Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Legislator Desak Penguatan Perlindungan Nakes Pascawafatnya dr Icha

Legislator Desak Penguatan Perlindungan Nakes Pascawafatnya dr Icha

  • account_circle Reski
  • calendar_month Minggu, 28 Jun 2026
  • visibility 306
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)– Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan setelah wafatnya dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr Icha di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, peristiwa itu harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan tenaga medis, baik dari aspek hukum maupun psikologis.

Edy menyampaikan duka cita atas meninggalnya dr Icha. Ia menegaskan bahwa seluruh tenaga kesehatan berhak menjalankan tugas secara profesional tanpa tekanan, intimidasi, maupun intervensi yang dapat memengaruhi keputusan medis.

“Dokter, perawat, bidan, maupun seluruh tenaga kesehatan bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), dan kode etik. Karena itu, mereka harus memiliki ruang untuk mengambil keputusan medis secara profesional,” kata Edy di Jakarta, Minggu (28/6).

Perlindungan Harus Menyeluruh

Edy menilai pemerintah perlu memperluas perlindungan bagi tenaga kesehatan. Selain menjamin aspek hukum, pemerintah juga harus menyediakan perlindungan psikologis, sistem pelaporan yang mudah diakses, serta dukungan institusi ketika tenaga kesehatan menghadapi konflik dalam pelayanan.

Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan tidak selalu dapat memenuhi seluruh permintaan pasien maupun keluarga pasien. Sebab, kondisi medis, keterbatasan fasilitas, atau standar pelayanan sering menjadi dasar pengambilan keputusan.

Karena itu, Edy menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat mencegah kesalahpahaman sejak awal.

“Jika terjadi perbedaan pandangan, para pihak harus mengutamakan dialog, mekanisme etik, serta prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

UU Kesehatan Menjamin Hak Nakes

Selanjutnya, Edy menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal 273 ayat (1) memberikan hak atas perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan keamanan, serta perlakuan yang menghormati martabat kemanusiaan.

Selain itu, undang-undang tersebut membentuk Majelis Disiplin Profesi (MDP). Lembaga itu memeriksa dugaan pelanggaran disiplin profesi. Kemudian, berdasarkan Pasal 306 juncto Pasal 308, MDP dapat memberikan rekomendasi jika menemukan unsur pidana maupun perdata.

Karena itu, Edy menegaskan bahwa setiap persoalan pelayanan kesehatan harus menempuh mekanisme hukum dan etik yang berlaku. Ia juga mengingatkan semua pihak agar tidak memberikan tekanan kepada tenaga kesehatan saat mereka menjalankan tugas.

Dukung Investigasi Kemenkes

Sementara itu, Edy mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang menggelar investigasi bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, proses tersebut akan memastikan fakta secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Ia berharap penyelidikan kepolisian dan investigasi Kementerian Kesehatan memberikan kepastian kepada publik. Selain itu, hasil investigasi juga dapat menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat sistem perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia.

“Kita menghormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum dan tidak berspekulasi mengenai penyebab meninggalnya almarhumah. Namun, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” kata Edy.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • OTT KPK Bupati Pekalongan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta

    KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Langsung Diperiksa di Jakarta

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 449
    • 0Komentar

    JAKARTA , (Duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama beberapa pihak lain. Langkah ini langsung menyita perhatian publik. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, segera menyampaikan perkembangan itu kepada media. Menurut dia, tim penyelidik […]

  • Gerry Conway meninggal dunia penulis komik Marvel DC

    Gerry Conway Meninggal Dunia, Penulis Legendaris komik

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 388
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Gerry Conway meninggal dunia pada usia 73 tahun, Senin (27/4). Penulis komik legendaris itu tutup usia setelah berjuang melawan kanker, sebagaimana dilaporkan The Hollywood Reporter. Gerry Conway dikenal sebagai kreator berbagai karakter populer, termasuk Punisher, Ms. Marvel, Firestorm, dan Vixen. Ia menggabungkan aksi superhero dengan konflik emosional yang kuat sehingga ceritanya terasa […]

  • TNI bantu tangani begal melalui patroli bersama TNI dan Polri untuk menjaga keamanan masyarakat

    TNI AD Siap Bantu Tangani Begal, Tegaskan Tidak Miliki Kewenangan Penegakan Hukum

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 283
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– TNI Angkatan Darat (TNI AD) siap membantu Polri dalam mencegah dan menangani aksi begal di berbagai daerah. Namun, kewenangan penegakan hukum tetap berada di tangan kepolisian. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan keterlibatan TNI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain itu, langkah tersebut mengacu pada aturan yang […]

  • Anggota Ombudsman RI Disetujui DPR untuk Periode 2026–2031

    Anggota Ombudsman RI Disetujui DPR untuk Periode 2026–2031

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 563
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – DPR RI menyetujui Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Keputusan ini mengakhiri seluruh tahapan seleksi yang Komisi II DPR RI laksanakan melalui uji kelayakan dan kepatutan. Rapat Paripurna DPR RI menyepakati sembilan nama calon Ombudsman untuk masa jabatan lima tahun. Wakil Ketua DPR […]

  • Bus TransJakarta menjadi alternatif saat BBM nonsubsidi naik di Jakarta

    BBM Nonsubsidi Naik, Pemprov DKI Ambil Langkah

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 370
    • 2Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Kebijakan BBM nonsubsidi naik mulai berlaku sejak Sabtu (18/4/2026). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons dengan menyiapkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan bakar non-subsidi. Ia melihat kondisi ini sebagai momentum untuk mendorong perubahan perilaku penggunaan kendaraan pribadi. Karena itu, pemerintah daerah mengarahkan warga agar mulai beralih ke transportasi umum yang lebih efisien […]

  • Energi Nuklir Indonesia sebagai sumber energi bersih masa depan

    NUKLIR DAN PARA PEMIMPIN BESAR DUNIA

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 276
    • 0Komentar

    Oleh: Irwanuddin H.I. Kulla Tenaga Ahli Menteri ESDM RI Bidang Pengembangan Potensi Pemanfaatan Tenaga Nuklir, Dekan Fakultas Teknik UPDM (B), Direktur PUSPINEBT ICMI Energi nuklir merupakan energi berdaya tinggi yang berasal dari transformasi inti atom. Teknologi ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, nuklir menjadi sumber energi bersih untuk mendukung pembangunan. Di sisi lain, nuklir […]

expand_less