Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

  • account_circle Darman
  • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
  • visibility 880
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan sidang dugaan korupsi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menuai sorotan. Pasalnya, perkara tersebut termasuk pidana umum. Karena itu, publik mempertanyakan dasar hukum pelibatan aparat militer.

Selain menyangkut prosedur, isu ini juga berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat. Dengan demikian, pola pengamanan sidang tidak bisa dilepaskan dari prinsip peradilan sipil.

Isu Menguat di Tengah Sorotan Hukum

Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap supremasi hukum, perdebatan soal peran aparat kembali mencuat. Dalam konteks ini, pengadilan seharusnya menjadi ruang sipil yang netral. Oleh sebab itu, pendekatan keamanan perlu menyesuaikan tingkat risiko perkara.

Jika aparat keliru menafsirkan aturan, maka preseden buruk bisa muncul. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap peradilan berisiko menurun.

Mahfud MD Tekankan Batas Kewenangan

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa pengamanan sidang merupakan kewenangan pengamanan internal pengadilan dan kepolisian. Untuk itu, ia merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020.

Menurut Mahfud, Mahkamah Agung memang membuka ruang pelibatan aparat di luar pengadilan. Namun demikian, pengadilan hanya menerapkan ketentuan tersebut pada perkara dengan ancaman tinggi.

“Ketentuan itu harus dibaca secara utuh,” kata Mahfud dalam siniar.

Korupsi Tidak Masuk Kategori Berbahaya

Lebih lanjut, Mahfud menilai perkara korupsi tidak memenuhi kriteria ancaman serius. Memang, kasus korupsi menarik perhatian publik. Akan tetapi, perkara tersebut tidak memicu risiko kerusuhan atau gangguan keamanan.

Karena alasan itu, Mahfud menilai pengamanan internal sudah memadai. Jika perlu, kepolisian dapat memperkuat pengamanan sesuai prosedur.

Polri Menjadi Penanggung Jawab

Mahfud juga menegaskan bahwa Undang-Undang Kepolisian menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penanggung jawab pengamanan. Dengan kata lain, Polri menjadi pintu utama setiap permintaan pengamanan tambahan.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia hanya dapat terlibat atas permintaan resmi Polri. Artinya, TNI tidak bisa masuk secara langsung tanpa mekanisme hukum.

Kekhawatiran Masyarakat Sipil

Di sisi lain, sejumlah kalangan sipil mengingatkan potensi militerisasi penegakan hukum. Menurut mereka, pendekatan keamanan berlebihan dapat menciptakan tekanan psikologis di ruang sidang. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu asas peradilan terbuka.

Oleh karena itu, masyarakat menuntut kejelasan pembagian peran aparat.

Secara keseluruhan, pernyataan Mahfud menegaskan kembali batas peran sipil dan militer. Dengan menempatkan Polri sebagai penanggung jawab utama, sistem peradilan tetap menjaga karakter sipil. Pada akhirnya, kepatuhan pada aturan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kawasan hutan terdampak tambang ilegal PT SBP

    Adrian Moita Desak Pemerintah Hentikan PT SBP: Jangan Biarkan Hukum Tak Berdaya di Hadapan Modal

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.393
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Ketua Umum Koalisi Mahasiswa untuk Perubahan, Adrian Moita, menyoroti dugaan penambangan ilegal oleh PT Sumber Bumi Putra di Kabupaten Konawe Utara. Sorotan ini muncul setelah publik menemukan indikasi aktivitas tambang di luar wilayah izin resmi. Luasan Izin Tambang PT SBP PT SBP mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 218 hektare. Pemerintah menerbitkan […]

  • Wapres Gibran Kunjungan Papua, Awali Agenda di Biak Numfor

    Wapres Gibran Kunjungan Papua, Awali Agenda di Biak Numfor

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 738
    • 0Komentar

    Papua, (duasatunews.com) – Wapres Gibran kunjungan Papua dengan mengawali agenda kerja di Kabupaten Biak Numfor, Selasa. Selain itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Kaisepo dan mengenakan tas noken sebagai simbol penghormatan budaya lokal. Setelah itu, Wapres Gibran menerima sambutan jajaran pemerintah daerah. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri memimpin […]

  • Penyitaan kapal tanker Selat Hormuz oleh Iran

    Penyitaan Kapal Tanker Selat Hormuz Picu Ketegangan Iran–AS

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 535
    • 0Komentar

    Teheran, duasatunews.com — Penyitaan kapal tanker oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) meningkatkan ketegangan di kawasan Teluk Persia setelah pasukan Iran menyita dua kapal tanker minyak asing di Selat Hormuz pada Kamis (5/2/2026). Insiden ini terjadi beberapa jam sebelum Amerika Serikat dan Iran menjadwalkan perundingan tingkat tinggi di Oman pada Jumat (6/2/2026). IRGC mencegat kedua […]

  • Iran blokade Selat Hormuz dan ancaman penutupan Laut Merah terhadap jalur perdagangan global

    Iran Ancam Tutup Laut Merah Usai Blokade AS, Ketegangan Maritim Meningkat

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 408
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Iran blokade Selat Hormuz menjadi sorotan dunia setelah Iran meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat. Langkah ini memicu ancaman serius terhadap jalur perdagangan global, termasuk kemungkinan penutupan Laut Merah. Kepala komando militer Iran, Ali Abdollahi, menegaskan bahwa pasukan Iran siap menghentikan aktivitas ekspor dan impor di kawasan strategis. Ia menyebut wilayah seperti Teluk Persia, Laut […]

  • Bea Cukai Dan Polri Bonagkar Penyelundupan Sabu Modus Telan di Bandara Soetta

    Bea Cukai Dan Polri Bonagkar Penyelundupan Sabu Modus Telan di Bandara Soetta

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 762
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Penyelundupan sabu di Soekarno-Hatta kembali terungkap dan berhasil digagalkan aparat. Langkah ini mencegah masuknya narkotika yang berpotensi merusak kesehatan publik sekaligus memperkuat kejahatan terorganisir lintas negara. Pada awal tahun, arus penerbangan internasional meningkat signifikan. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan jaringan narkotika untuk menyelundupkan barang terlarang melalui jalur udara. Oleh karena itu, pengawasan di […]

  • Dugaan Pelanggaran Tambang, Mahasiswa Desak ESDM Tolak RKAB PT SPR

    Dugaan Pelanggaran Tambang, Mahasiswa Desak ESDM Tolak RKAB PT SPR

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Redaksi 1
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) – Sejumlah mahasiswa dan pemuda menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Dalam aksi tersebut, mahaiswa secara tegas menyuarakan penolakan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Stargate Pacific Resources (PT SPR) yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara, […]

expand_less