Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Presiden Prabowo Hadir di Tengah Warga Terdampak Bencana, Pastikan Pemulihan Berjalan Cepat

Presiden Prabowo Hadir di Tengah Warga Terdampak Bencana, Pastikan Pemulihan Berjalan Cepat

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
  • visibility 415
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com — Kunjungan Presiden Prabowo dilakukan untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turun langsung ke sejumlah daerah terdampak guna melihat kondisi masyarakat serta kesiapan pemerintah di lapangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (1/1/2026). Menurutnya, Presiden ingin memastikan setiap tahapan pemulihan berjalan sesuai kebutuhan warga.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Tapanuli Selatan

Pada Rabu (31/12/2025), Presiden Prabowo mengunjungi Kabupaten Tapanuli Selatan. Presiden menjenguk warga terdampak dan berdialog langsung dengan para pengungsi. Ia bahkan menghabiskan malam pergantian tahun bersama masyarakat di lokasi pengungsian.

Langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara di tengah rakyat. Presiden ingin masyarakat merasa tidak sendiri dalam menghadapi dampak bencana. Kehadiran langsung juga membantu pemerintah memahami kebutuhan riil di lapangan.

“Kemarin Presiden hadir di Tapanuli Selatan dan bermalam bersama para pengungsi,” ujar Prasetyo Hadi.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh Tamiang

Kunjungan Presiden Prabowo berlanjut ke Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026). Daerah ini termasuk wilayah dengan dampak bencana cukup besar. Presiden meninjau pembangunan hunian sementara atau huntara yang disiapkan untuk warga terdampak.

Pembangunan huntara tersebut bertujuan memulihkan aktivitas masyarakat secara bertahap. Hingga kini, pemerintah telah membangun sekitar 600 unit huntara dari rencana total kurang lebih 15 ribu unit.

Presiden juga meminta agar pembangunan dilakukan tepat waktu dan sesuai standar kelayakan. Ia menegaskan bahwa hunian sementara harus aman dan nyaman bagi warga.

Presiden Tekankan Koordinasi dan Solusi Cepat

Selain meninjau lapangan, Presiden memimpin rapat koordinasi bersama menteri dan pejabat terkait. Presiden meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dan segera menyelesaikan kendala teknis di lapangan.

Menurut Presiden, percepatan pemulihan menjadi prioritas utama pemerintah. Ia ingin masyarakat segera kembali beraktivitas secara normal.

Menutup keterangannya, Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru kepada seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berharap daerah terdampak segera pulih dan kondisi sosial ekonomi masyarakat kembali stabil.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepemimpinan Irham Kalenggo di Konawe Selatan

    Irham Kalenggo dan Jalan Baru Pembangunan Konawe Selatan

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 807
    • 0Komentar

    Kepemimpinan Daerah di Persimpangan KepentinganOleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.I.Kom JAKARTA, duasatunews.com | Kepemimpinan daerah tidak hanya menyangkut kemampuan mengelola birokrasi. Seorang kepala daerah juga harus mampu menavigasi berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga tekanan globalisasi yang kian kuat. Dalam konteks ini, Konawe Selatan (Konsel) menempati posisi strategis. Kabupaten yang dikenal sebagai lumbung pangan serta […]

  • OTT Maidi 2026: KPK Naikkan Kasus ke Penyidikan

    OTT Maidi 2026: KPK Naikkan Kasus ke Penyidikan

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 317
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – OTT Maidi 2026 memasuki tahap penyidikan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status perkara dalam operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik menggelar ekspose perkara sebelum membuka penyidikan. Tim menemukan bukti awal yang cukup sehingga langsung menetapkan status hukum para pihak dalam waktu 1×24 […]

  • Menjunjung Asas In Dubio Pro Reo dalam Pendampingan Hukum Bapak Mansyur Adv Andre Darmawan Bersuara

    Menjunjung Asas In Dubio Pro Reo dalam Pendampingan Hukum Bapak Mansyur Adv Andre Darmawan Bersuara

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 476
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penanganan dugaan pencabulan terhadap anak kembali menimbulkan perhatian luas. Selain tuntutan perlindungan korban, publik juga menyoroti pentingnya menjaga proses hukum agar tetap adil dan tidak tergelincir oleh tekanan opini. Isu ini relevan karena kasus kekerasan seksual terhadap anak sering memicu reaksi emosional masyarakat. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum menghadapi tantangan ganda: […]

  • Ilustrasi pengawasan pesantren oleh DPR dan Kementerian Agama untuk memperketat izin serta perlindungan santri

    Wakil Ketua DPR Desak Kemenag Perketat Izin dan Pengawasan Pesantren

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 149
    • 0Komentar

      Jakarta,(duasatunews.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak Kementerian Agama (Kemenag) memperketat pemberian izin dan pengawasan pesantren. Desakan ini muncul setelah kasus kekerasan seksual terjadi di sebuah pesantren di Pati, Jawa Tengah. Selain itu, Cucun menilai Kemenag harus memastikan setiap pesantren menjalankan sistem pengawasan yang jelas sejak awal perizinan. Oleh karena itu, ia […]

  • KPK patuh KUHP dan KUHAP baru berlaku 2026

    KPK Patuh KUHP dan KUHAP Baru Berlaku 2026

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 473
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — KPK patuh KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyesuaikan seluruh proses penegakan hukum dengan sistem hukum pidana nasional yang baru. Sebagai respons atas perubahan tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan sikap resmi lembaganya. Ia menegaskan bahwa seluruh lembaga […]

  • "Parkir nontunai Tanah Abang, QR code pembayaran e-Parking, petugas Dishub mengatur lalu lintas di Jakarta."

    “Solusi Parkir Liar: DPRD DKI Dorong Penerapan Sistem Nontunai di Tanah Abang”

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com}— Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mengusulkan penerapan sistem parkir nontunai Tanah Abang sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah parkir liar yang semakin berkembang. Tanah Abang, yang dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta, sering kali menjadi sorotan publik terkait maraknya parkir ilegal yang mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas. Dengan […]

expand_less