Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Implementasi PP Tunas Dibahas Seskab Teddy dan Menkomdigi

Implementasi PP Tunas Dibahas Seskab Teddy dan Menkomdigi

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
  • visibility 325
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com) – Implementasi PP Tunas menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini memastikan setiap platform digital menyediakan lingkungan yang aman bagi anak dari paparan konten berbahaya maupun risiko penyalahgunaan data.

Teddy Indra Wijaya membahas kebijakan tersebut bersama Meutya Hafid dalam pertemuan di Kantor Sekretariat Kabinet pada Jumat (27/3) malam.

Sekretariat Kabinet menyatakan kebijakan ini mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah platform digital kini menyesuaikan kebijakan mereka dengan ketentuan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran industri terhadap pentingnya perlindungan anak di ruang digital.

Implementasi PP Tunas dan Batas Usia Minimum

Pemerintah menetapkan batas usia minimum 16 tahun bagi anak untuk mengakses platform digital berisiko tinggi. Aturan ini mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

Kebijakan ini melindungi anak dari konten negatif sekaligus mendorong orang tua mengawasi aktivitas digital anak secara aktif. Perusahaan teknologi juga perlu memperkuat sistem verifikasi usia serta meningkatkan fitur keamanan pengguna.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh perusahaan digital wajib menyesuaikan layanan mereka dengan regulasi yang berlaku tanpa pengecualian.

Kepatuhan Platform dalam Regulasi Perlindungan Anak Digital

Pemerintah mencatat X dan Bigo Live telah memenuhi ketentuan secara penuh.

Sementara itu, TikTok dan Roblox masih berproses menuju kepatuhan penuh. Pemerintah terus berkomunikasi dengan kedua platform tersebut agar segera memenuhi seluruh persyaratan.

Di sisi lain, Facebook, Threads, Instagram, serta YouTube masih perlu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Penegakan Aturan Perlindungan Anak di Platform Digital

Meutya Hafid menegaskan bahwa kebijakan ini mengedepankan prinsip universalitas dan nondiskriminasi. Semua platform harus menerapkan standar perlindungan anak yang sama tanpa membedakan wilayah operasional.

Pemerintah menyiapkan sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan. Pemerintah dapat memberikan teguran, menghentikan layanan sementara, hingga memutus akses secara permanen bagi platform yang melanggar.

Dengan penerapan kebijakan ini secara konsisten, pemerintah menargetkan terciptanya ruang digital yang lebih aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak di Indonesia.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • transportasi publik Jakarta Transjakarta modern

    Transportasi Publik Tumbuh karena Infrastruktur yang Makin Terintegrasi

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 291
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Penggunaan transportasi publik di Jakarta terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan itu terjadi seiring pembangunan infrastruktur dan integrasi layanan transportasi massal. Data Transjakarta menunjukkan jumlah penumpang pada 2025 mencapai 413,3 juta orang. Angka itu menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah operasional Transjakarta. Jumlah tersebut naik 41,6 juta dibanding tahun sebelumnya. Jika dibandingkan 2022, jumlah […]

  • hilirisasi nikel di pabrik pengolahan industri Indonesia

    Indonesia Percepat Kedaulatan Energi, Hilirisasi Nikel Perkuat Ekosistem Baterai Nasional

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 353
    • 2Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)-Indonesia mempercepat hilirisasi nikel untuk memperkuat ekosistem baterai nasional sekaligus mendorong kedaulatan energi. Langkah ini menjadi semakin penting, terutama di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, pemerintah juga terus mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mempercepat pengembangan kendaraan listrik berbasis nikel. Head of External Relations Forum Industri […]

  • Dugaan Penipuan Investasi Kripto: Klarifikasi Polda Metro Jaya

    Dugaan Penipuan Investasi Kripto: Klarifikasi Polda Metro Jaya

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 665
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Dugaan penipuan investasi kripto menarik perhatian publik setelah pelapor menyampaikan laporan resmi ke Polda Metro Jaya. Polisi langsung merespons laporan tersebut dengan memulai tahapan klarifikasi awal. Penyidik Polda Metro Jaya kini memeriksa pelapor dan sejumlah saksi. Mereka mengumpulkan keterangan awal untuk memastikan kronologi peristiwa yang dilaporkan. Polisi menilai klarifikasi ini penting agar […]

  • DPR RI Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

    DPR RI Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 555
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Hakim Konstitusi DPR RI bertambah setelah DPR RI menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. DPR RI mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta. Rapat paripurna berlangsung pada Selasa dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Ia memimpin jalannya […]

  • Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) Sultra–Jakarta menggelar aksi demonstrasi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI)

    Soroti Kepastian Status Pekerja, GPM Sultra–Jakarta Desak Kemnaker Periksa PT Anindya Wiraputra Konsult

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) Sultra–Jakarta menggelar aksi demonstrasi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Kamis (22/10/2026), mendesak pemeriksaan terhadap PT Anindya Wiraputra Konsult Cabang Kendari atas dugaan ketidakjelasan status hubungan kerja dan kontrak kerja pekerja. Desakan tersebut berangkat dari informasi salah satu mantan karyawan yang menyampaikan adanya persoalan terkait kepastian status […]

  • penjualan ban ilegal Morosi dari kawasan berikat Konawe Sulawesi Tenggara

    PPI Ungkap Dugaan Peran PT SAS Grup, Oknum Polisi, dan Bea Cukai Kendari dalam Penjualan Ban Ilegal Morosi

    • calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 512
    • 0Komentar

    KONAWE, (Duasatunews.com) — Seiring berjalannya penelusuran, dugaan pelanggaran aktivitas di Kawasan Berikat Morosi kembali mengemuka. Dalam konteks itu, Pergerakan Pemuda Indonesia (PPI) mengungkap dugaan peran PT Selaras Agung Sejahtera (SAS Grup) sebagai perantara penjualan ban bekas ilegal yang keluar dari kawasan berikat. Lebih lanjut, PPI menilai praktik tersebut melibatkan oknum anggota kepolisian dan oknum pejabat Bea […]

expand_less