Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Imigrasi RI Gagalkan Pelarian Buronan AS, Langsung Deportasi dari Bali

Imigrasi RI Gagalkan Pelarian Buronan AS, Langsung Deportasi dari Bali

  • account_circle WINDI ANGGRAINI
  • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
  • visibility 349
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, {duasatunews.com} — Kasus deportasi buronan AS di Bali kembali menegaskan ketatnya pengawasan keimigrasian Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap warga negara Amerika Serikat berinisial AJP saat tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Petugas langsung mengamankan AJP ketika ia melewati autogate setelah penerbangan dari Taipei, Taiwan. Sistem autogate yang terhubung dengan jaringan Interpol 24/7 segera mengenali identitasnya sebagai buronan internasional.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa teknologi tersebut memungkinkan petugas mendeteksi daftar pencarian orang secara real time. Karena itu, petugas bisa bertindak cepat tanpa menunggu laporan manual.

Setelah penangkapan, petugas menyerahkan AJP kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selanjutnya, US Marshals Service mengawal proses deportasi pada hari yang sama.

Peran Interpol dalam Deportasi Buronan AS di Bali

Kasus deportasi buronan AS di Bali ini bermula dari red notice yang diterbitkan Interpol. Red notice berfungsi sebagai permintaan kepada aparat global untuk melacak dan menahan sementara individu yang masuk daftar buronan.

AJP sendiri terlibat dalam kasus pembunuhan di Amerika Serikat. Ia berusaha melarikan diri ke berbagai negara sebelum akhirnya terdeteksi saat memasuki Indonesia.

Kebijakan Selektif Imigrasi Indonesia

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan selektif dalam sistem keimigrasian. Imigrasi hanya mengizinkan warga negara asing yang memberikan manfaat dan tidak mengancam keamanan.

Kasus deportasi buronan AS di Bali ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan Indonesia mampu mencegah pelarian pelaku kejahatan internasional. Selain itu, integrasi data global membantu aparat bertindak lebih presisi.

Penguatan Kerja Sama Internasional

Imigrasi terus memperkuat koordinasi dengan aparat dalam negeri dan mitra luar negeri. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menangani kejahatan lintas negara.

Untuk kasus serupa, Anda juga dapat membaca laporan terkait lainnya seperti “deportasi WNA pelaku penipuan internasional” dan “pengawasan ketat imigrasi di bandara internasional” sebagai bagian dari upaya penegakan hukum global.

  • Penulis: WINDI ANGGRAINI
  • Editor: WILDA

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Orang Keracunan Massal di Kendari, Polisi Segera Lakukan Penyelidikan

    Puluhan Orang Keracunan Massal di Kendari, Polisi Segera Lakukan Penyelidikan

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 576
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Keracunan massal Kendari menimpa puluhan warga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari sumber yang sama. Polisi dan tim kesehatan langsung bergerak untuk menangani kejadian tersebut. Petugas medis mengevakuasi korban ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Tim kesehatan memberikan penanganan sejak laporan pertama masuk. Mayoritas korban menunjukkan […]

  • Menteri PU meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Dharmasraya di Sumatera Barat

    Menteri PU Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung Juni 2026

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 322
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Dody Hanggodo meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah. Sekolah Rakyat Dharmasraya Capai Progres Sembilan Persen Dody mengatakan […]

  • Pertumbuhan Properti 2026 Dorong Green Building

    Pertumbuhan Properti 2026 Dorong Green Building

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 440
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com —Knight Frank Indonesia melihat sektor properti Indonesia memasuki 2026 dengan optimisme yang lebih terukur setelah melalui dinamika pasar sepanjang 2025. Pelaku industri merespons perubahan pola kerja, konsumsi, dan mobilitas masyarakat dengan strategi yang lebih adaptif. Pertumbuhan properti 2026 menunjukkan tren positif seiring perubahan gaya hidup masyarakat urban dan meningkatnya kebutuhan ruang yang berkelanjutan. […]

  • Kasus OTT PT ST Nickel di Konawe Sulawesi Tenggara

    OTT PT ST Nickel Harus Diusut Menyeluruh: Ketum Pemuda 21 Soroti Dugaan Relasi Tidak Sehat antara Perusahaan dan Oknum

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 431
    • 0Komentar

    (Duasatunews.com), Jakarta || 26 Maret 2026 – Ketua Umum Pemuda 21, Muhammad Julfan Saputra, meminta aparat mengusut kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pemerasan terhadap PT ST Nickel di Konawe secara menyeluruh. Selain itu, ia menegaskan aparat harus bekerja objektif, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara ini. Fokus pada Semua Kemungkinan Pertama, Julfan […]

  • KPK: Perjanjian Dagang RI-AS soal Energi Berisiko Terjadi Korupsi

    KPK: Perjanjian Dagang RI-AS soal Energi Berisiko Terjadi Korupsi

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 622
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah tentang potensi risiko korupsi dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Risiko tersebut muncul dari rencana pembelian serta investasi energi yang masuk dalam kebijakan tarif resiprokal. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pemerintah belum menyusun instrumen hukum operasional yang mengikat untuk kesepakatan tersebut. Akibatnya, ketidakpastian hukum […]

  • KPK Panggil 2 Anggota DPRD Jadi Saksi Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara

    KPK Panggil 2 Anggota DPRD Jadi Saksi Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 617
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi terus mengemuka dan memicu kekhawatiran publik atas pengelolaan anggaran daerah. Kasus ini tidak hanya menyeret kepala daerah, tetapi juga membuka kemungkinan peran aktor lain dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah. Situasi ini menjadi penting karena proyek yang diselidiki berkaitan langsung dengan belanja publik. Ketika praktik suap […]

expand_less