Breaking News
light_mode
Beranda » News » BBM Nonsubsidi Naik, Pemprov DKI Ambil Langkah

BBM Nonsubsidi Naik, Pemprov DKI Ambil Langkah

  • account_circle Reski
  • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
  • visibility 326
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)//Kebijakan BBM nonsubsidi naik mulai berlaku sejak Sabtu (18/4/2026). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons dengan menyiapkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan bakar non-subsidi.

Ia melihat kondisi ini sebagai momentum untuk mendorong perubahan perilaku penggunaan kendaraan pribadi. Karena itu, pemerintah daerah mengarahkan warga agar mulai beralih ke transportasi umum yang lebih efisien dan terjangkau.

Dorongan Beralih ke Transportasi Publik

Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memperkuat layanan transportasi publik. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kenyamanan, ketepatan waktu, serta aksesibilitas agar masyarakat lebih tertarik menggunakan moda umum.

Menurutnya, langkah ini bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga bagian dari upaya mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Dengan semakin banyak warga beralih ke transportasi umum, beban lalu lintas diharapkan berkurang secara bertahap.

Rincian Penyesuaian Harga

Penyesuaian harga terjadi pada beberapa jenis bahan bakar, di antaranya:

  • Pertamax Turbo menjadi Rp 19.400 per liter
  • Dexlite menjadi Rp 23.600 per liter
  • Pertamina Dex menjadi Rp 23.900 per liter

Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap tidak mengalami perubahan.

Dampak bagi Aktivitas Warga

Kenaikan harga bahan bakar ini berpotensi memengaruhi pengeluaran masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi. Banyak warga mulai mempertimbangkan alternatif transportasi yang lebih hemat dan efisien.

Selain itu, perubahan ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam melakukan perjalanan, misalnya dengan mengurangi perjalanan yang tidak mendesak atau berbagi kendaraan.

Peluang Perbaikan Transportasi Kota

Di sisi lain, pemerintah melihat kondisi ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi massal seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Jika dikelola dengan baik, peralihan ke transportasi umum tidak hanya mengurangi biaya masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup di perkotaan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap mobilitas warga menjadi lebih efisien, lingkungan lebih bersih, dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat berkurang.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Windi anggraini

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggaran BGN Ratusan Triliun Rupiah Bocor, KOGAMTI Minta Pecat Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana

    Anggaran BGN Ratusan Triliun Rupiah Bocor, KOGAMTI Minta Pecat Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 25.405
    • 10Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Dugaan dapur fiktif MBG mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan banyak persoalan serius. Komite Generasi Muda Timur Indonesia (KOGAMTI) menemukan dugaan 12.000 dapur fiktif yang tersebar di berbagai daerah. […]

  • Puan Maharani menekankan etika dalam mengkritik saat konferensi pers di DPR RI

    Kritik Disorot, Puan Maharani Tekankan Etika dan Saling Hormat dalam Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 256
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya etika dalam mengkritik di tengah meningkatnya laporan hukum terhadap pengamat dan akademisi. Ia menilai masyarakat tetap perlu menjaga kesantunan saat menyampaikan pendapat di ruang publik agar tidak memicu polemik berkepanjangan. Puan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dijaga. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan […]

  • KUHAP Baru KPK: Tersangka Tak Ditampilkan

    KUHAP Baru KPK: Tersangka Tak Ditampilkan

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 569
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — KUHAP baru KPK mendorong perubahan dalam pola penyampaian informasi publik. Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan tidak menampilkan tersangka dalam konferensi pers penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).👉 Tautan internal: https://duasatunews.com/tag/hukum Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi […]

  • Ilustrasi penghapusan tunggakan iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP kelas 3

    Penghapusan Tunggakan Iuran JKN Disiapkan Pemerintah

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 565
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Penghapusan tunggakan iuran JKN menjadi kebijakan yang pemerintah siapkan untuk membantu peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengurangi beban administrasi peserta. Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana tersebut dalam […]

  • Ilustrasi ambil paspor diwakilkan di kantor imigrasi dengan dokumen seperti surat kuasa, KTP, dan kartu keluarga.

    Ambil Paspor Diwakilkan: Syarat dan Dokumen

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 405
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Pengambilan paspor diwakilkan memberi solusi praktis bagi pemohon yang tidak bisa datang ke kantor imigrasi. Layanan ini membantu masyarakat menyelesaikan administrasi tanpa hadir langsung. Selain itu, kebijakan ini memudahkan pekerja dengan jadwal padat dan pemohon dari luar kota. Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan batas pengambilan paspor selama 30 hari setelah selesai. Jika pemohon melewati batas tersebut, […]

  • Sidang Perdana Immanuel Ebenezer di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

    Sidang Perdana Immanuel Ebenezer, KPK Ungkap Rp201 M

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 536
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Sidang Perdana Immanuel Ebenezer berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025 itu menghadapi dakwaan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jaksa penuntut umum langsung membacakan surat dakwaan dalam agenda pertama tersebut. Pengadilan membuka persidangan untuk umum […]

expand_less