Ekonomi

Jakarta, (duasatunews.com) — Program Padat Karya Sawah menjadi langkah pemerintah untuk memulihkan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menjalankan kebijakan ini guna menjaga produksi pangan nasional sekaligus memastikan petani tetap memperoleh pendapatan selama masa pemulihan. Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah menggaji petani yang memperbaiki sawah milik mereka sendiri. Pemerintah […]

Jakarta, duasatunews.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan pascabencana Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito menyampaikan permintaan itu saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat. Dalam rapat tersebut, Tito menekankan pentingnya kerja […]

Jakarta, dusatunews.com — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menempatkan penyerapan tenaga kerja sebagai agenda utama untuk memperkuat kelas menengah dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin mendorong sektor swasta memperluas penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Aviliani, menegaskan bahwa dunia usaha perlu bergerak aktif membantu pemerintah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara […]

JAKARTA, duasatunews.com – Pemerintah menjadikan KUR pertanian 2026 sebagai fokus kebijakan untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun guna memperluas akses pembiayaan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan. Kebijakan ini melengkapi berbagai langkah penguatan kebijakan pertanian pemerintah. Pemerintah Dorong Pembiayaan Pertanian Lewat KUR Menteri Koordinator Bidang Perekonomian […]

JAKARTA, duasatunews.com – RKAB 2026 smelter yang belum terbit mulai berdampak langsung pada industri pengolahan dan pemurnian mineral nasional. Sejumlah perusahaan smelter menunda produksi karena belum mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Haykal Hubies, menyebut banyak perusahaan smelter belum menjalankan produksi secara […]

JAKARTA, Duasatunews.com – Distribusi BBM Aceh pascabencana masih menghadapi hambatan di sejumlah wilayah. Warga di beberapa daerah belum merasakan layanan energi secara merata karena akses menuju SPBU belum pulih sepenuhnya. Situasi ini menjadi penting karena BBM menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Transportasi, distribusi logistik, hingga layanan darurat sangat bergantung pada kelancaran pasokan energi. Karena itu, […]

JAKARTA, duasatunews.com — Ketergantungan ekonomi pada satu komoditas tambang berisiko menimbulkan kerentanan fiskal dan tekanan lingkungan. Situasi ini relevan di Sulawesi, wilayah yang selama ini identik dengan nikel, meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang jauh lebih beragam dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong hilirisasi nikel untuk mendukung industri […]

JAYAPURA, duasatunews.com — Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua kembali memicu kekhawatiran publik karena dampaknya langsung terhadap hutan, tanah adat, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Di sejumlah wilayah, pembukaan kebun sawit mempercepat hilangnya tutupan hutan sekaligus memicu konflik lahan yang belum terselesaikan hingga kini. Mengapa Isu Ini Mendesak Sekarang Sorotan terhadap sawit Papua menguat seiring evaluasi […]

JAKARTA, Duasatunews.com – Penyesuaian RKAB Minerba 2026 menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengendalikan produksi mineral dan batubara agar sesuai dengan kebutuhan industri dalam negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah menjaga keseimbangan pasar sekaligus stabilitas harga komoditas tambang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 tidak […]

Jakarta, (duasatunews.com) — Pemerintah menerapkan kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan tertentu sepanjang 2026. Melalui kebijakan ini, pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan yang masih berlangsung. Untuk itu, pemerintah menetapkan kebijakan tersebut melalui Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Dengan […]