Perketat Seleksi Beasiswa LPDP, Komisi X DPR RI Ingatkan
- account_circle adrian moita
- calendar_month Senin, 23 Feb 2026
- visibility 97
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gambar: Ilustrasi menampilkan sorotan terhadap seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang semakin diperketat.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (duasatunews.com) – Perketat seleksi beasiswa LPDP menjadi perhatian serius DPR setelah muncul polemik yang melibatkan mantan penerima beasiswa. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, secara terbuka meminta pemerintah memperkuat mekanisme seleksi agar penerima beasiswa memiliki integritas, nasionalisme, dan komitmen pengabdian yang jelas.
Permintaan tersebut muncul setelah pernyataan mantan penerima LPDP berinisial DS menuai kritik publik. Selain itu, publik juga menyoroti dugaan pelanggaran komitmen pengabdian oleh suami DS. Karena itu, Habib menilai kasus ini menunjukkan bahwa sebagian penerima belum sepenuhnya memahami tujuan program beasiswa negara.
Selanjutnya, Habib menegaskan bahwa negara membiayai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui uang rakyat. Dengan demikian, setiap penerima harus menjaga integritas, mematuhi aturan, serta menjalankan komitmen yang telah disepakati. Ia juga menilai pemerintah wajib memastikan bahwa dana pendidikan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Lebih jauh, Habib menyebut polemik tersebut sebagai peringatan bagi pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperketat seleksi beasiswa LPDP dengan menambahkan uji integritas, penelusuran rekam jejak, serta penilaian komitmen kebangsaan sejak tahap awal. Menurutnya, seleksi tidak boleh hanya mengandalkan prestasi akademik atau kemampuan teknis semata.
Di sisi lain, legislator asal Jawa Barat itu menekankan peran strategis LPDP dalam pembangunan nasional. Pada akhirnya, program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan. Habib berharap lulusan LPDP mampu memberi kontribusi nyata di bidang pendidikan, riset, inovasi, dan pelayanan publik.
Selain itu, Habib juga mendorong pemerintah melakukan pendataan ulang seluruh alumni LPDP. Langkah ini penting untuk memastikan setiap penerima menjalankan kewajiban pengabdian sesuai perjanjian. Ia pun mendukung langkah LPDP untuk memanggil pihak terkait, meminta klarifikasi, serta menjatuhkan sanksi tegas jika menemukan pelanggaran.
Sebagai penutup, Habib menilai ketegasan aturan akan menjaga kredibilitas LPDP. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan penggunaan dana pendidikan negara benar-benar berorientasi pada kepentingan nasional.
- Penulis: adrian moita
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: duasatunews.com
