Trump: PBB Tidak Berguna, Dewan Perdamaian Gaza Dinilai Bisa Gantikan Perannya
- account_circle Darman
- calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
- visibility 458
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta|duasatunews.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu polemik global. Ia menyatakan secara terbuka bahwa Trump nilai PBB tidak berguna dan membuka peluang pengalihan peran organisasi dunia tersebut kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk mengawasi Jalur Gaza pascaperang.
Trump Tegaskan Kritik terhadap PBB
Trump menyampaikan pernyataan itu langsung kepada wartawan pada Selasa (20/1). Ketika wartawan menanyakan kemungkinan penggantian peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Trump menjawab singkat, “Mungkin saja.” Ia menilai PBB gagal memaksimalkan perannya dalam menangani konflik internasional, termasuk konflik berkepanjangan di Gaza.
Media internasional Reuters melaporkan pernyataan tersebut dan menyoroti sikap Trump yang semakin skeptis terhadap efektivitas lembaga multilateral. Reuters mencatat bahwa Trump tetap mengklaim dirinya mendukung PBB, meski kerap melontarkan kritik keras.
Amerika Serikat Bentuk Dewan Perdamaian Gaza
Pemerintah Amerika Serikat membentuk Dewan Perdamaian pada 15 Januari. Trump memimpin langsung badan tersebut. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ikut bergabung sebagai anggota. Dewan ini mengawasi pemerintahan sementara Gaza setelah konflik bersenjata berakhir.
Langkah ini mempertegas peran Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebelumnya, dinamika kebijakan Washington di kawasan itu juga muncul dalam artikel Amerika Serikat dan Konflik Palestina–Israel di duasatunews.com. Banyak pengamat menilai pembentukan Dewan Perdamaian sebagai kelanjutan strategi geopolitik AS.
Pakar Soroti Risiko Dominasi Kekuasaan
Sejumlah pakar hubungan internasional dan pembela hak asasi manusia langsung menyampaikan kritik. Mereka menilai struktur Dewan Perdamaian membuka ruang dominasi kekuasaan eksternal. Para pengamat menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pascaperang harus tetap menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina.
Kekhawatiran tersebut juga berkaitan dengan kondisi kemanusiaan di Gaza, seperti yang diulas dalam laporan Situasi Terkini Jalur Gaza Pascaperang di duasatunews.com.
Dewan Keamanan PBB Beri Mandat
Secara hukum internasional, Dewan Keamanan PBB mengesahkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza melalui resolusi pada 17 November. Resolusi itu memberikan kewenangan kepada Dewan Perdamaian untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF). Pasukan ini menjaga keamanan dan melatih kepolisian Palestina sesuai mandat PBB.
Gedung Putih menyatakan Dewan Perdamaian fokus pada administrasi pemerintahan sementara, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi Gaza. Pemerintah AS mengklaim seluruh mandat tersebut sejalan dengan 20 poin rencana perdamaian Trump. Hingga kini, PBB belum menyampaikan tanggapan resmi atas pernyataan Trump tersebut.
