Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » Penanganan Sungai Sumbar: PU dan Adhi Karya Tangani 21 Sungai

Penanganan Sungai Sumbar: PU dan Adhi Karya Tangani 21 Sungai

  • account_circle adrian
  • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
  • visibility 334
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Padang, duasatunews.com – Penanganan sungai Sumbar dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama PT Adhi Karya (Persero) Tbk terhadap 21 aliran sungai terdampak banjir di Provinsi Sumatera Barat.

Direktur Utama PT Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago menegaskan bahwa penanganan tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi jangka menengah. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya menangani kondisi darurat, tetapi juga memulihkan fungsi sungai secara menyeluruh.

“Penanganan ini bertujuan mengembalikan fungsi sungai agar kembali optimal,” kata Moeharmein dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Selanjutnya, Moeharmein menjelaskan bahwa Adhi Karya menangani enam sungai di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, perusahaan juga menangani 10 sungai di Kabupaten Agam serta lima sungai di Kabupaten Solok. Dengan cakupan tersebut, total panjang sungai yang masuk dalam penanganan mencapai 35,8 kilometer.

Dalam pelaksanaannya, Adhi Karya mengerahkan 19unit alat berat jenis ekskavator. Sementara itu, perusahaan melibatkan sekitar 150 personel yang terdiri atas tenaga teknis dan supervisor. Seluruh tim bekerja secara terkoordinasi di 21 titik sungai terdampak.

Selain mengerahkan sumber daya, Adhi Karya menerapkan metode kerja bertahap dan terukur. Dengan demikian, perusahaan tetap menjaga keselamatan kerja serta melindungi lingkungan di sekitar sungai. Fokus pekerjaan meliputi normalisasi alur sungai, pembersihan material, serta perbaikan kerusakan akibat luapan banjir.

Lebih lanjut, Moeharmein menegaskan bahwa kehadiran Adhi Karya di lapangan bertujuan mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Karena itu, perusahaan berharap fungsi sungai dapat segera pulih dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan Kementerian PU, Adhi Karya terus mendukung program penanganan bencana nasional. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen memperkuat pemulihan infrastruktur sebagai bagian dari tanggung jawab dalam membangun sistem infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.

Rekomendasi Untuk Anda

  • MBG dan Masa Depan Pendidikan Indonesia

    MBG dan Masa Depan Pendidikan Indonesia

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Admin 21
    • visibility 426
    • 0Komentar

    Jakarta, DuaSatuNews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fondasi penting dalam membangun pendidikan Indonesia yang inklusif dan berkualitas. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, kehadiran siswa, serta menekan angka putus sekolah. Pemerintah menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan kesehatan dan kecukupan gizi sejak […]

  • penggalangan dana Pemuda 21 di Jakarta Timur

    PEMUDA 21 Gelar Penggalangan Dana untuk Korban Banjir Sumatera–Aceh

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 849
    • 0Komentar

    Jakarta, DuaSatuNews.com – Pemuda 21 galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Sumatera dan Aceh. Aksi kemanusiaan ini berlangsung pada Minggu (30/11/2025) dan terpusat di sejumlah titik keramaian Jakarta Timur. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk terlibat langsung membantu korban bencana alam. Banjir merusak rumah warga, merendam fasilitas umum, serta mengganggu […]

  • Sidang Perdana Immanuel Ebenezer di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

    Sidang Perdana Immanuel Ebenezer, KPK Ungkap Rp201 M

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 393
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Sidang Perdana Immanuel Ebenezer berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025 itu menghadapi dakwaan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jaksa penuntut umum langsung membacakan surat dakwaan dalam agenda pertama tersebut. Pengadilan membuka persidangan untuk umum […]

  • KPK tahan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari kasus suap proyek

    Bupati Rejang Lebong KPK Tahan Fikri Thobari Kasus Suap

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 271
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama empat orang lain dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Masa penahanan berlangsung selama 20 hari hingga 30 Maret 2026. Kasus yang melibatkan Bupati Rejang Lebong ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pemerintah daerah untuk […]

  • Guru-Guru Sesalkan Pengurus PGRI Kendari Tak Dukung Aksi Bela Mansur saat Vonis Banding

    Guru-Guru Sesalkan Pengurus PGRI Kendari Tak Dukung Aksi Bela Mansur saat Vonis Banding

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 531
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – PGRI Kendari absen aksi guru saat sidang putusan banding kasus Mansur dan memicu kekecewaan di kalangan pendidik. Sejumlah guru di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menilai pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Kendari gagal menunjukkan solidaritas terhadap rekan seprofesi yang menghadapi persoalan hukum. Para guru menyoroti ketidakhadiran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia […]

  • KPK tangani kasus korupsi restitusi pajak

    Korupsi Restitusi Pajak: Kepala KPP Banjarmasin Jadi Tersangka KPK

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 318
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono, sebagai tersangka korupsi restitusi pajak. Penetapan ini muncul setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Banjarmasin pada 4 Februari 2026. Dalam OTT tersebut, penyidik KPK menangkap Mulyono bersama satu pihak swasta. Selanjutnya, penyidik langsung melakukan pemeriksaan […]

expand_less