Breaking News
light_mode
Beranda » Tag "Maruarar Sirait"

Maruarar Sirait

Anggaran Kementerian PKP 2026 untuk Program BSPS dan percepatan renovasi rumah tidak layak huni

Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah

  • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
  • account_circle Reski
  • visibility 34
  • 0Komentar

Jakarta,(duasatunews.com) – Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 mencapai Rp2,60 triliun hingga 1 Juli 2026. Nilai tersebut setara 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi […]

BSPS Sultra 2026 diluncurkan di Kendari dengan kuota 8.973 bantuan rumah

Kendari, melakukan peninjauan terhadap penerima bantuan BSPS di Kendari.

  • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
  • account_circle Reski
  • visibility 93
  • 0Komentar

Jakrta,(duasatunews.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Sulawesi Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026). Sulawesi Tenggara menerima 8.973 unit bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan kuota tahun 2025 yang […]

Maruarar Sirait sampaikan percepatan huntap korban bencana Sumatera

Menteri PKP Target Awal Juni Pengadaan Huntap Korban Bencana Sumatera Dimulai

  • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
  • account_circle Reski
  • visibility 82
  • 3Komentar

Jakarta,(duasatunews.com) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan proses pengadaan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera mulai berjalan pada awal Juni 2026. Ara mengatakan Kementerian PKP telah memperkuat koordinasi dengan sejumlah lembaga agar proses pengadaan berjalan cepat dan transparan. Koordinasi itu melibatkan LKPP, kejaksaan, dan kepolisian. “Pada 1 atau 2 Juni […]

expand_less