Breaking News
light_mode
Beranda » KPK » GERAK-INDONESIA Desak KPK Usut Tuntas Rp106,3 Miliar dan Periksa Nusron Wahid
KPK

GERAK-INDONESIA Desak KPK Usut Tuntas Rp106,3 Miliar dan Periksa Nusron Wahid

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
  • visibility 182
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com)— GERAK-INDONESIA KPK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN yang berkaitan dengan temuan uang sekitar Rp106,3 miliar. Desakan itu disampaikan dalam aksi di depan Gedung KPK RI, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Koordinator Lapangan GERAK-INDONESIA, Riswan, meminta KPK tidak berhenti pada operasi tangkap tangan (OTT). Menurut dia, penyidik perlu menelusuri sumber dana, tujuan penggunaan, pemberi, penerima, serta seluruh aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK melakukan OTT pada 14 September 2026 terkait dugaan suap dalam layanan pertanahan. Perkara itu antara lain mencakup perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah Bogor.

Dalam penanganan perkara tersebut, KPK memeriksa sejumlah pihak dan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Selain itu, penyidik menyita uang dalam jumlah besar yang terdiri atas rupiah dan mata uang asing.

Temuan itu kemudian menarik perhatian GERAK-INDONESIA. Karena itu, mereka meminta KPK mengungkap asal-usul uang sekitar Rp106,3 miliar serta menelusuri pihak yang menerima dan menyerahkan dana tersebut.

Riswan meminta penyidik memperluas pemeriksaan apabila mereka menemukan indikasi aliran dana kepada pihak lain.

“Jangan berhenti pada OTT. KPK harus mengusut dari mana uang itu berasal, untuk apa digunakan, siapa pemberi dan penerimanya, serta ke mana saja alirannya,” kata Riswan.

Selanjutnya, GERAK-INDONESIA meminta KPK menguji setiap informasi berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Langkah tersebut penting agar penyidik dapat mengungkap rangkaian perkara secara menyeluruh.

Selain itu, KPK menggeledah sejumlah ruangan yang berkaitan dengan perkara di lingkungan ATR/BPN. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita dokumen dan perangkat elektronik untuk mendukung proses penyidikan.

GERAK-INDONESIA juga meminta KPK mendalami informasi mengenai dugaan keterkaitan sebagian dana dengan penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

Namun, penyidik perlu menguji informasi tersebut melalui bukti yang sah. Panitia Muktamar ke-35 NU juga membantah penggunaan dana hasil korupsi untuk membiayai kegiatan tersebut.

Karena itu, GERAK-INDONESIA meminta KPK memeriksa setiap informasi secara objektif. Penyidik juga perlu memastikan apakah dana yang ditemukan memiliki hubungan dengan pihak atau kegiatan tertentu.

Selain menyoroti aliran dana, GERAK-INDONESIA meminta KPK memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid apabila penyidik menemukan informasi atau bukti yang relevan.

Menurut Riswan, KPK dapat memeriksa pihak yang memiliki informasi penting mengenai perkara. Ia meminta lembaga antirasuah menerapkan standar hukum yang sama kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penyidikan.

Di sisi lain, permintaan pemeriksaan tidak berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Bukti dan proses hukum tetap menentukan status serta keterlibatan setiap pihak.

Dalam aksi tersebut, GERAK-INDONESIA menyampaikan tujuh tuntutan kepada KPK.

  1. Mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
  2. Menelusuri sumber dan penggunaan uang sekitar Rp106,3 miliar.
  3. Menelusuri seluruh aliran dana serta pihak yang menerima dan menyerahkannya.
  4. Mendalami informasi mengenai dugaan keterkaitan dana dengan Muktamar ke-35 NU.
  5. Memeriksa Nusron Wahid apabila penyidik menemukan kebutuhan dan bukti yang relevan.
  6. Memeriksa pihak lain yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan perkara berdasarkan bukti.
  7. Menindak secara hukum setiap pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hingga kini, GERAK-INDONESIA menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara tersebut. Mereka juga meminta KPK menjalankan proses penyidikan secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti.

  • Penulis: Adrian Moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • 4 Pilar Kebangsaan Sultra dalam kehidupan masyarakat

    Sejarah dan Penguatan 4 Pilar Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat Sulawesi Tenggara

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 761
    • 0Komentar

    4 Pilar Kebangsaan Sultra berperan penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama di Sulawesi Tenggara. Jakarta, duasatunews.com – Sulawesi Tenggara dikenal sebagai wilayah dengan keragaman sosial dan budaya yang tinggi. Oleh karena itu, masyarakat di daerah ini menjadikan nilai kebangsaan sebagai pedoman hidup bersama. Selain itu, nilai […]

  • tambang nikel Sultra di kawasan pertambangan Sulawesi Tenggara

    Tambang Nikel Sultra Meningkat, Dampak Lingkungan Menguat

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 601
    • 0Komentar

    KENDARI, (duasatunews.com) – Tambang nikel Sultra terus menunjukkan peningkatan seiring tingginya permintaan komoditas mineral strategis. Seiring dengan itu, masyarakat di sekitar wilayah tambang mulai merasakan dampak nyata berupa kerusakan lingkungan dan infrastruktur, terutama pada akses jalan dan kawasan pesisir. Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu sentra produksi nikel nasional. Industri tambang menggerakkan ekonomi daerah, membuka […]

  • Hubungan Indonesia Australia dalam pertemuan Prabowo Subianto dan Anthony Albanese di Istana Merdeka

    Hubungan Indonesia Australia Menguat

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 731
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Hubungan Indonesia Australia menguat setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperdalam kerja sama di sektor pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan rilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, pertemuan ini menjadi momentum penguatan kemitraan strategis yang saling […]

  • lampu jalan Rawamangun, perbaikan PJU Jakarta Timur, Jalan Pemuda Rawamangun

    Puluhan Lampu Jalan di Rawamangun Kembali Menyala Usai Panel Listrik Dicuri

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 293
    • 4Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur kembali menyalakan 50 lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Pemuda, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung. Sebelumnya, pencuri merusak dan mengambil panel listrik yang mengatur penerangan di kawasan tersebut. Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas Kota dan PJU Sudin Bina Marga Jakarta Timur, Yanuar Ikhsan, mengatakan petugas langsung turun ke […]

  • penyelundupan kokain Bali di Bandara Ngurah Rai

    Penyelundupan Kokain Bali: Polda Tangkap WNA Turki

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 663
    • 0Komentar

    Denpasar, (duasatunews.com) – Penyelundupan kokain Bali kembali terungkap setelah Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Turki yang membawa narkotika jenis kokain seberat sekitar 1,2 kilogram. Kasus ini menunjukkan upaya serius kepolisian dalam memutus peredaran narkotika lintas negara. Kapolda Bali Daniel Adityajaya menyampaikan pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Denpasar. […]

  • Formulasi KONSEL Bebas Korupsi

    Formulasi KONSEL Bebas Korupsi

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Eni Samayati
    • visibility 754
    • 0Komentar

    Andoolo – DuaSatuNews.com | Upaya mewujudkan Konawe Selatan (KONSEL) bebas korupsi menjadi agenda penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik serta mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Korupsi tidak hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga merusak moral birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah […]

expand_less