Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah

Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah

  • account_circle Reski
  • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
  • visibility 259
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com) – Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 mencapai Rp2,60 triliun hingga 1 Juli 2026. Nilai tersebut setara 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

“Program reguler memiliki anggaran Rp10,31 triliun. Hingga 1 Juli, realisasinya mencapai Rp2,60 triliun atau 25,27 persen,” kata Didyk.

Program BSPS Menjadi Penyerap Anggaran Terbesar

Kementerian PKP mencatat Program BSPS sebagai penyerap anggaran terbesar. Hingga awal Juli, program tersebut menyerap sekitar Rp1,9 triliun atau 22,25 persen dari alokasi yang tersedia.

Program dukungan manajemen juga berjalan sesuai rencana. Kementerian telah merealisasikan anggaran sebesar Rp497 miliar.

Di sisi lain, pembangunan rumah susun menyerap Rp151 miliar atau 40,61 persen. Program rumah khusus mencatat realisasi Rp23,4 miliar atau 11,73 persen.

Penanganan Kawasan Kumuh Masuk Tahap Persiapan

Kementerian PKP mulai menyiapkan proses lelang untuk program penanganan kawasan kumuh, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

Menurut Didyk, tim masih menyusun dokumen perencanaan dan menjalankan manajemen konstruksi. Setelah proses tersebut selesai, kementerian akan memulai pekerjaan fisik.

Sementara itu, kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan, serta operasional balai dan satuan kerja telah menyerap anggaran Rp23,12 miliar atau 43,57 persen.

Mayoritas Anggaran Difokuskan untuk Bedah Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 80 persen anggaran kementerian untuk Program BSPS pada 2026.

Total anggaran Kementerian PKP tahun ini mencapai lebih dari Rp10 triliun. Pemerintah mengarahkan sekitar Rp8 triliun untuk mendukung renovasi rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

Pemerintah menargetkan renovasi sekitar 400.000 rumah sepanjang 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

Sebanyak 15.000 Rumah Dibangun di Kawasan Perbatasan

Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 unit rumah masuk dalam target tersebut sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional.

Melalui Program BSPS, pemerintah menyalurkan bantuan stimulan kepada masyarakat. Nilai bantuan rata-rata mencapai sekitar Rp20 juta untuk setiap unit rumah.

Program itu diharapkan mampu mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas permukiman masyarakat di berbagai daerah.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kpk panggil biro haji dalam kasus korupsi kuota haji di jakarta dan yogyakarta

    KPK panggil biro haji terkait kasus kuota haji Rp622 miliar

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 432
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil biro haji sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Penyidik menelusuri peran penyelenggara travel dan aliran dana dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan KPK menggelar pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan Kantor Perwakilan BPKP di Daerah […]

  • ilustrasi kasus dakwaan pelaku penembakan Gedung Putih

    Penembakan Gedung Putih: AS Tambah Dakwaan Pelaku

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 447
    • 0Komentar

    Washington, D.C. (duasatunews.com) – Kasus penembakan Gedung Putih memasuki babak baru setelah Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Columbia, Jeanine Pirro, menyatakan pemerintah akan menambah dakwaan terhadap pelaku. Ia menyampaikan hal tersebut pada Senin, sementara penyelidikan terus berkembang. Otoritas telah membawa tersangka, Cole Tomas Allen, ke pengadilan federal. Jaksa menjeratnya dengan sejumlah dakwaan, termasuk percobaan pembunuhan […]

  • akses keadilan hukum bagi masyarakat kecil di Indonesia

    Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Muh. Siswandi,. S.H
    • visibility 504
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Akses keadilan hukum masih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang seharusnya melindungi warga justru sering membebani rakyat kecil melalui biaya tinggi, prosedur berlapis, dan proses panjang yang sulit mereka jangkau. Kondisi ini membuat banyak warga mengurungkan niat membawa persoalan ke ranah hukum. Ketimpangan Penegakan Hukum Kian Terlihat Isu ini […]

  • Aksi IPPMI Konsel di Kementerian ESDM tuntut cabut IUP PT WIN

    Ippmi Konsel Geruduk Kementerian ESDM RI, Tantang Bahlil Cabut IUP PT. WIN

    • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.126
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Konawe Selatan (IPPMI Konsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Jakarta, menuntut agar pemerintah pusat segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN). Massa aksi menyuarakan bahwa keberadaan PT. WIN di Konawe Selatan telah menimbulkan banyak […]

  • Penyegelan toko emas Jakarta oleh Bea Cukai karena dugaan pelanggaran impor

    Bea Cukai Segel 3 Gerai Perhiasan Mewah di Jakarta, Diduga Terkait Administrasi Impor

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 620
    • 1Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Bea Cukai segel toko emas Jakarta menjadi sorotan publik setelah aparat kepabeanan menutup sementara tiga gerai perhiasan mewah di pusat perbelanjaan ibu kota. Tindakan ini memicu pertanyaan konsumen serta pelaku usaha mengenai kepastian hukum dan dampaknya terhadap aktivitas perdagangan. Dugaan Pelanggaran Impor Barang Mewah Petugas Bea Cukai Jakarta melakukan penyegelan karena menduga […]

  • Bukan Hanya Nikel, Ini Lingkaran Kekayaan Pulau Sulawesi

    Bukan Hanya Nikel, Ini Lingkaran Kekayaan Pulau Sulawesi

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 815
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Ketergantungan ekonomi pada satu komoditas tambang berisiko menimbulkan kerentanan fiskal dan tekanan lingkungan. Situasi ini relevan di Sulawesi, wilayah yang selama ini identik dengan nikel, meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang jauh lebih beragam dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong hilirisasi nikel untuk mendukung industri […]

expand_less