Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » KPST Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Sultra terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit

KPST Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Sultra terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
  • visibility 431
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — Koalisi Pemuda Sulawesi Tenggara (KPST) menggelar aksi demontrasi di depan Mabes Polri, Aksi tersebut yang dipimpin Ketua Umum KPST, Andal Rahmat, tersebut secara khusus mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Sulawesi Tenggara yang dinilai belum memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit benih di Sulawesi Tenggara, Jakarta Kamis 20 Agustus 2026.

Dalam aksi tersebut KPST menyoroti penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit pala dan kakao tahun 2025 dengan nilai anggaran sekitar Rp26 miliar. Perkara tersebut disebut telah memasuki tahapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana tercantum dalam dokumen dengan nomor:

B/SPDP/88/XII/RES.3.4./2025/DITRESKRIMSUS POLDA SULTRA.

Namun, KPST mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum terdapat kepastian mengenai proses hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai perlu dimintai pertanggung jawaban, termasuk mantan Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara inisial (L.H) yang disebut dalam materi aksi.

Selain mempertanyakan lambannya proses hukum terhadap pihak-pihak terkait, KPST juga meminta aparat penegak hukum mendalami secara menyeluruh peran CV Wahana Multi Cipta dalam proses pengadaan bibit benih fiktif tersebut.

KPST meminta agar seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan tersebut diperiksa secara objektif, mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, pemenuhan kewajiban kontraktual, hingga hubungan dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pengadaan.

Ketua Umum KPST, Andal Rahmat, mengatakan bahwa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut harus diperiksa secara profesional apabila memang terdapat dasar hukum dan alat bukti yang cukup.

“Kami meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh pihak yang berkaitan dengan pengadaan ini, termasuk CV Wahana Multi Cipta. Jangan hanya berhenti pada satu atau dua pihak. Periksa seluruh rangkaian proses pengadaan berdasarkan dokumen dan alat bukti. Kalau ada pelanggaran hukum, kami meminta ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Andal Rahmat.

KPST Juga menilai persoalan utama yang harus dijawab adalah sejauh mana perkembangan penanganan perkara setelah diterbitkannya SPDP tersebut dan apakah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan telah diperiksa secara proporsional.

Koalisi pemuda Sulawesi tenggara juga meminta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolda Sulawesi Tenggara, khususnya dalam memastikan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit benih tahun 2025 tidak berjalan lamban atau kehilangan kepastian hukum.

KPST menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

“Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa proses hukum. Kami hanya meminta perkara ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Jika ada bukti, proses sesuai hukum. Jika tidak cukup bukti, sampaikan perkembangan dan kepastian hukumnya secara profesional kepada publik,” tegas Andal.

KPST berharap Kapolri segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan melakukan supervisi terhadap penanganan perkara di Polda Sultra.

Evaluasi Kapolda Sultra, Usut Perkara Secara Transparan, Periksa Seluruh Pihak yang Berkaitan, dan Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelatihan Vokasi Nasional 2026 di balai latihan kerja Kemnaker

    Pelatihan Vokasi Nasional 2026, Kemnaker Hapus Batas Kelulusan

    • calendar_month Minggu, 22 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 445
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadirkan kebijakan baru dengan menghapus batas tahun kelulusan. Kebijakan ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan kerja. Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Darmawansyah, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memperluas akses bagi seluruh lulusan, baik baru maupun lama. “Penghapusan batasan tahun kelulusan […]

  • pemerintah Polandia larang siswa gunakan gawai di sekolah

    POLANDIA SIAP LARANG SISWA DI BAWAH 16 TAHUN GUNAKAN GAWAI DI SEKOLAH

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 299
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Pemerintah Polandia menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang melarang siswa berusia di bawah 16 tahun menggunakan telepon seluler dan jam tangan pintar di lingkungan sekolah. RUU tersebut kini menunggu persetujuan parlemen dan tanda tangan Presiden Polandia, Karol Nawrocki. Setelah itu, pemerintah akan memberlakukannya sebagai undang-undang. Aturan Berlaku Selama Jam Sekolah Aturan baru itu melarang siswa […]

  • Penyegelan toko emas Jakarta oleh Bea Cukai karena dugaan pelanggaran impor

    Bea Cukai Segel 3 Gerai Perhiasan Mewah di Jakarta, Diduga Terkait Administrasi Impor

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 627
    • 1Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Bea Cukai segel toko emas Jakarta menjadi sorotan publik setelah aparat kepabeanan menutup sementara tiga gerai perhiasan mewah di pusat perbelanjaan ibu kota. Tindakan ini memicu pertanyaan konsumen serta pelaku usaha mengenai kepastian hukum dan dampaknya terhadap aktivitas perdagangan. Dugaan Pelanggaran Impor Barang Mewah Petugas Bea Cukai Jakarta melakukan penyegelan karena menduga […]

  • AI dalam pendidikan membantu proses belajar digital

    AI dalam Pendidikan Mengubah Cara Belajar Generasi Modern

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle adrian moita
    • visibility 807
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — AI dalam pendidikan membawa perubahan nyata dalam dunia pembelajaran. Teknologi kecerdasan buatan kini membantu pelajar mengakses pengetahuan dengan cara yang lebih personal, interaktif, dan fleksibel, sehingga mendorong pergeseran dari metode konvensional menuju ekosistem belajar digital yang adaptif. Pembelajaran Lebih Personal dan Adaptif dengan AI Teknologi berbasis AI memungkinkan pelajar belajar sesuai gaya, […]

  • kuota magang nasional 150 ribu peserta membuka peluang kerja dan meningkatkan skill tenaga kerja muda Indonesia

    Kuota Magang Nasional 150 Ribu Buka Peluang Kerja Lebih Luas

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 418
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com} – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah menambah kuota program Magang Nasional hingga 150 ribu peserta. Kebijakan ini membuka peluang kerja lebih luas bagi angkatan kerja muda. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah tersebut. Ia menilai program ini tidak hanya memberi pengalaman kerja, tetapi […]

  • seminar nasional hilirisasi sultra lp2d di kendari

    Eni Samayati : Hilirisasi Pertambangan Menjadi Motor Penggerak Kesejahteraan Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 2.674
    • 1Komentar

    Seminar Nasional Hilirisasi Sultra Dorong Keadilan Energi Jakarta, duasatunews.com |Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) menggelar seminar nasional bertema hilirisasi dan energi baru terbarukan (EBT) di Kota Kendari, Selasa (20/5/2025). LP2D bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan PUSPIN-EBT dalam kegiatan ini. Seminar tersebut mendapat dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), […]

expand_less