Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » BGN Pecat Pegawai, 261 Non-ASN Diberhentikan

BGN Pecat Pegawai, 261 Non-ASN Diberhentikan

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
  • visibility 183
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA (duasatunews.com) – BGN Pecat Pegawai menjadi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat disiplin dan tata kelola organisasi. Kepala BGN, Sudaryono, mengumumkan pemecatan 261 pegawai non-ASN di Jakarta, Senin (27/7/2026). Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan internal agar seluruh pegawai bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Sudaryono menjelaskan BGN memecat 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli setelah tim pengawasan internal menemukan berbagai pelanggaran. Tim BGN memeriksa setiap temuan secara menyeluruh sebelum menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Per hari ini tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami mengumumkan telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli,” kata Sudaryono.

Selain BGN Pecat Pegawai non-ASN, tim BGN juga memeriksa sembilan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Tim pemeriksa kini mengumpulkan bukti dan menyelesaikan pemeriksaan. Jika tim membuktikan adanya pelanggaran berat, BGN akan memecat pegawai yang bersangkutan sesuai ketentuan.

BGN juga menjatuhkan sanksi kepada 39 pegawai lainnya. Lembaga tersebut memberikan mutasi, demosi, sanksi administratif, atau peringatan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan masing-masing pegawai.

Sudaryono mengatakan tim pemeriksa menemukan dugaan keterlibatan sejumlah pegawai dalam aktivitas judi online, pelanggaran disiplin kerja, serta indikasi penyalahgunaan dana. Ia meminta seluruh pegawai menjaga integritas dan mematuhi aturan dalam menjalankan tugas.

Sudaryono juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan. Tim BGN menerima setiap laporan, memverifikasi informasi, kemudian menyelidiki setiap dugaan pelanggaran sebelum menentukan sanksi.

“Jangan dipikir mengambil uang sedikit itu tidak ketahuan. Sekarang informasi sangat mudah, tinggal kirim WhatsApp, kami investigasi, dan ketika terbukti maka akan kami tindak,” tegasnya.

Melalui kebijakan BGN Pecat Pegawai, Badan Gizi Nasional ingin memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga. Sudaryono memastikan BGN mengevaluasi kinerja pegawai secara berkala agar seluruh program berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, BGN akan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan evaluasi kinerja, serta mempercepat tindak lanjut terhadap setiap laporan masyarakat. Setiap pegawai wajib menjaga integritas, menaati peraturan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. BGN menargetkan langkah tersebut mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap seluruh program Badan Gizi Nasional.

Menurut Sudaryono, penegakan disiplin tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga membangun budaya kerja yang menjunjung profesionalisme dan tanggung jawab. Dengan langkah tersebut, BGN Pecat Pegawai menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi agar setiap program pemerintah di bidang gizi berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

  • Penulis: Adrian Moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • CORAK PT GKP saat aksi mahasiswa di Jakarta

    Kritik PT. GKP Berujung Pada Tindakan Refresif, (Corak-Konkep): Jangan Bungkam Suara Mahasiswa!!

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 293
    • 0Komentar

    Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Corong Aspirasi Rakyat (CORAK) Konawe Kepulauan (Konkep) mengecam dugaan tindakan represif yang dilakukan oknum petugas keamanan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) terhadap mahasiswa. Insiden itu terjadi saat mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT GKP di Tower Panin Bank, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Mahasiswa yang tergabung dalam […]

  • 4 Pilar Kebangsaan Sultra dalam kehidupan masyarakat

    Sejarah dan Penguatan 4 Pilar Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat Sulawesi Tenggara

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 649
    • 0Komentar

    4 Pilar Kebangsaan Sultra berperan penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama di Sulawesi Tenggara. Jakarta, duasatunews.com – Sulawesi Tenggara dikenal sebagai wilayah dengan keragaman sosial dan budaya yang tinggi. Oleh karena itu, masyarakat di daerah ini menjadikan nilai kebangsaan sebagai pedoman hidup bersama. Selain itu, nilai […]

  • KUR Pertanian 2026, Pemerintah Siapkan Rp300 Triliun

    KUR Pertanian 2026, Pemerintah Siapkan Rp300 Triliun

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 585
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pemerintah menjadikan KUR pertanian 2026 sebagai fokus kebijakan untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun guna memperluas akses pembiayaan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan. Kebijakan ini melengkapi berbagai langkah penguatan kebijakan pertanian pemerintah. Pemerintah Dorong Pembiayaan Pertanian Lewat KUR Menteri Koordinator Bidang Perekonomian […]

  • Pasukan Denmark Tiba di Greenland pada 19 Januari Malam

    Pasukan Denmark Tiba di Greenland pada 19 Januari Malam

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 426
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah Denmark mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke Greenland. Pasukan tersebut diperkirakan tiba pada Senin malam, 19 Januari. Informasi ini disampaikan stasiun televisi Denmark TV2 dengan mengutip keterangan resmi Angkatan Bersenjata Denmark. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Denmark memperkuat kehadiran militernya di kawasan Arktik. Namun demikian, hingga kini pemerintah Denmark […]

  • Mangrove PT DMS menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi di depan Mabes Polri

    Laporkan PT (DMS) Ke Mabes Polri, Desak Pemanggilan dan Pemeriksaan Pimpinan atas Dugaan Perusakan Hutan Mangrove serta Temuan Tepi Galian yang Menambah Kekhawatiran Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Kajian dan Riset Hukum menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Kamis (4/6/2026). Massa mendesak penyidik segera memanggil pimpinan PT Dwimitra Multiguna Sejahtera (PT DMS). Mereka menduga perusahaan merusak hutan mangrove untuk pembangunan jetty di Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ketua […]

  • Politik kebijakan pendidikan memengaruhi proses belajar mengajar di sekolah Indonesia

    Rapunya Politik Kebijakan Pendidikan

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 530
    • 0Komentar

    JAKARTA, DuaSatuNews.com — Pendidikan tidak berdiri sebagai sektor pelayanan publik semata. Negara menempatkannya sebagai instrumen strategis untuk menentukan arah masa depan bangsa. Namun, praktik kebijakan pendidikan di Indonesia justru menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Kekuasaan politik sering mengombang-ambingkan arah pendidikan, menghilangkan visi jangka panjang, dan mendorong lahirnya kebijakan yang reaktif. Pola ini terus berulang dari satu […]

expand_less