Breaking News
light_mode
Beranda » KPK » Penukaran Valuta Asing: KPK Dalami Dugaan Terkait Ridwan Kamil
KPK

Penukaran Valuta Asing: KPK Dalami Dugaan Terkait Ridwan Kamil

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
  • visibility 302
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews..com – Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendalami dugaan penukaran valuta asing bernilai miliaran rupiah yang diduga berkaitan dengan Ridwan Kamil. Pendalaman tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi di Bank BJB.

Penukaran Valuta Asing Jadi Fokus Pendalaman KPK

Sebelumnya, penyidik KPK menelusuri komunikasi Ridwan Kamil saat melakukan perjalanan ke luar negeri pada periode 2021 hingga 2024. Kini, penyidik memperluas pemeriksaan dengan mengkaji hubungan komunikasi tersebut dengan pihak Bank BJB. Selain itu, penyidik menelusuri pihak yang mendampingi, tujuan perjalanan, serta sumber pembiayaan kegiatan tersebut.

KPK Telusuri Komunikasi dan Transaksi Valuta Asing

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik mengarahkan fokus pemeriksaan pada pola komunikasi dan alur transaksi. Karena itu, penyidik mengumpulkan keterangan saksi secara bertahap untuk mencocokkan setiap informasi yang muncul dalam penyidikan.

Dugaan Penukaran Valuta Asing Bernilai Miliaran Rupiah

Selain komunikasi, KPK juga menelusuri dugaan penukaran valuta asing dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Bahkan, berdasarkan temuan sementara, penyidik mencatat transaksi tersebut terjadi dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Oleh sebab itu, penyidik mencocokkan keterangan antar saksi untuk memperjelas rangkaian peristiwa.

Aliran Dana Nonbujeter dan Transaksi Mata Uang Asing

Lebih lanjut, KPK menduga aliran dana pengadaan iklan nonbujeter di Bank BJB mengalir ke sejumlah pihak. Dugaan tersebut kini menjadi fokus utama penyidik untuk menelusuri keterkaitan antara transaksi mata uang asing dan penggunaan dana nonbujeter. Selain itu, KPK membuka peluang pemanggilan saksi tambahan guna memperkuat pembuktian.

Perkembangan Kasus Bank BJB dan Langkah Penyidikan KPK

Dalam kasus Bank BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka. Penyidik menetapkan Yuddy Renaldi selaku mantan Direktur Utama Bank BJB dan Widi Hartono selaku Pimpinan Divisi Corporate Secretary sebagai tersangka. Selanjutnya, penyidik juga menetapkan tiga pihak swasta, yakni Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp222 miliar. Karena itu, KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi krisis energi global akibat konflik Timur Tengah dengan tanker minyak di Selat Hormuz, lonjakan harga energi, dan aktivitas kilang minyak.

    Krisis Energi Global Terparah Dipicu Konflik Timur Tengah

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 150
    • 0Komentar

    jakarta,(duasatunews.com) — Dunia menghadapi krisis energi paling serius dalam sejarah modern akibat konflik di Timur Tengah. Komisaris Energi dan Perumahan Uni Eropa, Dan Jorgensen, menyampaikan peringatan itu pada Selasa (5/5). Dalam konferensi pers di Brussels, Belgia, Jorgensen menilai krisis ini menguji ketahanan ekonomi global, stabilitas sosial, serta kerja sama antarnegara. Selain itu, ia menegaskan tekanan tidak […]

  • Danantara integrasikan WBS BUMN dengan KPK untuk memperkuat pencegahan korupsi di perusahaan negara.

    Danantara Gandeng KPK, Sistem WBS Seluruh BUMN Akan Diintegrasikan untuk Perkuat Pencegahan Korupsi

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mempercepat penguatan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Salah satu langkahnya ialah mengintegrasikan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system atau WBS) seluruh BUMN dengan sistem milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan rencana itu usai bertemu pimpinan KPK di […]

  • jaringan listrik PLN di Konawe Utara tidak stabil"

    IPMKU Jakarta Desak PLN Pusat Segera Tangani Keluhan Listrik Tidak Stabil di Konawe Utara

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 413
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com —  Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara–Jakarta (IPMKU Jakarta) mendesak PT PLN (Persero) pusat agar segera menangani keluhan listrik tidak stabil di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Warga menyampaikan laporan gangguan listrik yang terus berulang dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Umum IPMKU Jakarta, Pandi Bastian, menyebut kondisi tersebut telah meresahkan masyarakat. Gangguan listrik menghambat […]

  • Tekanan sektor teknologi membuat saham IT India anjlok di bursa India

    Saham IT India Ambruk, Kapitalisasi Pasar Hilang Rp840,9 Triliun Akibat Kekhawatiran AI

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 306
    • 1Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Saham IT India anjlok tajam pada akhir pekan perdagangan dan mencatatkan kinerja terburuk sejak Maret 2020, setelah aksi jual besar-besaran memangkas kapitalisasi pasar sektor teknologi hingga US$50 miliar atau setara Rp840,96 triliun dalam satu hari. Tekanan kuat datang dari sentimen global. Pelemahan saham teknologi di Wall Street menyeret pasar Asia, termasuk India. […]

  • Ilustrasi Natalius Pigai menegaskan Feri Amsari dipolisikan tidak perlu terkait kritik kebijakan swasembada pangan

    Feri Amsari Dipolisikan Dinilai Tidak Perlu oleh Menteri HAM

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menilai pelaporan terhadap pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, tidak perlu dilakukan. Kasus ini berkaitan dengan kritik Feri terhadap kebijakan swasembada pangan pemerintah. Pigai menyebut kritik tersebut tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Ia juga menilai publik tidak perlu menanggapi pernyataan itu secara berlebihan. “Feri Amsari […]

  • Arahan Prabowo di Rapim TNI–Polri 2026 di Istana Merdeka

    Teddy Indra Wijaya Ungkap Delapan Arahan Prabowo dalam Rapim TNI–Polri 2026

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 301
    • 1Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Arahan Prabowo Rapim TNI menjadi perhatian utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI–Polri 2026 yang berlangsung di Istana Merdeka, Senin (9/2/2026). Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya soliditas aparat keamanan. Selain itu, Presiden meminta TNI dan Polri menjaga stabilitas nasional sambil mendukung agenda pembangunan pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden menyampaikan […]

expand_less