Aksesi Indonesia OECD Didukung Swiss dengan Dana 3 Juta Euro
- account_circle Adrian Moita
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 17
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan dengan Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Prancis (4/6/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA (duasatunews.com) – Pemerintah Swiss mengucurkan dana sebesar 3 juta euro untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin di sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris.
Airlangga mengatakan program kerja sama Swiss periode 2025-2028 menjadi bentuk dukungan nyata terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD.
Swiss mengarahkan dukungan pada tiga bidang utama. Pertama, penguatan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Kedua, peningkatan kapasitas penerapan Responsible Business Conduct (RBC). Ketiga, dukungan terhadap aksesi Indonesia ke Konvensi Anti-Suap OECD.
Saat ini, pemerintah membahas 240 instrumen hukum OECD yang tersebar dalam 32 bab. Lebih dari 60 kementerian dan lembaga ikut terlibat dalam proses tersebut.
Pemerintah menargetkan penerapan standar OECD tidak berhenti pada regulasi. Pemerintah juga ingin memastikan standar tersebut berjalan di lapangan.
Indonesia dan Swiss juga membahas penguatan kerja sama ekonomi. Kedua negara berencana menandatangani nota kesepahaman atau MoU non-binding pada 23 Juni 2026.
Kerja sama itu mencakup sektor mineral dan logam. Kedua negara berharap kemitraan tersebut dapat memperkuat rantai pasok bahan baku mineral kritis yang dibutuhkan dalam transisi energi global.
Dalam pertemuan itu, Airlangga menjelaskan reformasi struktural BUMN yang sedang dijalankan pemerintah. Pemerintah melakukan restrukturisasi dan pelepasan aset untuk meningkatkan efisiensi.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut berhasil mengurangi jumlah BUMN dan memperkuat tata kelolanya.
Ia juga menyoroti peran Danantara Indonesia. Saat ini, Danantara menerbitkan obligasi internasional untuk menarik investasi asing.
Indonesia juga akan memperkuat kerja sama dengan Swiss dalam penerapan praktik tata kelola terbaik di tingkat global.
Indonesia dan Swiss sepakat memperkuat koordinasi di sektor energi dan pangan. Kesepakatan itu muncul sebagai respons terhadap ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah.
Indonesia berhasil mendiversifikasi sumber pasokan minyak. Saat ini, pasokan dari Arab Saudi hanya sekitar 20 persen. Indonesia memperoleh pasokan lainnya dari Nigeria, Angola, Gabon, dan Amerika Serikat.
Di sektor pangan, Indonesia mengklaim telah mencapai tingkat kemandirian yang mendukung stabilitas harga. Indonesia juga mengekspor pupuk ke Australia.
Sementara itu, Swiss menjaga cadangan minyak strategis untuk kebutuhan 4 hingga 4,5 bulan. Swiss juga mempertahankan cadangan pupuk nasional dalam jumlah yang memadai.
Kementerian ESDM dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) memperluas kerja sama teknologi energi.
Kedua pihak menyiapkan pengembangan smart grids dan teknologi penyimpanan baterai. Kerja sama itu bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan energi surya di Indonesia.
- Penulis: Adrian Moita
- Editor: Nur Wayda
