Breaking News
light_mode
Beranda » KPK » Penukaran Valuta Asing: KPK Dalami Dugaan Terkait Ridwan Kamil
KPK

Penukaran Valuta Asing: KPK Dalami Dugaan Terkait Ridwan Kamil

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
  • visibility 239
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews..com – Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendalami dugaan penukaran valuta asing bernilai miliaran rupiah yang diduga berkaitan dengan Ridwan Kamil. Pendalaman tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi di Bank BJB.

Penukaran Valuta Asing Jadi Fokus Pendalaman KPK

Sebelumnya, penyidik KPK menelusuri komunikasi Ridwan Kamil saat melakukan perjalanan ke luar negeri pada periode 2021 hingga 2024. Kini, penyidik memperluas pemeriksaan dengan mengkaji hubungan komunikasi tersebut dengan pihak Bank BJB. Selain itu, penyidik menelusuri pihak yang mendampingi, tujuan perjalanan, serta sumber pembiayaan kegiatan tersebut.

KPK Telusuri Komunikasi dan Transaksi Valuta Asing

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik mengarahkan fokus pemeriksaan pada pola komunikasi dan alur transaksi. Karena itu, penyidik mengumpulkan keterangan saksi secara bertahap untuk mencocokkan setiap informasi yang muncul dalam penyidikan.

Dugaan Penukaran Valuta Asing Bernilai Miliaran Rupiah

Selain komunikasi, KPK juga menelusuri dugaan penukaran valuta asing dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Bahkan, berdasarkan temuan sementara, penyidik mencatat transaksi tersebut terjadi dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Oleh sebab itu, penyidik mencocokkan keterangan antar saksi untuk memperjelas rangkaian peristiwa.

Aliran Dana Nonbujeter dan Transaksi Mata Uang Asing

Lebih lanjut, KPK menduga aliran dana pengadaan iklan nonbujeter di Bank BJB mengalir ke sejumlah pihak. Dugaan tersebut kini menjadi fokus utama penyidik untuk menelusuri keterkaitan antara transaksi mata uang asing dan penggunaan dana nonbujeter. Selain itu, KPK membuka peluang pemanggilan saksi tambahan guna memperkuat pembuktian.

Perkembangan Kasus Bank BJB dan Langkah Penyidikan KPK

Dalam kasus Bank BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka. Penyidik menetapkan Yuddy Renaldi selaku mantan Direktur Utama Bank BJB dan Widi Hartono selaku Pimpinan Divisi Corporate Secretary sebagai tersangka. Selanjutnya, penyidik juga menetapkan tiga pihak swasta, yakni Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp222 miliar. Karena itu, KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

    IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 329
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com | IPMKU Jakarta mendesak pemerintah segera mengaudit izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Desakan tersebut mereka suarakan melalui Aksi Jilid IV sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Senin (26/01/26). Dalam aksi unjuk rasa itu, massa IPMKU Jakarta memusatkan sorotan pada aktivitas PT Kembar Emas […]

  • akses keadilan hukum bagi masyarakat kecil di Indonesia

    Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Muh. Siswandi,. S.H
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Akses keadilan hukum masih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang seharusnya melindungi warga justru sering membebani rakyat kecil melalui biaya tinggi, prosedur berlapis, dan proses panjang yang sulit mereka jangkau. Kondisi ini membuat banyak warga mengurungkan niat membawa persoalan ke ranah hukum. Ketimpangan Penegakan Hukum Kian Terlihat Isu ini […]

  • hilirisasi nikel di pabrik pengolahan industri Indonesia

    Indonesia Percepat Kedaulatan Energi, Hilirisasi Nikel Perkuat Ekosistem Baterai Nasional

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 124
    • 2Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)-Indonesia mempercepat hilirisasi nikel untuk memperkuat ekosistem baterai nasional sekaligus mendorong kedaulatan energi. Langkah ini menjadi semakin penting, terutama di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, pemerintah juga terus mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mempercepat pengembangan kendaraan listrik berbasis nikel. Head of External Relations Forum Industri […]

  • Jampidsus Kejagung Geledah Kantor Kementerian Kehutana

    Jampidsus Kejagung Geledah Kantor Kementerian Kehutana

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 396
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penyidikan dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara mulai menyentuh kementerian teknis. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran publik atas lemahnya pengawasan negara terhadap pengelolaan kawasan hutan dan tambang. Kasus ini mencuat saat aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara terus meluas. Konawe Utara menjadi salah satu wilayah dengan tekanan lingkungan tinggi. Di […]

  • Bus TransJakarta menjadi alternatif saat BBM nonsubsidi naik di Jakarta

    BBM Nonsubsidi Naik, Pemprov DKI Ambil Langkah

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 122
    • 2Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Kebijakan BBM nonsubsidi naik mulai berlaku sejak Sabtu (18/4/2026). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons dengan menyiapkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan bakar non-subsidi. Ia melihat kondisi ini sebagai momentum untuk mendorong perubahan perilaku penggunaan kendaraan pribadi. Karena itu, pemerintah daerah mengarahkan warga agar mulai beralih ke transportasi umum yang lebih efisien […]

  • Sinergi Koperasi Merah Putih MBG Dorong Ekonomi Rakyat di Semarang

    Sinergi Koperasi Merah Putih MBG Dorong Ekonomi Rakyat di Semarang

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 283
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Koperasi Merah Putih Semarang memainkan peran penting dalam penguatan ekonomi rakyat berbasis komunitas. Untuk memastikan progres berjalan optimal, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung lokasi koperasi di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang, Jumat (30/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Semarang menyampaikan komitmen untuk mempercepat operasional koperasi. Selain itu, pemerintah daerah secara […]

expand_less