JAKARTA, duasatunews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung menjangkau jutaan warga. Namun, di balik capaian itu, masalah distribusi dan kesiapan dapur layanan masih menyisakan pekerjaan rumah. Kondisi tersebut berpengaruh langsung pada kualitas asupan gizi dan konsentrasi belajar anak-anak.
Isu Krusial di Tengah Percepatan Program Nasional
Pemerintah mendorong MBG sebagai program strategis nasional untuk memperkuat sumber daya manusia. Lampung menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penerima besar. Situasi ini menuntut pengawasan ketat agar pelaksanaan program berjalan aman dan merata.
Satgas Klaim 2,7 Juta Warga Sudah Terlayani
Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung, Saipul, menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 2,7 juta jiwa. Data tersebut tercatat hingga 10 Februari 2026.
Satgas mengoperasikan 1.007 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program ini. Saipul menyampaikan informasi tersebut saat rapat konsolidasi MBG di Bandarlampung.
Ia menilai MBG berperan penting dalam menyiapkan generasi masa depan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik akan melahirkan anak-anak yang sehat dan mampu belajar optimal.
Distribusi Relatif Lancar, Akses Jalan Jadi Kendala
Hasil pemantauan Satgas menunjukkan pasokan bahan pangan di Lampung relatif aman. Harga juga terpantau stabil. Petugas mendistribusikan makanan dengan jarak maksimal sekitar enam kilometer atau waktu tempuh 30 menit.
Namun, Saipul mengakui sejumlah wilayah masih memiliki akses jalan yang buruk. Kondisi itu berpotensi menghambat pengiriman. Keterlambatan, menurutnya, bisa menurunkan konsentrasi belajar siswa.
Dapur MBG Masih Perlu Pembenahan
Evaluasi lapangan menemukan beberapa dapur SPPG belum memenuhi standar. Satgas mencatat masalah pada pencahayaan, ventilasi, dan pengelolaan limbah. Penataan area pencucian juga belum seragam.
Selain itu, pencatatan suhu penyimpanan bahan baku belum konsisten. Satgas juga menyoroti perlunya sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Dampak Langsung bagi Anak dan Daerah
Kualitas pelaksanaan MBG akan menentukan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika distribusi dan standar dapur tidak segera diperbaiki, risiko penurunan mutu layanan tetap terbuka. Daerah terpencil berpotensi menerima dampak paling besar.
Pengawasan Jadi Kunci Keberlanjutan Program
Ke depan, pemerintah daerah dan Satgas perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan SPPG. Perbaikan infrastruktur dan kepatuhan standar harus berjalan seiring perluasan program. Langkah ini penting agar MBG benar-benar memberi manfaat berkelanjutan bagi warga di Provinsi Lampung.
Saat ini belum ada komentar