Pemprov Papua Perkuat Kerja Sama Daerah untuk Akselerasi Pembangunan
- account_circle Reski
- calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
- visibility 258
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto....Suasana rapat Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat kerja sama daerah Papua guna meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,(duasatunews.com)— Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kerja sama antardaerah. Dengan langkah ini, pemerintah ingin meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Albertho Ferdinan Rumaropen, menegaskan pentingnya kolaborasi antarwilayah. Menurut dia, kerja sama mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, kolaborasi juga membantu daerah menghadapi tantangan geografis dan sosial di Papua.
Ia menyampaikan hal itu usai membuka Rapat Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah 2026 di Jayapura, Selasa. Dalam forum tersebut, pemerintah langsung merumuskan sejumlah langkah konkret. Dengan demikian, sinergi lintas daerah dapat berjalan lebih efektif.
Pertama, Pemprov Papua menata ulang seluruh kerja sama daerah. Langkah ini bertujuan agar semua program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, pemerintah memperjelas peran organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan begitu, setiap OPD dapat menjalankan fungsi secara optimal.
Selanjutnya, pemerintah membangun sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Selain itu, sistem ini juga menekankan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi setiap program secara berkala.
Kemudian, Pemprov Papua membentuk tim kerja sama daerah. Tim ini memiliki tugas dan kewenangan yang jelas. Dengan adanya tim tersebut, koordinasi lintas sektor menjadi lebih kuat. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjadikan kerja sama sebagai strategi utama pembangunan.
Aryoko menekankan bahwa kerja sama harus memberi dampak nyata. Oleh sebab itu, ia tidak ingin program hanya berhenti sebagai dokumen administratif. Lebih lanjut, langkah ini sejalan dengan visi Papua Cerah yang menekankan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan inklusif.
Namun demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala. Misalnya, koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal. Selain itu, sistem kerja sama juga belum terintegrasi secara menyeluruh.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Papua melibatkan Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan fasilitasi. Dengan dukungan tersebut, pemerintah berharap pengelolaan kerja sama menjadi lebih tertata. Pada akhirnya, langkah ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih merata di Papua.
- Penulis: Reski
- Editor: Nur Wayda
Saat ini belum ada komentar