Breaking News
light_mode
Beranda » 21 News » Irham Kalenggo dan Jalan Baru Pembangunan Konawe Selatan

Irham Kalenggo dan Jalan Baru Pembangunan Konawe Selatan

  • account_circle Afs
  • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
  • visibility 1.178
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kepemimpinan Daerah di Persimpangan Kepentingan
Oleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.I.Kom

JAKARTA, duasatunews.com | Kepemimpinan daerah tidak hanya menyangkut kemampuan mengelola birokrasi. Seorang kepala daerah juga harus mampu menavigasi berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga tekanan globalisasi yang kian kuat. Dalam konteks ini, Konawe Selatan (Konsel) menempati posisi strategis. Kabupaten yang dikenal sebagai lumbung pangan serta memiliki potensi sumber daya alam besar ini kini memasuki fase penting di bawah kepemimpinan Bupati Irham Kalenggo.

Sejumlah pihak menilai Irham Kalenggo berhasil menghadirkan arah baru pembangunan daerah. Penilaian tersebut tidak bertumpu pada pencapaian simbolik, melainkan pada pendekatan pembangunan yang lebih terukur dan partisipatif. Ia berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan masyarakat kecil. Setidaknya, terdapat lima dimensi kepemimpinan yang patut dicermati.

Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka

Keberhasilan kepala daerah dapat dilihat dari kemampuannya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Irham Kalenggo mendorong keterbukaan melalui penguatan mekanisme musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang inklusif.

Pemerintah daerah melibatkan masyarakat desa, tokoh adat, akademisi, dan pemuda dalam proses perencanaan. Melalui langkah ini, kebijakan lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan dari ruang birokrasi yang tertutup. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan desentralisasi dan pelayanan publik yang lebih efektif.

Ekonomi Kerakyatan sebagai Fondasi

Pembangunan ekonomi daerah sering terjebak pada orientasi investasi skala besar. Irham Kalenggo justru membaca realitas Konsel secara lebih kontekstual. Mayoritas masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM.

Pemerintah daerah memperkuat infrastruktur desa, membuka akses permodalan, serta mendorong tumbuhnya pasar lokal. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata mengejar angka pertumbuhan PDRB, tetapi meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat bawah.

Pendekatan tersebut juga mendorong pemerataan pembangunan. Konsel yang memiliki wilayah pesisir, dataran, dan pegunungan membutuhkan kebijakan adaptif. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pusat kabupaten, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil.

Investasi dan Lingkungan: Menjaga Keseimbangan

Masuknya industri pertambangan membawa dua sisi sekaligus. Di satu sisi, investasi membuka lapangan kerja. Di sisi lain, aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan. Dalam kondisi ini, Irham Kalenggo berupaya menjaga keseimbangan.

Pemerintah daerah mendorong investasi yang mematuhi prinsip good mining practice, memenuhi AMDAL, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Langkah ini penting mengingat banyak daerah di Sulawesi Tenggara mengalami paradoks sumber daya alam. Kekayaan alam melimpah, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak meningkat signifikan.

Pendekatan kehati-hatian ini mencerminkan orientasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Stabilitas Politik Lokal

Stabilitas politik menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Konflik elite di tingkat lokal kerap menghambat program strategis. Di bawah kepemimpinan Irham Kalenggo, komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan tokoh masyarakat relatif terjaga.

Pengalaman Irham sebagai mantan Ketua DPRD memperkuat kemampuannya membaca dinamika politik. Ia memanfaatkan jejaring politik untuk membangun konsensus, terutama dalam pembahasan anggaran dan kebijakan prioritas. Stabilitas tersebut memungkinkan birokrasi bekerja lebih fokus dan terarah.

Kepemimpinan Humanis dan Kedekatan dengan Rakyat

Selain kebijakan makro, kepemimpinan Irham Kalenggo juga menonjolkan pendekatan humanis. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Model kepemimpinan yang mengedepankan dialog ini memperkuat kepercayaan publik. Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan responsif terhadap persoalan warga.

Tantangan yang Masih Ada

Meski menunjukkan arah positif, Konsel masih menghadapi tantangan serius. Angka kemiskinan perlu terus ditekan, pengangguran pemuda harus ditangani secara sistematis, dan ketimpangan antarwilayah memerlukan kebijakan yang lebih progresif.

Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi konflik sosial akibat aktivitas pertambangan. Penguatan regulasi daerah, penegakan sanksi, serta pengawasan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi langkah penting agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Kepemimpinan Irham Kalenggo mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, antara investasi dan keberlanjutan lingkungan, serta antara kepentingan politik dan kebutuhan rakyat kecil.

Publik tentu berharap kepemimpinan semacam ini terus berlanjut. Pembangunan daerah seharusnya tidak terjebak pada politik pencitraan, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Irham Kalenggo tengah menulis bab baru sejarah Konawe Selatan. Tantangannya kini terletak pada konsistensi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga arah pembangunan menuju Konawe Selatan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Arin Fahrul Sanjaya, S.I.Kom
(Pemerhati Sosial, Politik, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah)

Afs

Penulis

Update & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Koalisi Sultra Desak Mabes Polri Usut Dugaan Pelanggaran di Lalonggasumeeto

    Koalisi Sultra Desak Mabes Polri Usut Dugaan Pelanggaran di Lalonggasumeeto

    • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
    • account_circle Redaksi 1
    • visibility 70
    • 0Komentar

    JAKARTA – Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (20/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk desakan lanjutan kepada Kapolri agar segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah dugaan persoalan penegakan hukum di Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan […]

  • pejabat nyaris telanjang China di tengah pengawasan antikorupsi pemerintah Beijing

    China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 377
    • 0Komentar

    BEIJING,Duasatunews.com — Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap pejabat negara yang memiliki anggota keluarga di luar negeri. Kebijakan ini tidak lagi hanya menyasar “pejabat telanjang”, tetapi juga menargetkan kategori baru yang disebut “quasi-naked officials” atau pejabat nyaris telanjang. Langkah ini menutup peluang promosi dan memicu pencopotan jabatan. Otoritas China dalam setahun terakhir melakukan inspeksi langsung ke lembaga […]

  • Investasi daerah Sulawesi Tenggara di Kendari Tugu MTQ

    Kepemimpinan Anton Timbang Perkuat Peran Kadin Sulawesi Tenggara dan Investasi Daerah

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 433
    • 0Komentar

    Kendari, Duasatunews.com – Kepemimpinan Anton Timbang di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan signifikan. Organisasi ini kini lebih solid, progresif, dan aktif membuka peluang investasi. Anton Timbang memimpin dengan pendekatan cepat dan terukur. Ia fokus pada hasil nyata. Ia juga meluncurkan berbagai program strategis untuk memperkuat pelaku usaha lokal. Kadin Sultra […]

  • Dadan Hindayana tersangka kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis yang diusut Kejaksaan Agung.

    Dadan Hindayana Tersangka, Kejagung Yakin Punya Bukti

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 266
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memenuhi syarat hukum. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengakui proses penanganan perkara tersebut berlangsung cepat. Meski demikian, tim penyidik mempelajari dugaan penyimpangan dalam program […]

  • Banjir Jakarta Hari Ini Rendam Enam RT dan Empat Ruas Jalan

    Banjir Jakarta Hari Ini Rendam Enam RT dan Empat Ruas Jalan

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 748
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Banjir Jakarta hari ini merendam enam rukun tetangga (RT) dan empat ruas jalan di Jakarta Selatan serta Jakarta Utara. Akibatnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat curah hujan tinggi sebagai pemicu utama genangan di sejumlah wilayah ibu kota dan sekitarnya. Berdasarkan pemantauan lapangan, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan […]

  • LIDIK Sultra Jakarta desak Kejagung ambil alih kasus dana hibah Pilkada

    ‎LIDIK Sultra Jakarta Desak Kejagung Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Konawe Utara

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 918
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com –  31 Oktober 2025 — LIDIK Sultra desak Kejagung untuk mengambil alih penanganan dugaan korupsi dana hibah Pilkada yang melibatkan KPU Konawe Utara. Desakan tersebut muncul melalui aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Intelektual Demokrasi Indonesia (LIDIK) Sultra Jakarta menilai penanganan perkara di tingkat […]

expand_less