Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Tambang Ilegal Kawasan Hutan: Modus Makin Canggih

Tambang Ilegal Kawasan Hutan: Modus Makin Canggih

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
  • visibility 629
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, mengungkap tantangan teknis saat tim melacak tambang ilegal di kawasan hutan. Satgas PKH menerima laporan analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyoroti dugaan perputaran dana besar dari penambangan emas ilegal.

Barita menyebut medan sulit dan lokasi rawan sebagai hambatan utama. Selain itu, pelaku kini menyamarkan operasi tambang agar lolos dari pemantauan satelit.
“Modus tambang ilegal sekarang semakin canggih,” ujar Barita

Tambang Ilegal Kawasan Hutan Jadi Tantangan Satgas PKH

PPATK menyerahkan laporan analisis dugaan aliran dana dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) periode 2023–2025 kepada Satgas PKH. Nilai perputaran uang yang terdeteksi mendekati Rp 1.000 triliun atau Rp 992 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan pihaknya telah meneruskan hasil analisis itu kepada penyidik kejahatan lingkungan.

Satgas PKH Verifikasi Lokasi dan Turun ke Lapangan

Satgas PKH kini memverifikasi lokasi tambang ilegal melalui audit dan investigasi lapangan. Tim memanfaatkan pemetaan kawasan hutan untuk menelusuri aktivitas ilegal di berbagai wilayah.

Barita menegaskan luasnya kawasan hutan Indonesia meningkatkan tingkat kesulitan. Meski begitu, tim terus bergerak melakukan penyelidikan, investigasi, dan peninjauan lapangan.

Teknologi Geospasial Jadi Andalan Pelacakan

Dalam pelacakan, Satgas PKH menggunakan teknologi geospasial dan metode scientific investigation. Tim memetakan lokasi, durasi aktivitas, serta memperkirakan jumlah sumber daya alam yang pelaku ambil secara ilegal.

Hingga kini, Satgas PKH menguasai kembali 8.822,26 hektare lahan tambang ilegal. Lahan itu berasal dari 75 korporasi yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

“Di Sulawesi Tenggara terdapat 167 titik, Sulawesi Tengah 18 titik, dan Maluku Utara 13 titik,” kata Barita.

Nikel hingga Batu Kapur Jadi Sasaran Tambang Ilegal

Pelaku menambang nikel, batu bara, pasir kuarsa, dan batu kapur secara ilegal. Satgas PKH memanggil 32 korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebanyak 22 perusahaan memenuhi panggilan. Sebagian menyatakan kesanggupan membayar denda administratif, sementara yang lain mengajukan keberatan atau tidak hadir.

Selain menertibkan tambang ilegal, Satgas PKH menertibkan alih fungsi hutan menjadi kebun sawit seluas sekitar 4,09 juta hektare. Pemerintah kemudian menyerahkan sebagian lahan itu kepada BUMN dan kementerian terkait untuk memulihkan fungsinya sebagai hutan lindung dan taman nasional.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hilirisasi Riset BRMP Didorong Komisi IV DPR RI untuk Petani

    DPR RI Dorong Inovasi BRMP Diterapkan hingga Tingkat Petani

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 833
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Komisi IV DPR RI mendorong agar inovasi dan riset Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) dapat dimanfaatkan langsung oleh petani. Komisi menilai hasil riset tidak boleh berhenti di laboratorium. Dorongan tersebut muncul dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke BRMP Hortikultura di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1). Dalam kunjungan […]

  • Warga memecah batu gamping di pegunungan Desa Nambo, Morowali, Sulawesi Tengah

    DPRD Sulteng Tekan Pencabutan IUP Tambang Batu Gamping demi Lindungi Karst Banggai Kepulauan

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 394
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com)– DPRD Sulawesi Tengah menyoroti IUP tambang batu gamping di Banggai Kepulauan. Komisi III mendesak gubernur mencabut seluruh izin dan menghentikan aktivitas tambang. Ketua Komisi III, Dandy Adhi Prabowo, menyampaikan rekomendasi tersebut dalam rapat. DPRD mencatat 23 izin tersebar di wilayah itu. Lima izin sudah masuk tahap operasi produksi. Sebanyak 18 izin masih tahap […]

  • Kepemimpinan Irham Kalenggo di Konawe Selatan

    Irham Kalenggo dan Jalan Baru Pembangunan Konawe Selatan

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.178
    • 0Komentar

    Kepemimpinan Daerah di Persimpangan KepentinganOleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.I.Kom JAKARTA, duasatunews.com | Kepemimpinan daerah tidak hanya menyangkut kemampuan mengelola birokrasi. Seorang kepala daerah juga harus mampu menavigasi berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga tekanan globalisasi yang kian kuat. Dalam konteks ini, Konawe Selatan (Konsel) menempati posisi strategis. Kabupaten yang dikenal sebagai lumbung pangan serta […]

  • IPC TPK Panjang tambah QCC Post Panamax di Pelabuhan Panjang Lampung

    Arus Petikemas di Pelabuhan Panjang Terus Naik

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 289
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – IPC Terminal Petikemas Area Panjang menambah satu unit Quay Container Crane (QCC) Post Panamax untuk memperkuat kapasitas bongkar muat di Pelabuhan Panjang, Lampung. Langkah itu mendukung kelancaran arus logistik di Sumatera bagian selatan. Manager IPC TPK Area Panjang Anang Subagyono mengatakan crane baru tiba menggunakan kapal MV Zheng Hua 37 dari China. Pelindo […]

  • 300 jembatan perintis TNI AD di daerah terpencil Indonesia

    300 Jembatan Perintis Rampung, Presiden Terima Laporan TNI AD

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 355
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Prabowo Subianto menerima laporan penyelesaian 300 jembatan perintis dalam tiga bulan terakhir. Proyek ini menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak menyampaikan laporan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026). Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, serta jajaran TNI AD menghadiri rapat itu. Teddy menjelaskan TNI Angkatan Darat […]

  • Harga BBM Turun per 1 Januari 2026, Masyarakat Sambut Positif

    Harga BBM Turun per 1 Januari 2026, Masyarakat Sambut Positif

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 754
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai 1 Januari 2026 di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pemerintah mengambil langkah ini setelah melakukan evaluasi rutin bersama badan usaha migas. Penyesuaian harga tersebut mengikuti perkembangan ekonomi nasional dan pergerakan harga energi global. BBM Non Subsidi Mengalami Penurunan Pemerintah menurunkan harga beberapa […]

expand_less