode […]

  • Israeli hostage freed by Hamas says ‘time is running out’ for captives as she describes harrowing conditions
    War

    Israeli hostage freed by Hamas says ‘time is running out’ for captives as she describes harrowing conditions

    • calendar_month Minggu, 23 Feb 2025
    • account_circle ptmbi
    • visibility 1.033
    • 0Komentar

    TEL AVIV, Duasatunews.com — Yocheved Lifshitz, sandera Israel yang Hamas bebaskan pada akhir Oktober, kembali menyuarakan harapannya akan perdamaian. Namun, ia menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa terwujud jika seluruh sandera segera keluar dari Gaza. Dalam wawancara eksklusif dengan NBC News, Lifshitz menyatakan waktu para sandera hampir habis. Ia menyebut suaminya, Oded Lifshitz, sebagai salah satu […]

  • Pencegahan Ebola Bandara AS melalui alat uji kesehatan di bandara internasional

    Pencegahan Ebola Bandara AS diperkuat jelang Piala Dunia 2026

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 356
    • 0Komentar

    WASHINGTON (duasatunews.com) – Pencegahan Ebola Bandara AS menjadi langkah utama pemerintah Amerika Serikat menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Pemerintah AS memasang alat uji Ebola di seluruh bandara utama untuk mengantisipasi masuknya virus melalui perjalanan internasional selama turnamen berlangsung. Administrator Pusat Layanan Medicare dan Medicaid AS, Mehmet Oz, mengatakan pemerintah memperkuat pengawasan kesehatan di pintu masuk […]

  • Anggaran Riset Perguruan Tinggi Ditambah Rp4 Triliun

    Anggaran Riset Perguruan Tinggi Ditambah Rp4 Triliun

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 674
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pemerintah menambah anggaran riset perguruan tinggi sebesar Rp4 triliun. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ini saat memberikan taklimat kepada para rektor dan guru besar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1). Presiden Prabowo Perkuat Riset Kampus Sejak awal masa jabatan, Presiden Prabowo menempatkan riset sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Karena itu, pemerintah memperkuat […]

  • TikTok PHK Massal Tokopedia

    TikTok PHK Massal Tokopedia, DPR Minta Hak Pekerja Dipenuhi

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – TikTok PHK Massal Tokopedia memicu perhatian publik setelah perusahaan memangkas mayoritas karyawan Tokopedia dalam program penyesuaian organisasi. DPR RI langsung meminta Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bergerak cepat untuk melindungi pekerja dan mengurangi dampaknya terhadap ekosistem digital nasional. Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta Satgas Mitigasi PHK segera […]

expand_less