Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah
- account_circle Reski
- calendar_month 5 jam yang lalu
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto:Sekretaris Jenderal Kementerian PKP memaparkan realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 yang mencapai Rp2,60 triliun hingga 1 Juli untuk mendukung Program BSPS dan pembangunan perumahan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,(duasatunews.com) – Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 mencapai Rp2,60 triliun hingga 1 Juli 2026. Nilai tersebut setara 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
“Program reguler memiliki anggaran Rp10,31 triliun. Hingga 1 Juli, realisasinya mencapai Rp2,60 triliun atau 25,27 persen,” kata Didyk.
Program BSPS Menjadi Penyerap Anggaran Terbesar
Kementerian PKP mencatat Program BSPS sebagai penyerap anggaran terbesar. Hingga awal Juli, program tersebut menyerap sekitar Rp1,9 triliun atau 22,25 persen dari alokasi yang tersedia.
Program dukungan manajemen juga berjalan sesuai rencana. Kementerian telah merealisasikan anggaran sebesar Rp497 miliar.
Di sisi lain, pembangunan rumah susun menyerap Rp151 miliar atau 40,61 persen. Program rumah khusus mencatat realisasi Rp23,4 miliar atau 11,73 persen.
Penanganan Kawasan Kumuh Masuk Tahap Persiapan
Kementerian PKP mulai menyiapkan proses lelang untuk program penanganan kawasan kumuh, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Menurut Didyk, tim masih menyusun dokumen perencanaan dan menjalankan manajemen konstruksi. Setelah proses tersebut selesai, kementerian akan memulai pekerjaan fisik.
Sementara itu, kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan, serta operasional balai dan satuan kerja telah menyerap anggaran Rp23,12 miliar atau 43,57 persen.
Mayoritas Anggaran Difokuskan untuk Bedah Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 80 persen anggaran kementerian untuk Program BSPS pada 2026.
Total anggaran Kementerian PKP tahun ini mencapai lebih dari Rp10 triliun. Pemerintah mengarahkan sekitar Rp8 triliun untuk mendukung renovasi rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan renovasi sekitar 400.000 rumah sepanjang 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.
Sebanyak 15.000 Rumah Dibangun di Kawasan Perbatasan
Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 unit rumah masuk dalam target tersebut sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional.
Melalui Program BSPS, pemerintah menyalurkan bantuan stimulan kepada masyarakat. Nilai bantuan rata-rata mencapai sekitar Rp20 juta untuk setiap unit rumah.
Program itu diharapkan mampu mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas permukiman masyarakat di berbagai daerah.
- Penulis: Reski
- Editor: Nur Wayda
Saat ini belum ada komentar