Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » Pupuk Indonesia Gandeng Perusahaan Fosfat Aljazair untuk Amankan Bahan Baku dan Tekan Harga Pupuk

Pupuk Indonesia Gandeng Perusahaan Fosfat Aljazair untuk Amankan Bahan Baku dan Tekan Harga Pupuk

  • account_circle Adrian moita
  • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
  • visibility 392
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.comPT Pupuk Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang fosfat Aljazair, Somiphos, untuk mengamankan pasokan bahan baku pupuk nasional. Langkah ini bertujuan menekan biaya produksi dan menjaga harga pupuk tetap terjangkau bagi petani.

Kedua pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Aljir, Aljazair, Selasa (20/1/2026). Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan Direktur Utama Somiphos Mokhtar Lakhal menandatangani kesepakatan tersebut. Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair Mohamed Arkab menyaksikan langsung penandatanganan itu.

Pemerintah Perkuat Hulu Industri Pupuk

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai kemitraan fosfat ini sebagai langkah strategis. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sektor hulu industri pupuk nasional.

“Kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk menekan biaya produksi pupuk. Dengan begitu, petani bisa memperoleh pupuk dengan harga lebih murah,” ujar Sudaryono di Jakarta.

Ia menegaskan, ketergantungan impor bahan baku selama ini membebani struktur biaya pupuk. Karena itu, kemitraan jangka menengah dan panjang dengan negara produsen fosfat menjadi sangat penting.

Pasokan Fosfat dan Peluang Investasi Bersama

Kerja sama ini mencakup kajian pasokan fosfat dari Aljazair untuk kebutuhan industri pupuk nasional. Kedua pihak juga membuka peluang investasi bersama di sektor penambangan dan pengolahan fosfat.

Fosfat merupakan bahan baku strategis dalam produksi pupuk. Unsur ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga hasil panen.

Komitmen Dukung Ketahanan Pangan

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan, kerja sama ini sejalan dengan kebijakan pemerintah di sektor pangan. Perusahaan terus menjajaki kemitraan dengan negara sahabat.

“Langkah ini penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Kami ingin pupuk tersedia dengan harga terjangkau bagi petani,” kata Rahmad.

MoU tersebut berlaku selama 18 bulan. Selama periode itu, kedua pihak akan melakukan studi teknis dan ekonomi, pertukaran data, serta penjajakan tahap awal industri pengolahan fosfat. Pemerintah berharap kerja sama ini meningkatkan efisiensi industri pupuk dan mendukung program swasembada pangan nasional.

  • Penulis: Adrian moita
  • Editor: Saidul laopua

Rekomendasi Untuk Anda

  • IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

    IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 398
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com | IPMKU Jakarta mendesak pemerintah segera mengaudit izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Desakan tersebut mereka suarakan melalui Aksi Jilid IV sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Senin (26/01/26). Dalam aksi unjuk rasa itu, massa IPMKU Jakarta memusatkan sorotan pada aktivitas PT Kembar Emas […]

  • THR Forkopimda Cilacap: KPK Sebut Kapolresta Masuk Daftar

    THR Forkopimda Cilacap: KPK Sebut Kapolresta Masuk Daftar

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 227
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — THR Forkopimda Cilacap menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap rencana pemberian tunjangan hari raya kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan, penyidik menemukan bahwa Kapolresta Cilacap masuk dalam daftar pihak yang direncanakan menerima dana tersebut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep […]

  • “Komisi ojol GoTo turun menjadi 8 persen sesuai aturan pemerintah”

    GoTo Pangkas Komisi Ojol Jadi 8 Persen, Pendapatan Mitra Diklaim Tetap Stabil

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Kebijakan baru terkait komisi ojol GoTo mulai berlaku setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Aturan itu mengatur pembagian pendapatan antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi ojek online. PT GoTo menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Perusahaan memastikan mitra pengemudi tetap menerima porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan layanan roda […]

  • “ASDP Danau Toba perkuat penyeberangan wisata menuju Pulau Samosir saat libur panjang”

    ASDP Perkuat Penyeberangan Danau Toba Saat Libur Panjang, Wisatawan ke Samosir Meningkat

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Ajibata–Ambarita, Danau Toba, Sumatera Utara, selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 14–17 Mei 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo mengatakan lintasan Ajibata–Ambarita menjadi jalur penting menuju Pulau Samosir. Jalur tersebut juga memberi pengalaman wisata sejak awal perjalanan. “Lintasan ini […]

  • Masda Agus: Dana Jaminan Reklamasi Harus Dikembalikan ke Daerah

    Masda Agus: Dana Jaminan Reklamasi Harus Dikembalikan ke Daerah

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 880
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Isu pengelolaan dana reklamasi kembali mengemuka seiring lambannya pemulihan lingkungan pascatambang di sejumlah daerah. Pemerhati lingkungan hidup, Masda Agus, menilai dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan dana tersebut membuat pemerintah daerah sulit bergerak cepat. Masda mendorong pemerintah agar memberi ruang lebih besar kepada daerah dalam mengelola dana jaminan reklamasi. Menurutnya, daerah memahami kondisi […]

  • KPK geledah DJP terkait dugaan korupsi pajak

    KPK geledah DJP terkait dugaan korupsi pajak

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 389
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – KPK geledah DJP Kementerian Keuangan di Jakarta untuk memperkuat penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di sektor perpajakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan langkah ini bertujuan mengumpulkan bukti tambahan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak.👉 Tautan internal: https://duasatunews.com/tag/kasus-korupsi Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan satuan tugas penyidik menangani langsung penggeledahan tersebut.“Benar. Satgas sedang melakukan penggeledahan […]

expand_less