Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Kepala Adat Soroti Dugaan Penimbunan Anak Sungai di Wilayah Adat Muara Malungai

Kepala Adat Soroti Dugaan Penimbunan Anak Sungai di Wilayah Adat Muara Malungai

  • account_circle usupriyadi.tim
  • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
  • visibility 102
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Barito selatan, (DUASATUNEWS.COM) — Kondisi lingkungan di wilayah adat Muara Malungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, menjadi perhatian masyarakat adat menyusul dugaan kerusakan dan penimbunan alur sungai yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan dan pertambangan batu bara PT MUTU.

Hal tersebut disampaikan Pak Sabtu, yang juga dikenal sebagai Bapak Pino, selaku Kepala Adat Muara Malungai, kepada awak media dalam wawancara pada Selasa, 1 September 2026, sekitar pukul 19.00 WIB.

Menurut Pak Sabtu, kondisi tersebut diketahui setelah dirinya melakukan peninjauan langsung ke kawasan hulu dan sejumlah alur sungai yang berada di wilayah adat Muara Malungai.

Dalam peninjauan tersebut, ia mengaku melihat adanya perubahan kondisi pada Sungai Arang dan Sungai Dewi yang merupakan anak Sungai Moromlongai.

Diduga Tertimbun Material Overburden

Pak Sabtu menuturkan, bahwa aktivitas pembukaan lahan dan pertambangan PT MUTU diduga menyebabkan material tanah penutup atau overburden (OB) masuk dan menimbun alur sungai.

Menurut keterangannya, material tanah tersebut ditimbunkan dalam jumlah besar sehingga menyebabkan perubahan pada bentuk fisik alur sungai dan mengganggu fungsi aliran air alami.

“Alur sungai sudah tertimbun dan kondisi sungainya tidak lagi seperti sebelumnya,” ujar Pak Sabtu saat di konfirmasi langsung oleh awak media.

Ia juga menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena sungai memiliki fungsi penting bagi keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah adat tersebut.

Alur Sungai Mengalami Perubahan

Lebih lanjut, Pak Sabtu menyampaikan bahwa timbunan material dalam jumlah besar menyebabkan sebagian alur Sungai Arang dan Sungai Dewi mengalami perubahan dari kondisi sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menyangkut perubahan bentang alam, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap sistem tata air dan ekosistem di kawasan tersebut.

Bagi masyarakat adat Muara Malungai, sungai dan kawasan alam di sekitarnya merupakan bagian dari ruang hidup yang memiliki nilai ekologis dan sosial.

Kepala Adat Mengaku Melihat Langsung

Pak Sabtu menegaskan, informasi mengenai kondisi tersebut bukan hanya berdasarkan cerita dari pihak lain. Ia mengaku melihat langsung kondisi kawasan saat melakukan peninjauan lapangan.

Menurut dia, perubahan dan aktivitas yang terjadi di kawasan tersebut berlangsung secara terbuka. Namun, ia menyatakan belum melihat adanya komunikasi atau sosialisasi yang memadai dengan pemangku adat dan masyarakat setempat terkait perubahan alur sungai tersebut.

Lembaga Adat Siapkan Langkah

Atas kondisi tersebut, Lembaga Adat Muara Malungai menyatakan akan mengambil langkah untuk menyikapi persoalan tersebut.

Pak Sabtu mendorong adanya kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga adat agar persoalan lingkungan di wilayah adat dapat ditangani secara serius, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, lembaga adat juga tengah mengkaji perangkat hukum adat yang berlaku di wilayah Muara Malungai.

Kajian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menentukan langkah adat apabila nantinya ditemukan adanya tindakan yang dinilai merusak lingkungan atau mengganggu tatanan alam di wilayah adat.

Minta Pemerintah Turun ke Lapangan

Pak Sabtu berharap pemerintah daerah dan instansi terkait tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sungai dan kawasan sekitarnya.

Menurutnya, pemeriksaan lapangan penting dilakukan agar kondisi sebenarnya dapat diketahui secara objektif serta seluruh pihak yang berkepentingan dapat memberikan penjelasan.

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat adat Muara Malungai. Mereka berharap penyelesaian dilakukan secara adil dan transparan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak-hak masyarakat adat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alasan KPK SP3 Kasus Suap Nikel Konawe Janggal! Eks Pimpinan Siap Debat dengan Setyo Budiyanto Cs

    Alasan KPK SP3 Kasus Suap Nikel Konawe Janggal! Eks Pimpinan Siap Debat dengan Setyo Budiyanto Cs

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 705
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com — SP3 KPK Konawe Utara menuai sorotan publik setelah mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, menilai penghentian penyidikan kasus tambang nikel tersebut berpotensi membuka intervensi dan melemahkan penegakan hukum. Menurut Novel, kewenangan SP3 membuka ruang masuknya kepentingan eksternal. Akibatnya, independensi KPK berisiko terganggu. Selain itu, ia menilai kewenangan tersebut mengubah cara lembaga […]

  • Kutukan Kinerja: Mengapa ASN Produktif Sulit Berkembang?

    Kutukan Kinerja: Mengapa ASN Produktif Sulit Berkembang?

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 628
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Program pelatihan ASN daerah belum mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten. Setiap awal tahun, pemerintah daerah menggelar bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kewajiban 20 jam pelajaran (JP) aparatur sipil negara. Namun, banyak instansi masih menentukan peserta tanpa mengaitkannya dengan kinerja dan kebutuhan unit kerja. Pengembangan Kompetensi Aparatur Masih […]

  • Ilustrasi pasar gelap chip AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok di atas papan sirkuit semikonduktor

    Pasar Gelap Chip AI ke China Terbongkar, Nilai Transaksi Tembus Rp 2,7 Triliun

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 328
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dugaan penyelundupan chip kecerdasan buatan (AI) senilai US$160 juta atau sekitar Rp 2,7 triliun ke China. Otoritas federal menemukan praktik tersebut setelah melakukan investigasi selama delapan bulan sejak Oktober 2024. Jaksa menjerat Fanyue Gong dan Benlin Yuan sebagai terdakwa utama. Pengadilan akan menggelar sidang juri terhadap keduanya […]

  • KPK cari Silmy Karim terkait OTT Imigrasi Jakarta Barat

    KPK Masih Cari Silmy Karim, Keberadaan Wamen Imipas Disebut Terakhir Terpantau di Jakarta

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. KPK cari Silmy Karim setelah tim penyidik mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing. KPK menyebut Silmy Karim terakhir berada di wilayah Jakarta […]

  • PHK 2026 akibat AI di perusahaan global, karyawan meninggalkan kantor setelah pemutusan kerja

    Gelombang PHK 2026 Makin Ganas, AI Jadi Pemicu Utama

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 263
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) global terus meningkat sepanjang awal 2026. Dalam empat bulan pertama, banyak perusahaan besar memangkas tenaga kerja dan menunda perekrutan baru. Perusahaan mengambil langkah ini karena mereka meningkatkan investasi pada teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendorong efisiensi operasional. Sejumlah perusahaan teknologi memimpin tren ini. Meta memangkas sekitar 10% tenaga […]

  • modal minimum bank daerah dibahas Komisi II DPR RI

    DPR Kawal Ketat Wacana Kenaikan Modal Minimum demi Jaga Daya Tahan Bank Daerah

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 423
    • 1Komentar

    BANJARMASIN, Duasatunews.com — kebijakan modal minimum bank daerah menjadi perhatian serius DPR RI. Parlemen menilai kebijakan tersebut harus melindungi stabilitas perbankan tanpa menekan keuangan pemerintah daerah. Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan DPR mengawal setiap pembahasan kebijakan modal minimum bank daerah secara ketat. Ia menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai […]

expand_less