Pilkada Langsung PDIP, Ganjar Tolak DPRD
- account_circle Adrian Moita
- calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
- visibility 168
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan pernyataan sikap partai terkait mekanisme pemilihan kepala daerah di sela Rakernas PDIP di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, duasatunews.com — Pilkada langsung PDIP kembali menjadi sikap resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam merespons wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. PDIP menegaskan dukungan terhadap pemilihan langsung oleh rakyat sebagai bentuk kedaulatan demokrasi.
Pernyataan ini muncul seiring menguatnya pembahasan wacana Pilkada di tingkat nasional. Sejumlah partai politik mulai menyampaikan pandangan berbeda terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.
Sikap Resmi PDIP soal Pilkada Langsung
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan posisi partai tidak berubah. Ia menyebut PDIP sejak awal reformasi mendukung pemilihan langsung kepala daerah.
“Sikap PDI Perjuangan sangat jelas. Kami mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat,” kata Ganjar di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Ganjar menyampaikan sikap tersebut saat partai membahas berbagai agenda strategis nasional. Salah satu agenda tersebut menyangkut arah demokrasi lokal.
Dasar Sejarah dan Konstitusional Pilkada
Ganjar menjelaskan sistem Pilkada telah mengalami perubahan besar. Pada era Orde Baru, pemerintah memilih kepala daerah melalui DPRD. Setelah reformasi, pemerintah mengubah sistem tersebut. Perubahan itu merespons tuntutan demokratisasi dan partisipasi publik.
Ganjar menambahkan, Pilkada langsung telah melewati uji konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menempatkan Pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu. Oleh karena itu, rakyat memilih kepala daerah secara langsung melalui penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum.
Menurut Ganjar, sistem ini memberi legitimasi kuat kepada kepala daerah. Pemilihan langsung juga memperkuat akuntabilitas. Kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada pemilih.
Perbedaan Sikap Antarpartai Politik
Sementara itu, Partai Gerindra menyampaikan pandangan berbeda. Partai tersebut mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyebut pertimbangan efisiensi sebagai alasan utama. Ia menilai mekanisme DPRD dapat memangkas tahapan pemilihan. Menurutnya, cara tersebut juga menekan waktu pelaksanaan dan kebutuhan anggaran.
“Gerindra mendukung rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, baik bupati, wali kota, maupun gubernur,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).
Perbedaan pandangan ini menunjukkan dinamika politik nasional. Perdebatan soal demokrasi lokal masih terus berkembang di Indonesia.
