Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Utang RI Diisukan Ngeri? Menkeu Purbaya Ungkap Data sebenarnya

Utang RI Diisukan Ngeri? Menkeu Purbaya Ungkap Data sebenarnya

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
  • visibility 463
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – Utang Indonesia aman dan tidak mengarah pada kebangkrutan. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menepis isu yang berkembang di ruang publik. Ia menyatakan isu tersebut tidak sesuai dengan data fiskal pemerintah.

Purbaya menjelaskan pemerintah secara aktif mengelola utang negara. Pemerintah menggunakan utang sebagai instrumen pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Pemerintah juga memanfaatkan utang untuk mempercepat pembangunan nasional.

Ia menilai sebagian pihak keliru membaca kondisi fiskal. Menurutnya, publik sering hanya melihat angka nominal utang. Pemerintah justru menilai kesehatan fiskal melalui rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Utang Indonesia Aman Berdasarkan Rasio PDB

Purbaya menyampaikan rasio utang Indonesia masih berada pada level aman. Angka tersebut berada jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang. Rasio ini juga lebih rendah dibandingkan banyak negara lain di kawasan regional dan global.

“Rasio utang Indonesia aman dan terkendali. Pemerintah menjaga posisinya dengan disiplin fiskal,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah terus menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah menyusun kebijakan pembiayaan secara hati-hati. Setiap kebijakan bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pemerintah Kelola Utang Secara Transparan

Melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah secara rutin mempublikasikan data APBN dan posisi utang negara. Pemerintah membuka akses data tersebut untuk menjaga akuntabilitas publik.

Purbaya memastikan pemerintah tidak berada di ambang kebangkrutan. Ia menilai isu tersebut muncul akibat narasi yang tidak berbasis data. Ia meminta masyarakat memeriksa sumber informasi sebelum mempercayainya.

Ia juga mengajak publik untuk membaca laporan resmi pemerintah. Menurutnya, data terbuka membantu masyarakat memahami kondisi fiskal secara utuh.

Masyarakat dapat mengakses data resmi APBN dan utang negara melalui situs Kementerian Keuangan RI:
https://www.kemenkeu.go.id/apbn

Sebagai perbandingan global, masyarakat juga dapat melihat data rasio utang negara di laman International Monetary Fund (IMF):
https://www.imf.org/en/Topics/Debt

Pembaca dapat menemukan artikel terkait stabilitas fiskal dan APBN lainnya di duasatunews.com sebagai tautan internal.

Dengan data tersebut, pemerintah menegaskan kembali bahwa utang Indonesia aman, terkendali, dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yusril Bongkar Modus Pemerasan Silmy Karim dalam keterangan pers terkait kasus pengurusan izin tinggal WNA.

    Pemerasan Silmy Karim, Yusril Ungkap Modusnya

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 97
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap dugaan modus pemerasan yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Yusril menjelaskan, kasus itu terjadi pada periode 2023 hingga 2024 saat Silmy masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM. “Yang […]

  • Gubernur Fakhiri Tinjau Kesiapan Lokasi Kunjungan Wapres Gibran di Biak

    Gubernur Fakhiri Tinjau Kesiapan Lokasi Kunjungan Wapres Gibran di Biak

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 357
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – kunjungan Wapres Gibran ke Papua mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri datang langsung ke Biak untuk memastikan kesiapan daerah menjelang agenda kenegaraan tersebut. Gubernur Fakhiri tiba di Biak pada Senin (12/1/2026) bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua. Panglima Kodam XVIII/Cenderawasih Mayjen […]

  • Rocky Gerung intelektual publik dalam diskusi demokrasi

    Mengenal Rocky Gerung Lebih Dekat: Seorang Pemikir Kritis di Ruang Publik Indonesia

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 398
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Rocky Gerung dikenal luas sebagai intelektual publik yang secara konsisten menghadirkan diskursus kritis di ruang demokrasi Indonesia. Berbekal latar belakang filsafat, Rocky Gerung aktif mengajak masyarakat berpikir rasional, terbuka, dan berani menguji kekuasaan melalui argumen. (18/01/2026) Sejak lama, Rocky Gerung menekuni dunia filsafat dan mengembangkan ketertarikan mendalam pada filsafat politik, etika, serta […]

  • Jakarta Kota Sinema kolaborasi Busan di Balai Kota Jakarta

    Jakarta Perkuat Kolaborasi Global, Bidik Status Kota Sinema Dunia Lewat Kerja Sama dengan Busan

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 221
    • 2Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat langkah menjadikan ibu kota sebagai kota sinema melalui kerja sama internasional dengan Busan, Korea Selatan. Delegasi Busan Film Commission mengunjungi Balai Kota Jakarta pada 9–10 April 2026. Pertemuan ini memperkuat pengembangan industri perfilman di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai Jakarta memiliki potensi besar di […]

  • KPK geledah rumah Kadis dalam pengembangan penyidikan di Gedung KPK Jakarta

    KPK Amankan Dokumen Saat Geledah Rumah Kadis PUTR Pati, Terkait Perkara Sudewo

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 342
    • 0Komentar

    JAKARTA , (Duasatunews.com) — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, pada Kamis (27/2/2026). Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik melakukan penggeledahan guna menelusuri dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pati […]

  • Pemerasan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diusut KPK terkait dugaan aliran dana ke aset kripto

    KPK Telusuri Aliran Dana Pemerasan Izin Tinggal WNA, Diduga Mengalir ke Investasi Kripto

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penggunaan uang hasil pemerasan untuk membeli aset kripto. Dugaan tersebut muncul dalam penyidikan kasus korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah menyita empat akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar. Penyidik menduga para tersangka membeli aset digital tersebut menggunakan uang […]

expand_less