Dugaan Pembegalan UNSULTRA Disorot Publik
- account_circle Penulis: Eni Samayati
- calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
- visibility 827
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kendari, (duasatunews.com) — Dunia pendidikan tinggi di Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menyoroti dugaan pembegalan di Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA). Mereka menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan konflik tata kelola kampus yang melibatkan perubahan Akta Notaris, tekanan internal, dan intervensi non-akademik.
Konflik Tata Kelola Mencuat
Para pengkritik menyatakan perubahan administratif terjadi tanpa keterbukaan yang memadai. Mereka menilai praktik itu merugikan universitas secara kelembagaan dan finansial. Konflik internal juga memicu ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis kampus, terutama terkait kebijakan akademik dan manajemen.
Aktivitas Akademik Terdampak
Kondisi ini langsung memengaruhi aktivitas akademik. Proses belajar-mengajar kehilangan stabilitas. Layanan akademik tidak berjalan optimal. Dalam situasi tersebut, mahasiswa menanggung dampak paling besar, baik secara akademik maupun psikologis. Sejumlah mahasiswa menyampaikan kekhawatiran tentang kepastian studi dan pelayanan administrasi.
Aktivis Pendidikan Minta Tindakan
Aktivis pendidikan Sulawesi Tenggara, Eni Samayati, menegaskan universitas harus bebas dari kepentingan non-akademik. Ia meminta semua pihak menghentikan praktik yang merusak dunia pendidikan.
“Jika ada pihak yang merugikan universitas, otoritas terkait harus bertindak tegas. Pendidikan menyangkut masa depan generasi daerah dan tidak boleh dikorbankan,” tegas Eni.
Eni juga menilai konflik yang berlangsung lama akan menggerus kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi. Menurutnya, pimpinan kampus perlu memulihkan tata kelola dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan tinggi.
Desakan Klarifikasi dan Evaluasi
Selain itu, Eni menekankan peran pemerintah dan lembaga pengawas pendidikan tinggi. Ia meminta pengawasan ketat agar pengelolaan kampus berjalan sesuai aturan dan menutup ruang konflik kepentingan.
Di sisi lain, masyarakat mendesak pimpinan kampus dan otoritas berwenang segera memberi klarifikasi terbuka. Publik juga meminta evaluasi menyeluruh agar pengelolaan pendidikan tinggi berpihak pada kepentingan akademik, bukan kepentingan kelompok.
Harapan Perbaikan Tata Kelola
Isu dugaan pembegalan UNSULTRA membuka peluang perbaikan tata kelola pendidikan tinggi di Sulawesi Tenggara. Penyelesaian yang cepat dan transparan akan menjaga marwah serta independensi kampus. Sebaliknya, pembiaran akan memperbesar krisis kepercayaan dan mengancam masa depan institusi.
- Penulis: Penulis: Eni Samayati
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: duasatunews.com
Saat ini belum ada komentar