Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

  • account_circle Muh. Siswandi,. S.H
  • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
  • visibility 500
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Akses keadilan hukum masih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang seharusnya melindungi warga justru sering membebani rakyat kecil melalui biaya tinggi, prosedur berlapis, dan proses panjang yang sulit mereka jangkau. Kondisi ini membuat banyak warga mengurungkan niat membawa persoalan ke ranah hukum.

Ketimpangan Penegakan Hukum Kian Terlihat

Isu ini menguat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap ketimpangan penegakan hukum. Konstitusi menjamin persamaan di hadapan hukum, namun praktik di lapangan memperlihatkan kesenjangan nyata. Warga yang memiliki modal, jaringan, dan pengetahuan hukum lebih mudah menavigasi proses peradilan, sementara masyarakat kecil tertinggal sejak tahap awal.

Prosedur Panjang dan Biaya Tinggi Jadi Hambatan

Undang-undang menempatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama. Negara juga memikul tanggung jawab untuk membuka akses keadilan hukum secara setara. Namun dalam praktik, biaya perkara, kebutuhan pendampingan advokat, serta durasi persidangan sering memaksa warga memilih antara memperjuangkan hak atau menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Kritik Akademisi dan Pegiat Bantuan Hukum

Kalangan akademisi dan pegiat bantuan hukum menilai kondisi ini sebagai persoalan struktural. Mereka mencatat bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berpihak pada pencari keadilan. Banyak perkara berhenti di tengah jalan karena warga tidak sanggup menanggung beban finansial dan administratif, bukan karena perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Rakyat kecil bukan kalah karena kebenaran tidak ada, melainkan karena sistem sering menutup jalan menuju keadilan. Ketika kekuasaan berjalan tanpa koreksi, ketimpangan pun berulang dari waktu ke waktu.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Situasi tersebut berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Ketika masyarakat melihat hukum lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu, rasa keadilan sosial ikut melemah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu sikap apatis dan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Tantangan Akses Bantuan Hukum di Daerah

Di sejumlah daerah, keterbatasan layanan bantuan hukum semakin memperparah keadaan. Tidak semua warga mengetahui haknya atas pendampingan hukum gratis, sementara jangkauan lembaga bantuan hukum masih terbatas. Akibatnya, akses keadilan hukum tidak hanya timpang secara ekonomi, tetapi juga secara geografis dan informasi.

Perlu Langkah Nyata Pembenahan Sistem Hukum

Ke depan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk membenahi sistem hukum. Penyederhanaan prosedur, transparansi biaya perkara, serta penguatan peran bantuan hukum harus menjadi prioritas kebijakan. Tanpa pembaruan tersebut, hukum akan terus dipersepsikan sebagai labirin mahal dan rumit yang menjauhkan rakyat dari keadilan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat kebijakan energi dan stimulus ekonomi pemerintah Indonesia

    Kebijakan Energi dan Stimulus Ekonomi Dibahas

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 484
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Kebijakan energi dan stimulus ekonomi menjadi fokus dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang diikuti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pemerintah menggelar rapat ini untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Sekretariat Kabinet menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta, Selasa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat secara daring melalui konferensi […]

  • BYD Salip Tesla, Jadi Raja Mobil Listrik Dunia

    BYD Salip Tesla, Jadi Raja Mobil Listrik Dunia

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 813
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – BYD geser Tesla EV pada 2025 setelah produsen otomotif asal China tersebut mencatat penjualan kendaraan listrik tertinggi secara global. Pergeseran ini mengubah peta persaingan industri otomotif dunia yang sebelumnya dikuasai produsen Amerika Serikat. Keberhasilan BYD mencerminkan pergeseran kekuatan industri EV global menuju Asia, seiring meningkatnya kapasitas produksi dan efisiensi biaya. Dominasi Produsen […]

  • IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

    IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 615
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com | IPMKU Jakarta mendesak pemerintah segera mengaudit izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Desakan tersebut mereka suarakan melalui Aksi Jilid IV sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Senin (26/01/26). Dalam aksi unjuk rasa itu, massa IPMKU Jakarta memusatkan sorotan pada aktivitas PT Kembar Emas […]

  • "Parkir nontunai Tanah Abang, QR code pembayaran e-Parking, petugas Dishub mengatur lalu lintas di Jakarta."

    “Solusi Parkir Liar: DPRD DKI Dorong Penerapan Sistem Nontunai di Tanah Abang”

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 398
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com}— Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mengusulkan penerapan sistem parkir nontunai Tanah Abang sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah parkir liar yang semakin berkembang. Tanah Abang, yang dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta, sering kali menjadi sorotan publik terkait maraknya parkir ilegal yang mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas. Dengan […]

  • Riva Siahaan divonis penjara saat sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Tok! Riva Siahaan Dijatuhi Hukuman 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Migas

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 539
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Riva Siahaan selama 9 tahun penjara. Riva merupakan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Perkara ini menyangkut korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Selain pidana badan, majelis hakim menjatuhkan denda Rp1 miliar kepada Riva. Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji membacakan […]

  • penertiban aset Pemprov Sultra di sekitar rumah Nur Alam Kendari

    Nur Alam Keberatan Cara Pemprov Sultra Tertibkan Aset Daerah

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 776
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Penertiban aset Pemprov Sultra di sekitar kediaman mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode, Nur Alam, memicu keberatan. Nur Alam menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) belum mengedepankan komunikasi, etika pemerintahan, dan prosedur hukum. Penertiban Aset Pemprov Sultra Dipersoalkan Nur Alam Nur Alam menegaskan dirinya tidak pernah menguasai aset daerah. Ia hanya […]

expand_less