Regulasi Lemah Hambat Perdagangan Karbon Indonesia
- account_circle Reski
- calendar_month 15 jam yang lalu
- visibility 60
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto....Ilustrasi regulasi lemah yang menghambat perdagangan karbon Indonesia, ditandai birokrasi berbelit dan pengawasan yang belum optimal.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,(duasatunews.com)-Indonesia memiliki peluang besar dalam perdagangan karbon Indonesia untuk mengendalikan pasar global berkat luasnya hutan tropis yang dimiliki. Namun, pemerintah belum memaksimalkan potensi ekonomi dari sektor ini.
Pakar kehutanan dari Universitas Palangka Raya, Aswin Usup, menilai negara-negara industri masih mendominasi sistem perdagangan karbon. Padahal, negara-negara tersebut tidak lagi memiliki hutan seluas Indonesia.
Aswin menegaskan bahwa Indonesia berisiko hanya menjadi penonton jika tidak segera memperkuat aturan. “Indonesia harus menetapkan aturan yang jelas agar bisa mengendalikan potensi karbonnya sendiri,” ujarnya.
Regulasi Lemah Hambat Efektivitas
Aswin menjelaskan bahwa pelaku pasar karbon global masih beroperasi tanpa standar yang benar-benar mengikat. Kondisi ini membuat pengawasan terhadap komitmen karbon dan penggunaan dana menjadi lemah.
Ia juga menyoroti birokrasi dan perusahaan yang belum mengelola dana karbon secara optimal. Banyak pihak tidak menyalurkan dana tersebut ke program prioritas seperti pencegahan kebakaran hutan dan restorasi lahan gambut.
“Pemerintah harus memastikan setiap dana karbon benar-benar mendukung pemulihan hutan,” tegasnya.
Penguatan sistem perdagangan karbon Indonesia menjadi kunci agar negara tidak hanya menjadi penyedia karbon, tetapi juga pengendali pasar global.
Posisi Tawar Indonesia Sangat Kuat
Indonesia memiliki hutan tropis luas yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam menjaga keseimbangan iklim global.
Dunia membutuhkan peran Indonesia untuk menjaga karbon tetap tersimpan di dalam tanah. Karena itu, Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar tinggi dalam menentukan harga dan kebijakan karbon.
Tiga Langkah Prioritas
Aswin mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis agar dapat menguasai perdagangan karbon global:
- Membangun sistem audit transparan
Pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan terbuka dan akuntabel. - Menyalurkan dana hingga ke masyarakat
Pemerintah harus mengarahkan dana karbon langsung ke masyarakat, terutama kelompok penjaga hutan seperti Masyarakat Peduli Api. - Melakukan audit ekologis berbasis data
Pemerintah wajib mengecek kondisi lapangan secara berkala untuk memastikan pemulihan hutan benar-benar terjadi.
Ancaman Kebakaran Gambut
Aswin mengingatkan bahwa kebakaran lahan gambut dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Kondisi ini memperparah perubahan iklim global jika tidak segera ditangani.
Karena itu, pemerintah harus mengarahkan perdagangan karbon untuk mencegah kebakaran dan menjaga ekosistem gambut tetap basah.
- Penulis: Reski
- Editor: Nur waida
Saat ini belum ada komentar