Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Anggota Ombudsman RI Disetujui DPR untuk Periode 2026–2031

Anggota Ombudsman RI Disetujui DPR untuk Periode 2026–2031

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 579
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – DPR RI menyetujui Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Keputusan ini mengakhiri seluruh tahapan seleksi yang Komisi II DPR RI laksanakan melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Rapat Paripurna DPR RI menyepakati sembilan nama calon Ombudsman untuk masa jabatan lima tahun. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin langsung jalannya sidang di kompleks parlemen, Jakarta. Setelah itu, pimpinan rapat meminta persetujuan forum. Seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju secara aklamasi.

Dalam keputusan tersebut, DPR RI menetapkan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. DPR RI juga menunjuk Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua. Selain itu, DPR RI menyetujui tujuh anggota lainnya, yaitu Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, serta Syafrida Rachmawati Rasahan.

Proses Seleksi di Komisi II DPR RI

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyeleksi sembilan nama tersebut dari 18 calon peserta uji kelayakan. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa komisi mengambil keputusan melalui rapat internal dengan musyawarah mufakat delapan fraksi partai politik.

Komisi II DPR RI menilai kompetensi, kapasitas, serta rekam jejak para calon. Komisi juga menguji integritas mereka secara menyeluruh. Melalui proses ini, DPR RI berharap para anggota terpilih mampu menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara profesional dan mandiri.

Harapan terhadap Kinerja Ombudsman RI

Dengan persetujuan ini, DPR RI mendorong Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat pencegahan maladministrasi. DPR RI juga berharap lembaga tersebut meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas perlindungan hak masyarakat.

Ke depan, Ombudsman RI perlu memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan penyelenggara layanan publik. Langkah ini dinilai penting agar pengawasan berjalan lebih efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapal Pesiar Terjebak Timur Tengah Ganggu Operasional

    Kapal Pesiar Timur Tengah Terjebak, 15.000 Wisatawan Dievakuasi

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 455
    • 0Komentar

    DUBAI (duasatunews.com) – Kapal pesiar Timur Tengah terjebak akibat meningkatnya ketegangan di kawasan, sehingga sejumlah kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan dan operator segera mengevakuasi wisatawan dari wilayah berisiko. Situasi ini menjadi perhatian karena berdampak langsung pada jalur pelayaran internasional dan industri pariwisata. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz membuat jalur pelayaran utama tidak aman untuk dilintasi. […]

  • beasiswa LP2D untuk mahasiswa tidak mampu

    Kolaborasi LP2D & PEMUDA DUA SATU menjajaki KERJASAMA dengan UNIVERSITAS JAYA BAYA

    • calendar_month Jumat, 18 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 1.807
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) terus menjalankan program unggulan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Selama delapan tahun, LP2D konsisten mengusung misi 10.000 Sarjana untuk mencetak lulusan berkualitas sesuai bidang keilmuan masing-masing. Sejalan dengan itu, kehadiran PEMUDA DUA SATU memperkuat gerakan kemanusiaan yang digagas LP2D. Organisasi ini aktif mendorong ide dan gagasan […]

  • “Semangat kebangkitan nasional dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional di Balai Kota Jakarta”

    Sekda DKI Tekankan Semangat Kebangkitan Nasional Hadapi Tantangan Era Digital

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 308
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto mengajak masyarakat menjaga semangat kebangkitan nasional di tengah perkembangan teknologi digital. Menurut dia, bangsa Indonesia harus mampu menghadapi tantangan baru, termasuk persoalan kedaulatan informasi dan perlindungan generasi muda di ruang digital. Uus menyampaikan hal itu saat memimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Balai Kota Jakarta, Rabu. Ia […]

  • DJP Dukung Pencabutan Izin Konsultan Pajak yang Terjerat OTT KPK

    DJP Dukung Pencabutan Izin Konsultan Pajak yang Terjerat OTT KPK

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 766
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kasus konsultan pajak OTT KPK kembali menyorot integritas layanan perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan dukungan terhadap pencabutan izin praktik konsultan pajak yang terlibat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di KPP Madya Jakarta Utara. DJP menilai langkah tegas tersebut penting untuk menjaga profesionalisme konsultan pajak dan melindungi […]

  • Puskom kecam IAI terkait dugaan tekanan korban kekerasan seksual

    Enggan berdamai, kampus tagih uang KIP ke korban dugaan kekerasan seksual

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 392
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom Indonesia) mengecam keras dugaan tindakan Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa yang tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Menurut Puskom, pihak kampus justru menambah tekanan terhadap korban melalui pemanggilan terkait dana KIP Kuliah, padahal korban memilih mengundurkan diri karena trauma. Surat tertanggal 18 Mei 2026 memicu polemik […]

  • Perlindungan jurnalis global terancam setelah serangan udara di Gaza menewaskan jurnalis dan membakar kendaraan di lokasi kejadian.

    Dunia Kian Tidak Aman bagi Jurnalis, UNESCO Desak Perlindungan dan Kebebasan Pers Diperkuat

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 395
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com)-Isu perlindungan jurnalis global kembali menjadi perhatian setelah UNESCO mencatat penurunan kebebasan pers di berbagai kawasan. Organisasi ini menilai dukungan terhadap jurnalisme independen harus diperkuat agar publik tetap memperoleh informasi yang akurat. Tekanan terhadap Media MeningkatUNESCO melaporkan kebebasan berekspresi global turun sekitar 10 persen sejak 2012. Direktur Jenderalnya, Khaled El-Enany, menegaskan jurnalisme berperan penting […]

expand_less