Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Stop Impor Solar, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi

Stop Impor Solar, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi

  • account_circle Brian Putra
  • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
  • visibility 240
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) – Stop impor solar menjadi kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada pasokan bahan bakar dari luar negeri sekaligus mengoptimalkan potensi energi dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan. (17/02/2026).

Pemerintah menegaskan kebijakan stop impor solar, sebagai bagian dari reformasi sektor energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan kebijakan ini dalam keterangan kepada Awak media.

Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menilai impor solar selama ini memberi tekanan pada neraca perdagangan nasional serta meningkatkan ketergantungan terhadap dinamika harga energi global. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat penguatan produksi dalam negeri melalui optimalisasi kapasitas kilang minyak nasional.

Pemerintah terus meningkatkan kinerja kilang eksisting dan memperbaiki efisiensi operasional di sektor hilir. Langkah ini bertujuan menaikkan pasokan solar domestik secara bertahap tanpa mengganggu stabilitas distribusi. Pemerintah juga memperketat pengawasan agar penyaluran BBM tepat sasaran di seluruh wilayah.

Selain itu, pemerintah memperluas pemanfaatan energi alternatif seperti biodiesel. Program ini mendukung bauran energi nasional dan membantu menekan konsumsi solar berbasis impor. Pemerintah menilai pengembangan biodiesel mampu memperkuat industri energi domestik sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi.

Bahlil menegaskan pemerintah menjalankan kebijakan ini secara bertahap dan terukur. Pemerintah mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kebutuhan sektor industri, serta tingkat konsumsi masyarakat sebelum mengambil langkah lanjutan. Pendekatan ini bertujuan menjaga pasokan tetap aman dan harga tetap stabil.

“Kami menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap terkendali. Kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama,” ujar Bahlil.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran negara, memperkuat kemandirian energi, serta mengurangi dampak gejolak energi global terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga menyiapkan evaluasi berkala agar kebijakan berjalan efektif dan adaptif.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Petugas Badan Hisab Rukiyat memantau hilal untuk penentuan awal puasa 2026 di Gedung Kanwil Kemenag DKI Jakarta.

    Awal Puasa 2026 Berpotensi Berbeda, Publik Dihadapkan pada Dua Tanggal

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 386
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Awal puasa 2026 berpotensi tidak seragam di Indonesia. Perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah ini berdampak langsung pada kepastian ibadah, penjadwalan kegiatan sosial, serta pengaturan layanan publik di sejumlah daerah. Perbedaan tersebut muncul karena pemerintah, organisasi keagamaan, dan kalangan peneliti menggunakan metode penentuan awal bulan yang berbeda. Ramadan tahun ini diperkirakan jatuh […]

  • Abdul Ghoni FORKABI, FORKABI, Masyarakat Betawi

    Abdul Ghoni Terpilih Kembali Pimpin FORKABI, Fokus Perkuat Persatuan dan Budaya Betawi

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Peserta Musyawarah Besar (Mubes) VI Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) kembali memilih Abdul Ghoni sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FORKABI periode 2026–2031. Dengan demikian, Ghoni akan memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan. Abdul Ghoni menyampaikan rasa syukur karena anggota FORKABI terus mendukung kepemimpinannya. Selain itu, ia menegaskan komitmennya untuk […]

  • Tekanan sektor teknologi membuat saham IT India anjlok di bursa India

    Saham IT India Ambruk, Kapitalisasi Pasar Hilang Rp840,9 Triliun Akibat Kekhawatiran AI

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 352
    • 1Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Saham IT India anjlok tajam pada akhir pekan perdagangan dan mencatatkan kinerja terburuk sejak Maret 2020, setelah aksi jual besar-besaran memangkas kapitalisasi pasar sektor teknologi hingga US$50 miliar atau setara Rp840,96 triliun dalam satu hari. Tekanan kuat datang dari sentimen global. Pelemahan saham teknologi di Wall Street menyeret pasar Asia, termasuk India. […]

  • Prabowo Cabut Izin Perusahaan yang Melanggar Aturan

    Prabowo Cabut Izin Perusahaan yang Melanggar Aturan

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 555
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah dengan mencabut izin perusahaan yang melanggar aturan. Presiden menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses pencabutan izin usaha, meskipun perusahaan tersebut berpotensi melibatkan pihak yang memiliki kedekatan pribadi maupun politik dengannya, termasuk kader Partai Gerindra. Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada […]

  • Aksi Mahasiswa Sultra di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

    Aksi Mahasiswa Sultra Desak Kejagung Usut Dugaan Gubernur Sultra Dan Tambang

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 359
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Aksi Mahasiswa Sultra berlangsung di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin (2/2/2026). Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Bersatu mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyampaikan tuntutan penegakan hukum atas dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sejak awal aksi, mahasiswa menyampaikan tuntutan secara terbuka dan tertib. Mereka meminta aparat […]

  • Rapat Komisi III DPR RI bahas RUU Hukum Acara Perdata

    RUU Hukum Acara Perdata Disepakati Jadi Inisiatif DPR

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 459
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah dan Komisi III DPR RI memfokuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata dalam rapat kerja yang berlangsung di Jakarta, Rabu. Dalam rapat tersebut, kedua pihak sepakat mengajukan RUU itu sebagai inisiatif DPR. Masyarakat dapat memantau jalannya rapat secara terbuka melalui kanal resmi DPR RI. Kesepakatan ini menandai perubahan arah legislasi. […]

expand_less