Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

  • account_circle Muh. Siswandi,. S.H
  • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
  • visibility 511
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Akses keadilan hukum masih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang seharusnya melindungi warga justru sering membebani rakyat kecil melalui biaya tinggi, prosedur berlapis, dan proses panjang yang sulit mereka jangkau. Kondisi ini membuat banyak warga mengurungkan niat membawa persoalan ke ranah hukum.

Ketimpangan Penegakan Hukum Kian Terlihat

Isu ini menguat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap ketimpangan penegakan hukum. Konstitusi menjamin persamaan di hadapan hukum, namun praktik di lapangan memperlihatkan kesenjangan nyata. Warga yang memiliki modal, jaringan, dan pengetahuan hukum lebih mudah menavigasi proses peradilan, sementara masyarakat kecil tertinggal sejak tahap awal.

Prosedur Panjang dan Biaya Tinggi Jadi Hambatan

Undang-undang menempatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama. Negara juga memikul tanggung jawab untuk membuka akses keadilan hukum secara setara. Namun dalam praktik, biaya perkara, kebutuhan pendampingan advokat, serta durasi persidangan sering memaksa warga memilih antara memperjuangkan hak atau menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Kritik Akademisi dan Pegiat Bantuan Hukum

Kalangan akademisi dan pegiat bantuan hukum menilai kondisi ini sebagai persoalan struktural. Mereka mencatat bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berpihak pada pencari keadilan. Banyak perkara berhenti di tengah jalan karena warga tidak sanggup menanggung beban finansial dan administratif, bukan karena perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Rakyat kecil bukan kalah karena kebenaran tidak ada, melainkan karena sistem sering menutup jalan menuju keadilan. Ketika kekuasaan berjalan tanpa koreksi, ketimpangan pun berulang dari waktu ke waktu.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Situasi tersebut berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Ketika masyarakat melihat hukum lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu, rasa keadilan sosial ikut melemah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu sikap apatis dan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Tantangan Akses Bantuan Hukum di Daerah

Di sejumlah daerah, keterbatasan layanan bantuan hukum semakin memperparah keadaan. Tidak semua warga mengetahui haknya atas pendampingan hukum gratis, sementara jangkauan lembaga bantuan hukum masih terbatas. Akibatnya, akses keadilan hukum tidak hanya timpang secara ekonomi, tetapi juga secara geografis dan informasi.

Perlu Langkah Nyata Pembenahan Sistem Hukum

Ke depan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk membenahi sistem hukum. Penyederhanaan prosedur, transparansi biaya perkara, serta penguatan peran bantuan hukum harus menjadi prioritas kebijakan. Tanpa pembaruan tersebut, hukum akan terus dipersepsikan sebagai labirin mahal dan rumit yang menjauhkan rakyat dari keadilan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banjir Jakarta Rendam 35 RT dan 23 Ruas Jalan

    Banjir Jakarta Rendam 35 RT dan 23 Ruas Jalan

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 881
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Banjir Jakarta kembali terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah ibu kota sejak dini hari. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat banjir merendam 35 rukun tetangga (RT) dan 23 ruas jalan hingga Minggu pagi berdasarkan pemantauan pukul 09.00 WIB. Sebaran Banjir Jakarta di Permukiman Kepala Pusat […]

  • transportasi publik Jakarta Transjakarta modern

    Transportasi Publik Tumbuh karena Infrastruktur yang Makin Terintegrasi

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 291
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Penggunaan transportasi publik di Jakarta terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan itu terjadi seiring pembangunan infrastruktur dan integrasi layanan transportasi massal. Data Transjakarta menunjukkan jumlah penumpang pada 2025 mencapai 413,3 juta orang. Angka itu menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah operasional Transjakarta. Jumlah tersebut naik 41,6 juta dibanding tahun sebelumnya. Jika dibandingkan 2022, jumlah […]

  • Pertamax Turbo Dexlite Dex harga BBM naik 18 april 2026

    Harga BBM Naik: Pertamax Turbo, Dexlite, dan Dex Melonjak

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 455
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Harga BBM naik setelah PT Pertamina (Persero) menyesuaikan tarif sejumlah bahan bakar minyak nonsubsidi. Kebijakan ini berdampak langsung pada biaya transportasi, logistik, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan data resmi, harga Pertamax Turbo kini mencapai Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Selain itu, Pertamina menetapkan Dexlite sebesar Rp23.600 per liter dari […]

  • Pelantikan Direktur Utama LPUK Kemenpora oleh Erick Thohir

    Direktur Utama LPUK Kemenpora Resmi Dijabat Gustri Oktaviandi

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 505
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Direktur Utama LPUK Kemenpora Muhammad Gustri Oktaviandi resmi menjabat setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melantiknya di Jakarta, Rabu. Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah penting untuk memperkuat pengelolaan usaha dan aset olahraga nasional. Selain itu, Menpora melantik Gustri bersamaan dengan sejumlah pejabat lain di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dalam […]

  • “hukum sepekan, kasus Chromebook, Nadiem Makarim”

    Dinamika Hukum Sepekan: Dari Kasus Chromebook hingga Polemik Nobar Film

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 285
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Sejumlah peristiwa hukum menarik perhatian publik sepanjang pekan ini. Kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi isu paling menonjol. Selain itu, pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai soal larangan nobar film juga memicu perhatian masyarakat. Kejaksaan Agung menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara. Jaksa menilai Nadiem terlibat dalam dugaan […]

  • KKJ Sultra Kecam Pernyataan Kadispar Sebut Wartawan “Idiot”

    KKJ Sultra Kecam Pernyataan Kadispar Sebut Wartawan “Idiot”

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • account_circle Admin 21
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Kendari, (DUASATUNEWS.COM) — Komite Keselamatan Jurnalis Sulawesi Tenggara (KKJ Sultra) mengecam keras pernyataan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Sultra Ridwan Badalla di akun Tiktok pribadinya @eRBe#bersuara yang menyebut wartawan idiot. KKJ Sultra menilai, sebagai pejabat publik tidak sepantasnya Ridwan Badallah melontarkan ucapan yang merendahkan profesi jurnalis. KKJ. Ucapan yang merendahkan jurnalis merupakan bentuk intimidasi verbal […]

expand_less