Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Aliansi JANGKAR Nusantara Gelar Aksi Jilid II Kawal Penanganan Dugaan Korupsi Program PSR Kabupaten Kolaka.

Aliansi JANGKAR Nusantara Gelar Aksi Jilid II Kawal Penanganan Dugaan Korupsi Program PSR Kabupaten Kolaka.

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
  • visibility 258
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

kendari, (duasatunews.com) — Aksi yang berlangsung pada Selasa 11 agustus 2026 tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap proses penegakan hukum, khususnya penanganan perkara yang saat ini berada dalam proses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka.

Koordinator Aksi Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR Nusantara) Sultra, Ian Saputra, mengatakan pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau menyatakan bersalah pihak tertentu. Menurutnya, JANGKAR Nusantara hanya ingin memastikan proses hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.

“Kami tidak meminta seseorang dinyatakan bersalah tanpa bukti. Kami juga tidak meminta penetapan tersangka berdasarkan tekanan massa. Yang kami minta adalah proses hukum berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ian saputra

Dalam pernyataan sikapnya, JANGKAR Nusantara mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara melakukan monitoring, pengawasan, evaluasi, dan supervisi terhadap penanganan dugaan perkara korupsi PSR Kabupaten Kolaka oleh Kejari Kolaka.

JANGKAR juga menilai fungsi pengawasan dan supervisi diperlukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai kewenangan serta tidak dipengaruhi kepentingan politik, jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan pihak tertentu.

Selain itu, JANGKAR Nusantara meminta agar seluruh rangkaian perkara ditelusuri secara menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh aparat penegak hukum.

“Kami mendorong agar seluruh pihak yang memiliki relevansi dengan perkara didalami berdasarkan keterangan, dokumen, dan alat bukti. Tetapi tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

Desak Kejati Sultra Pastikan Tak Ada Intervensi

Dalam tuntutannya, JANGKAR Nusantara mendesak Kejati Sultra memastikan penanganan perkara oleh Kejari Kolaka berjalan profesional, objektif, independen, dan berdasarkan fakta serta alat bukti.

JANGKAR juga meminta Kejati Sultra melakukan evaluasi apabila dalam proses monitoring dan supervisi ditemukan kendala atau hal-hal yang berpotensi menghambat penanganan perkara.

Selain itu, mereka meminta tidak terjadi diskriminasi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun dalam proses hukum.

“Tidak boleh ada kekebalan hukum karena jabatan, kedudukan politik, hubungan kekuasaan maupun faktor lainnya,” tegasnya.

JANGKAR Nusantara juga meminta Kejati Sultra memberikan perhatian terhadap perkara yang telah menjadi perhatian publik serta menjaga integritas institusi kejaksaan dan kepercayaan masyarakat dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Minta Kejari Kolaka Usut Secara Tuntas

Selain menyampaikan tuntutan kepada Kejati Sultra, JANGKAR Nusantara juga meminta Kejari Kolaka mengusut dan mendalami dugaan perkara PSR Kabupaten Kolaka secara profesional dan tuntas.

Kejari Kolaka didesak menelusuri seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan fakta dan alat bukti serta memeriksa pihak-pihak yang memiliki relevansi terhadap perkara sesuai keterangan, dokumen, dan alat bukti yang diperoleh.

JANGKAR juga meminta proses hukum dilakukan tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak setiap pihak yang diperiksa.

“Yang kami dorong adalah kepastian hukum. Jangan sampai perkara berlarut-larut tanpa kejelasan. Biarkan proses berjalan sesuai tahapan hukum sampai diperoleh kesimpulan berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti yang sah,” jelasnya

Soroti Aspek Etik di DPRD Sultra

Dalam aksi tersebut, JANGKAR Nusantara juga menyampaikan aspirasi kepada MKD/Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tenggara.

Ian saputra juga menjelaskan, aspek hukum pidana dan aspek etik kelembagaan merupakan dua ranah yang berbeda. Karena itu pihaknya meminta mekanisme etik tetap berjalan , apabila terdapat dasar yang cukup terkait dugaan pelanggaran etik

“Pemeriksaan bukan vonis Pidana melainkan pemeriksaan etik merupakan mekanisme kelembagaan untuk. Menilai kepatuhan , integritas dan perilaku anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Ian saputra.

JANGKAR NUSANTARA Meminta MKD/majelis kehormatan DPRD SULTRA menerima dan menindak lanjuti aspirasi dan informasi masyarakat sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Lembaga etik harus bekerja objektif dan independen serta tidak menjadi alat perlindungan politik bagi pihak tertentu pungkasnya.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • USS Gerald R. Ford ke Timur Tengah dalam pengerahan resmi Angkatan Laut AS

    USS Gerald Ford Dikerahkan ke Timur Tengah

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 628
    • 0Komentar

    MOSKOW, (duasatunews.com) – USS Gerald Ford dikerahkan ke Timur Tengah bersama kapal-kapal pengiringnya. Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah ini setelah menilai situasi keamanan kawasan semakin sensitif dan membutuhkan peningkatan kewaspadaan militer. Pengerahan tersebut menjadi bagian dari strategi Washington untuk menjaga stabilitas regional. Selain itu, Amerika Serikat ingin memastikan kepentingan militernya tetap terlindungi di jalur strategis […]

  • Perlindungan Anak Dunia Digital melalui kolaborasi Kementerian PPPA dan 15 kementerian serta lembaga

    Kementerian PPPA Gandeng 15 K/L Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Perlindungan Anak Dunia Digital menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Untuk memperkuat upaya tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggandeng 15 kementerian dan lembaga (K/L) dalam menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun […]

  • Kurangi Rasa Ingin Tahu tentang Orang, Perbanyak Minat pada Ide dan Gagasan

    Kurangi Rasa Ingin Tahu tentang Orang, Perbanyak Minat pada Ide dan Gagasan

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 680
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Di tengah derasnya arus informasi dan media sosial, masyarakat perlu menempatkan rasa ingin tahu secara lebih bijak. Daripada mengorek kehidupan pribadi orang lain, publik sebaiknya mengarahkan perhatian pada ide dan gagasan yang mendorong pertumbuhan intelektual. Sebuah unggahan reflektif menegaskan bahwa rasa ingin tahu yang salah arah sering memicu penilaian, prasangka, dan kelelahan […]

  • demo buruh DPR 2026 di Jakarta dengan tuntutan tolak outsourcing dan kenaikan upah

    1.948 Personel Amankan Demo Buruh di DPR, Lalin Berpotensi Padat

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 546
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Demo buruh DPR 2026 kembali berlangsung di Jakarta Pusat. Selain itu, aparat meningkatkan pengamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pengamanan Aksi oleh Aparat Gabungan Aparat gabungan menyiagakan 1.948 personel untuk mengawal aksi di depan gedung DPR RI, Kamis (16/4/2026). Dengan demikian, aparat menjaga keamanan dan mengatur jalannya aksi. Kasi Humas Polres Jakarta Pusat, Iptu Erlyn […]

  • Rektor Universitas Jember bersama 20 peserta magang mahasiswa Unej di Thailand berfoto di aula LPMPP sebelum keberangkatan program internasional.

    20 Mahasiswa FKIP Unej Siap Taklukkan Tantangan Global Lewat Magang Mengajar di Thailand

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 483
    • 0Komentar

    Jakarta, (Dua stunews.com) — Program magang mahasiswa Unej di Thailand menjadi langkah strategis Universitas Jember untuk memperluas pengalaman internasional mahasiswa. Selain itu, sebanyak 20 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) akan menjalani praktik mengajar lintas budaya mulai 17 Mei 2026.Universitas Jember memberangkatkan 20 mahasiswa FKIP untuk mengikuti program internasional di Thailand. Selanjutnya, Rektor Universitas […]

  • pelatihan karya ilmiah LP2D

    Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa dan Peneliti Muda

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle Ahmat
    • visibility 957
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pelatihan karya ilmiah menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa dan peneliti muda. Oleh karena itu, kemampuan menulis karya ilmiah yang baik sangat menentukan kualitas riset. Selain itu, keterampilan ini juga membuka peluang publikasi di jurnal bereputasi. Menjawab kebutuhan tersebut, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) menggelar pelatihan khusus di Jakarta. Peserta dari Berbagai […]

expand_less