Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit
- account_circle Muh. Siswandi,. S.H
- calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
- visibility 360
- comment 0 komentar
- print Cetak
Muh. Siswandi,. S.H
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com – Akses keadilan hukum masih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang seharusnya melindungi warga justru sering membebani rakyat kecil melalui biaya tinggi, prosedur berlapis, dan proses panjang yang sulit mereka jangkau. Kondisi ini membuat banyak warga mengurungkan niat membawa persoalan ke ranah hukum.
Ketimpangan Penegakan Hukum Kian Terlihat
Isu ini menguat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap ketimpangan penegakan hukum. Konstitusi menjamin persamaan di hadapan hukum, namun praktik di lapangan memperlihatkan kesenjangan nyata. Warga yang memiliki modal, jaringan, dan pengetahuan hukum lebih mudah menavigasi proses peradilan, sementara masyarakat kecil tertinggal sejak tahap awal.
Prosedur Panjang dan Biaya Tinggi Jadi Hambatan
Undang-undang menempatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama. Negara juga memikul tanggung jawab untuk membuka akses keadilan hukum secara setara. Namun dalam praktik, biaya perkara, kebutuhan pendampingan advokat, serta durasi persidangan sering memaksa warga memilih antara memperjuangkan hak atau menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Kritik Akademisi dan Pegiat Bantuan Hukum
Kalangan akademisi dan pegiat bantuan hukum menilai kondisi ini sebagai persoalan struktural. Mereka mencatat bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berpihak pada pencari keadilan. Banyak perkara berhenti di tengah jalan karena warga tidak sanggup menanggung beban finansial dan administratif, bukan karena perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Rakyat kecil bukan kalah karena kebenaran tidak ada, melainkan karena sistem sering menutup jalan menuju keadilan. Ketika kekuasaan berjalan tanpa koreksi, ketimpangan pun berulang dari waktu ke waktu.
Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Situasi tersebut berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Ketika masyarakat melihat hukum lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu, rasa keadilan sosial ikut melemah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu sikap apatis dan ketidakpatuhan terhadap hukum.
Tantangan Akses Bantuan Hukum di Daerah
Di sejumlah daerah, keterbatasan layanan bantuan hukum semakin memperparah keadaan. Tidak semua warga mengetahui haknya atas pendampingan hukum gratis, sementara jangkauan lembaga bantuan hukum masih terbatas. Akibatnya, akses keadilan hukum tidak hanya timpang secara ekonomi, tetapi juga secara geografis dan informasi.
Perlu Langkah Nyata Pembenahan Sistem Hukum
Ke depan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk membenahi sistem hukum. Penyederhanaan prosedur, transparansi biaya perkara, serta penguatan peran bantuan hukum harus menjadi prioritas kebijakan. Tanpa pembaruan tersebut, hukum akan terus dipersepsikan sebagai labirin mahal dan rumit yang menjauhkan rakyat dari keadilan.
- Penulis: Muh. Siswandi,. S.H
- Editor: Rahman
- Sumber: Copyright © 2026 duasatunews.com
Saat ini belum ada komentar